Lumpuh Sudah Aspirasi Masyarakat Di Kota Malang

Malang, Binpers.com – Ramai-ramai menggunakan rompi oranye menyandang status tersangka korupsi, kini gedung DPRD kota Malang  sepi seakan lumpuh, seluruh agenda Pemerintah kota Malang yang berkaitan dengan fungsi legislatif terbengkalai.

Sebelumnya diketahui, 41 anggota DRPD Kota Malang ditahan dan hanya menyisakan 4 orang. Namun, kemudian satu anggota yang ditahan digantikan anggota PAW sehingga total masih ada lima anggota DPRD tersisa.

Dari lima anggota DPRD yang tersisa, dua di antaranya hasil pergantian antar waktu (PAW) tiga lainnya bukan anggota PAW, dua anggota ini belum menjabat saat kasus korupsi yang di tangani KPK kerjadi tahun 2015 sehingga di pastikan tidak terlibat.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menuturkan, kasus yang melibatkan total 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 menunjukkan aksi korupsi dilakukan secara massal.

KPK menduga 22 tersangka itu menerima fee masing-masing sebesar Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton. Uang itu disinyalir terkait persetujuan penetapan RAPBD-P Malang  tahun 2015.

Pada tahap pertama, KPK telah menetapkan mantan Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang Tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono sebagai tersangka.

Tahap kedua, KPK telah menetapkan 19 orang tersangka, dengan rincian Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019

lalu tahap ketiga, KPK menetapkan tersangka dan menahan sebanyak 22 anggota DPRD kota Malang pada hari Senin (3/9/18)

Mereka di duga telah melakukan transaksi suap dalam pembahasan P-APBD kota Malang tahun anggaran Rp. 700 juta. selain itu mereka juga diduga melakukan transaksi grafitasi dalam APBD tahun anggaran 2015 senilai Rp. 5,8 miliar dan grafitasi pengadaan lahan sampah di TPA Supit Urang senilai Rp. 300 Juta

Dalam perkara ini, mereka disangka melanggar pasal 12 huruf a dan pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

hingga saat ini tim Binpers.com masih melakukan penelusuran untuk terkait kasus korupsi masal tersebut. Nay

Penulis dan editor di media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment