Plasma 20% Dalam HGU Belum Direalisasikan PBS Di Kalteng

Dari hasil pantauan untuk masalah yang sedang berpolemik Perusahaan Besar Swasta (PBS) Perkebunan Kelapa sawit yang berinvestasi di Kalimantan Tengah (Kalteng) umumnya dan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) khususnya yang sadar atas kewajibannya untuk merealisasikan hak masyarakat Plasma 20% dari dalam Hak Guna Usaha (HGU).

Yang ada saat ini semuanya pola kemitraan diluar HGU saja, dengan demikian sangat jelas dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa amanat Undang-undang dan Peraturan Mentri (Permen) belum dijalankan oleh PBS.

Didalam amanat Undang-undang UU No. 18/2004 tentang Perkebunan sudah jelas, dimana perusahaan perkebunan inti diwajibkan membangun plasma dengan menyisihkan 20% dari luas HGU yang ada, Kewajiban plasma 20 persen ini juga diatur dalam Permentan No. 98 Tahun 2013 dan Permen Kepala ATR No.7 Tahun 2017, lalu kemudian diatur juga dalam Perda Babel Tahun 2017 Tentang Penataan Perkebunan Sawit.

Kemudian landasan hukum dari Perda plasma yaitu UU 18/2004 tentang perkebunan, PP 44/1997 tentang Kemitraan, Permentan 26/2007 tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan dan Permen Agraria/ Kepala BPN nomor 2/1999 tentang izin lokasi, merupakan kejelasan dalam program mensejahterakan rakyat, hal ini sering ditegaskan oleh Dewan perwakilan Rakyat Kotim yang membidangi agar Pemkab kotim segera mendata PBS yang nakal untuk jadi acuan dalam hal menegakan aturan dan Undang-undang di Republik ini.

Jika pola kemitraan ini berjalan dengan baik, maka pastinya bisa membantu pemerintah dalam hal menekan angka kemiskinan di Kalteng Umumnya  dan di Kotim khususnya, bahkan meningkatkan taraf ekonomi bagi masyarakat menuju sejahtera dan tentu Investor yang berinvestasi akan aman.

Dalam hal ini wartawan tidak menyepelekan ketegasan pemerintah dalam menerapkan atau menjalankan peraturan dan undangan-undang yang semestinya harus ditaati oleh pihak Investor yang berinvestasi dibumi Kalteng ini, Nampaknya belum ada sanksi yang berarti yang diterapkan pemerintah kepada Investor nakal yang tidak taat aturan yang seakan-akan kebal hukum yang sering berpolemik dengan masyarakat.

Sejatinya keberadaan PBS di Kalteng harus mensejahterakan masyarakat disekitar perkebun itu, namun faktanya malah sebaliknya, kebanyakan masyarakat resah dengan keberadaan PBS ini, kebun masyarakat banyak yang tergusur, sengketa lahan berkepanjangan, hingga masyarakat selalu dirugikan dan ditumbalkan jika berurusan dengan perusahaan tidak sedikit masyarakat kalteng dikriminalisasi masuk penjara yang dilaporkan pihak PBS ini keberpihakan penegak hukum sering terjadi yang intinya banyak membela perusahaan.

Faktanya sudah ada beberapa kali peluru keluar dari moncong senjata aparat yang diarahkan kepada masyarakat bahkan sampai menimbulkan korban luka-luka maupun hingga merenggut nyawa saat memperjuangkan haknya  akibat berurusan dengan perusahaan, hingga saat ini kasusnya pun belum jelas seakan-akan hilang begitu saja ditelan waktu, dalam hal ini wartawan tidak perlu menyebutkan siapa dan dimana kejadian itu.

Terkait dengan upaya pemerintah untuk menegakan aturan dan undang-undang kepada pihak investor nakal tidak dipungkiri memang ada, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran sudah pernah mengancam akan mencabut perizinan PBS kalo tidak menindak lanjuti  kewajibannya, termasuk kewajiban plasma untuk masyarakat 20% baik yang berada dalam HGU maupun yang berada diluar HGU.

Namun hingga saat ini Peringatan Gubernur seakan-akan dijadikan macan kertas yang tidak berpengaruh kepada pihak investor. faktanya jelas, Tidak semua investor yang menindak lanjuti  peringatan itu, ada sebagian saja menerapkan kemitraan dalam bentuk plasma itu bisa dilaksanakan dari lahan diluar HGU, hingga saat ini pihak wartawan belum menemukan perusahaan mana yang sudah merealisasikan Plasma 20% dari dalam HGU. ( Misnato)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment