Wakil Bupati Polman Serahkan Tiga Ranperda Ke DPRD

SULBAR-binpers.com, Program pembentukan peraturan daerah adalah merupakan instrument dalam menyusun perencanaan pererintah daerah yang disusun secara terencana,terpadu dan sistematis. Hal itu sejalan dengan amanah Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Polewali Mandar, Drs.HM.Natsir Rahmat, MM usai memnyerahkan Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Ketua DPRD Polewali Mandar, Ir.Fariduddin Wahid, M.Si dalam rapat paripurna DPRD Polman, Kamis (5/7-2018) sekitar pukul 13.30 wita, dipimpin Ketua DPRD Polman, Fariduddin Wahid didampingi Wakil Ketua DPRD Polman, Busman M.Yunus dan dihadiri 27 dari 45 anggota DPRD Polman dan Forkopinda dan staf ahli  Bupati serta sejumlah pimpinan OPD maupun perwakilan OPD dalam lingkup pemkab Polewali Mandar.

Menurut Natsir Rahmat, penyerahan tiga Ranperda dengan merujukan pada pasal 73 Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah merupakan sebuah Undang-Undang yang sifatnya kedaerahan yang digunakan sebagai instrument dalam penyusunan pelaksanaan program pemkab Polewali Mandar.

Ketiga Ranperda diserahkan Wakil Bupati Polman, HM.Natsir Rahmat kepada anggota DPRD Polman melalui Ketua DPRD Polman itu merupakan sebuah UU yang sifatnya kedaerahan dan digunakan sebagai instrument dalam penuyusunan dan pelaksanaan program pemkab Polman. Tiga Ranperda itu, yakni Ranperda tentang Pengelolaan Sampah, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Pertama, pengelolaan Sampah merupakan pendelegasian dari beberapa ketentuan dalam UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Selain itu, tambah Natsir Rahmat, melihat pertumbuhan jumlah penduduk dan seiring dengan pengembangan kehidupan di Kabupaten Polewali Mandar sudah sangat padat dan salah satu dampak ditimbulkan adalah volume sampah bagi rumah tangga sehingga diperlukan penyusunan kebijakan daerah sebagai instrument hukum untuk melakukanpembentukan kelembagaan pengelolaan sampah dan menjaling kemitraan.

Kedua, Ranperda tentang penyelengaraan Ketahanan Pangan, merupakan instrument hukum yang dibuat dalam rangka melaksanakan amanah pasal 1 dan 4 UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Ketahanan pangan merupakan sangat mendasar dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, berkualitas, bergizi dan beragam serta merata.

Ketiga, Raperda tentang penyelengaraan kearsipan dan sangat mempunyai peranan strategis dala mewujudkan tertib adminitrasi, pemerintahan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap rakyat membutuhkan melalui penyediaan data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ranperda Kearsipan memuat ketentuan pengelolaan Arsip, pengembangan SDM, pembinaan kearsipan, perlindungan dan penyelamatan arsip dengan melakukan kerjasama dengan sejumlah lembaga Negara dan perusahaan,“ kata Natsir Rahmat.

Sementara Ketua DPRD Fariduddin Wahid usai memimpin Rapat paripurna penyerahan Tiga ranperda kepada Jurnalis BIN Pers.com terkait Dead line proses pembahasan ketiga Ranpers itu.

Menurut Legislator partai Golkar itu, pihaknya meyakini kalau ketiga Ranperda diajukan eksekutif itu akan selesai dalam bulan Juli ini dan paling lambat ditetapkan pada awal Agustus mendatang. Apalagi ada beberapa agenda DPRD Polman juga tak kalah pentingnya, diantaranya, pembahasan LKPJ Bupati tentang penggunaan APBD 2018, APBD Perubahan tahun angaran 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati 2019 termasuk sejumlah agenda menjelang HUT Polman, kata Fariduddin Wahid. ( Andi Rasyid Moerdani )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *