Speed Boat di DPRD Kota Batam Diduga fiktif

Batam-BN, Rukun Mulyadi Harjo, SE selaku Kabag Umum dan Kepegawaian mengakui DPRD Kota Batam memiliki aset speed Boat, yang berada di Tj Riau.  Rukun mengatakan bahwa beliau pernah melihat speed Boat tersebut di Tj. Riau. Beliau mengakui pihaknya telah melakukan kealpaan, namun tidak bisa menerangkan secara spesifik bagaimana bentuk kealpaannya. “ Harga speed Boat tersebut 70 juta Rupiah dan kami juga kemarin ada silap bahwa tidak ada biaya pemeliharaan  yang kami anggarkan,”ungkap Rukun Humas DPRD Kota Batam, Taufik mengakui bahwa speed Boat yang menjadi aset DPRD Kota Batam berada di…

3 Diantara Puluhan Novum Diyakini Dapat Membebaskan Rudi Lu

Batam-BN, Perkara lahan yang sampai ke PK (Peninjauan Kembali) oleh Rudi Lu dan Swandi kini ditangani Dr.Djonggi Simorangkir, SH, Dr. Ida Rajagukguk,SH, Glenn Felix, SH. MH, Ridwan Sitorus, SH dan Margaretha Sihombing, SH Dalam sidang PK ini tim dari Penasehat Hukum menunjukan puluhan novum, 3 diantaranya adalah : Surat dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) dengan No: 265/21.71.600/III/2016 yang pada intinya mengatakan objek lokasi permasalahan sertifikat HGB yang telah terbit  dengan No.363/Bengkong Laut  tanggal 03 april 2003/ atas nama Ferman Bukan Ruki. Pihak BP.BATAM dalam hal ini bagian lahan yakni Yudi…

BUBU Hang Nadim Diduga Semena-mena Terhadap Kontraktor

Batam-BN, Stand atau tempat berdagang di areal Bandara Hang Nadim kini bermasalah, terbukti dengan adanya Gugatan kontraktor terhadap Badan Usaha Bandara Udara (BUBU) Hang Nadim oleh PT.BES dan PT.Nadia Jaya Ekspres yang kini bergulir di Pengadilan. Alasannya adalah Kontraktor merasa dirugikan pihak BUBU dengan memutuskan kontrak secara sepihak. Seusai memberikan kesaksian dipengadilan, Johan selaku Direktur dari PT.Nadia Jaya Ekspres kepada  awak media mengkonfirmasi beberapa hal. Terkait pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh BUBU Hang Nadim, Johan mengatakan Seharusnya jika kontrak tidak diperpanjang, mengapa pihaknya dipanggil lagi untuk negosiasi tentang harga.…

Jalan Rusak Parah, Lurah : “Tanyakan Ke Camat …!”

Batam-BN, Proyek jalan sepanjang 3 kilometer lebih terhenti dikarenakan masyarakat melakukan komplain sepanjang jalan marina hingga ke lokasi proyek. Jalan yang baru saja dibenahi oleh Dinas Bina Marga Provinsi dengan anggaran Rp 1.865.701.782.22 pada Tahun 2017 kini rusak total. Lurah Tj. Uncang,  Anwarudin ketika dikonfirmasi oleh tim wartawan media BN/binpers.com membenarkan jalan rusak tersebut dan proyek sudah dihentikan oleh pihak kelurahan. “ Sebelum pihak proyek dapat menunjukkan Surat izinnya, proyek tidak dapat beroperasi,” ungkapnya. Ketika disinggung tentang upaya perbaikan terhadap  jalan tersebut, beliau mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Camat…

DAK Rp1,5 Miliar Untuk Bantuan Nelayan, Sudahkah Merata

Batam-BN, Dinas Perikanan  Kota Batam memberikan bantuan berupa alat tangkap nelayan untuk masyarakat pulau diwilayah hukum Kota Batam. Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Kementerian terkait, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Dinas Perikanan Kota Batam. Wan Irham selaku Kepala Bidang Alat Tangkap menerangkan, yang sebelumnya diperintahkan oleh Kepala Dinas Ir. Husnaini bahwa benar telah memberikan bantuan kepada beberapa masyarakat Pulau yang sudah terbentuk dalam sebuah kelompok, untuk jenis alat tangkap ikan. Berdasarkan data yang dimiliki media binpers.com, alat tangkap yang dimaksud termasuk boat pancung 22 -26 kaki berbahan kayu, mesin…

BPOM Kepri Segera Limpahkan Kasus AT Ke Kejari Batam

Kasus dugaan penjualan barang illegal yang tidak memiliki ijin peredaran, segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Batam dengan tersangka AT setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim BPOM Provinsi Kepri. “Ya, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, mudah-mudahan dapat segera kami limpahkan ke kejaksaan Negeri Batam dalam 2 minggu ini,”terang Yosef, Tim BPOM Kepri kepada wartawan binpers.com, Sabtu (31/03/2017). Berdasarkan pantauan tim media, gudang tempat barang yang di grebek waktu lalu, sekarang masih nampak berjalan aktifitas seperti biasanya. Menurut keterangan warga setempat, masih banyak jenis barang yang tersimpan disekitar gudang tersebut termasuk container…

Kasus Suap KPK Tetapkan 38 Anggota dan Mantan DPRD Sumut Periode 2009-2014 dan 2014-2019

Kepri-BN, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 38 anggota DPRD Kota Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan di periode tersebut. Penetapan tersangka itu dikonfirmasi Ketua KPK Agus Rahardjo. Menurut Agus, KPK sudah mengeluarkan surat pada 29 Maret 2018, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumut. Surat itu perihal pemberitahuan penyidikan oleh KPK mengenai dugaan tindak pidana korupsi oleh para anggota DPRD Sumut itu. Dalam surat…

Ratusan Jamaah Umrah Asal Sumbar Telantar di Kuala Lumpur

Kepri-BN, Ratusan peserta umrah asal Sumatera Barat (Sumbar) yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci telantar di Kuala Lumpur, Malaysia. Bahkan, mereka batal berangkat karena tidak mendapatkan tiket menuju Arab Saudi dari biro perjalanan umrah PT Bumi Minang Pertiwi (BMP). “Saya membawa 91 orang dijanjikan berangkat 26 Maret 2018. Tiba di Kuala Lumpur untuk berangkat keesokan harinya (27/3), ternyata tiket tidak bisa dicetak. Padahal, biaya sudah dibayar lunas,” kata pimpinan biro perjalanan umrah PT Rindu Baitulah, Epi Santoso, saat dihubungi dari Padang, Kamis (29/3/2018). Dia mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan PT…

Terkait Bright PLN, LSM Garda Indonesia Angkat Bicara

Batam-BN, Pergub 21 tahun 2017 yang menjadi dasar pijakan tentang masalah listrik di Kepri dan secara khususnya di Kota Batam, hingga saat ini masih belum dapat di rasakan sepenuhnya. Hal ini menjadi sorotan ketua LSM Garda Indonesia, Aldi Braga yang menyatakan terkait konpensasi 10 % yang disebut di Pergub, selama dirinya berada di Batam belum pernah ada. Bahkan beberapa kali pihaknya mengkonfirmasikan kepada pihak Bright PLN Batam, namun masih belum menanggapi. “Pihak Bright harus transparan dan ini untuk masyarakat banyak,” Tegas Aldi. dikatakannya lagi, Pihak Bright PLN Batam ini juga…

246 Orang Pejabat Pemko Batam belum Lapor Kekayaan

Batam-BN, Sebanyak  264 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam  belum mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), padahal batas pengisian LHKPN tinggal lima hari lagi atau bertepatan pada tanggal 31 Maret. Wakil Wali Kota Batam Amsakar mengakui saat ini masih ada pejabat yang membuat laporan kekayaan. Namun menurut dia, tingkat kepatuhan pejabat Pemko Batam sudah cukup tinggi. “Yang sudah mengisi 669 orang atau 72 persen, Ia meminta 28 persen pejabat sisanya yang belum melapor tersebut dapat sesegera mungkin melapor,” ungkapnya. Tanggal 31 Maret nanti sudah harus 100 persen,  pejabat yang…

Ketua LPKSM Kepri Meminta BPOM Menarik Produk Atarin Dari pasaran

Karimun (Kepri)-BN, Ketua LPKSM Kepri Satu Jantro Butar-butar ,Sesuai surat peringatan dari BPOM Batam dengan Nomor B-B-IN.07.06.854.02.18.1161, memerintahkan kepada PT Tritirta Argajaya selaku produsen Atarin, agar menarik produk bermasalah di pasaran. Sesuai surat peringatan dari BPOM Batam dengan Nomor B-B-IN.07.06.854.02.18.1161, memerintahkan kepada PT Tritirta Argajaya selaku produsen Atarin, agar menarik produk bermasalah di pasaran,” kata Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kepri Satu, Jantro Butar-Butar dalam keterangan pers di Tanjung Balai Karimun. Jantro Butar-Butar mengatakan, surat peringatan BPOM Batam ditembuskan kepada pihaknya menyusul adanya temuan AMKD Atarin yang bercampur…

Putusan Sela Tjipta Fudjiarta Tidak Diterima Oleh Hakim

Batam-BN, Melanggar tiga pasal  yaitu pasal 378 tentang penggelapan, pasal 372 tentang penipuan dan pasal 266 tentang pemalsuan , Eksepsi Tjipta Fudjiarta melalui Kuasa Hukumnya yang didengarkan seluruh pengunjung yang hampir memenuhi ruangan sidang Utama Pengadilan Negeri  Batam terhadap dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) tidak diterima oleh Hakim. Maka dengan tidak diterimanya eksepsi dari terdakwa Tjipta, maka sidang pidananya akan dilanjutkan. “Sementara permintaan dari Tjipta terkait penangguhan nya tetap menjadi Tahanan kota karena itu adalah wewenang dari Hakim,”ungkap Hendi SH dan Sabri SH Menurut Hendi, terkait eksepsi terdakwa Tjipta, Kuasa…

Persidangan Kapal “Kencing”, JPU Jadikan 5 Terdakwa Menjadi Saksi

Batam-BN, Dalam sidang  kesaksian ini 5 Tersangka dibagi menjadi dua yakni Irwan, M.Jabir, Rijaldi satu bagian yang pada saat pemeriksaan banyak mengatakan tidak tahu. Oiler yakni Irwan mengakui bahwa dirinya hanya memindahkan selang ke kapal Pimpong dan dilanjutkan ke kawannya yang bernama irwansyah serta hal ini dilakukannya pada malam hari. Rijaldi saat ditanya oleh JPU tetap berkeras tidak tahu kejadian terkait penjualan minyak itu disebabkan terdakwa tidak berada ditempat, keadaan ini juga dikuatkan oleh kesaksian Irwan, namun setibanya dikapal terdakwa Rijaldi diberi Uang sekitar Rp 2.5 juta namun uang tersebut…

TNI Gagalkan Penyelundupan 4 Petikemas Daging Sapi Asal Australia

Batam-BN, Penyeludupan daging sapi illegal di dalam empat petikemas (kontainer) asal Australia. Tim gabungan Western Fleet Quick Response (WFQR) Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV dan Lanal Batam berhasil menggagalkan kapal LCT Niaga Samudera 8 dari Singapura tujuan Batam, Kamis (15/3/2018). Kapal Angkatan Laut (KAL) Nipah menggagalkan pengiriman barang ilegal itu di Perairan Sambu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepri, pekan lalu. Komandan Lantamal (Danlantamal) IV Tanjungpinang. Laksamana Pertama R Eko Suyatno mengatakan, keberhasilan pengungkapan ini karena informasi intelijen. Selanjutnya, tim gabungan WFQR IV dan Lanal Batam menggelar patroli di…

Kasus Korupsi Tertinggi di Anambas dan Natuna Propinsi Kepri

Kepri-BN, Kabupaten Natuna dan Anambas merupakan dua daerah yang tercatat paling banyak terjerat kasus hukum di Provinsi Kepualau Riau (Kepri) di tahun 2017. Yunan Harjaka ,Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri,. Menurutnya, selama menjabat sebagai kepala Kejaksaan Tinggi, dua daerah ini paling banyak tersandung kasus korupsi, rata-rata dilakukan oknum pejabatnya. Korupsi yang dilakukan oknum pejabatnya di Anambas dan Natuna terkesan tidak pernah jera, hampir setiap tahunnya selalu ada yang tersandung kasus yang sama, yakni korupsi dana anggaran pemerintah,” ungkap Yunan, Senin (5/2/2018) seperti dikutip dari beberapa media. Yunan berharap, ke depan hal…

SPRI Minta Kapolri Copot Kapolda Sumbar Terkait Kriminalisasi Wartawan

Kepri-BN, Pelaksanaan Hari Pers Nasional di Kota Padang, Sumatera Barat yang dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinet termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tito Karnavian, rupanya tidak memberi pencerahan bagi aparat penyidik Polda Sumatera Barat untuk menyelesaikan sengketa pers sesuai UU No.40 tahun 1999 tentang Pers. Wartawan Koran Jejak News Ismail Novendra hingga kini tetap saja diproses sebagai tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan terkait berita yang dimuatnya di koran Jejak News pada (28/8) tahun lalu. Untuk itu kami dengan tegas meminta Kapolri segera…