BINPERS

Berita Investigasi Nasional

LPG Bersubsidi 3 Kg Dinilai Pangkalan Salah Sasaran

Polman (Sulbar)-Binpers.com, Harga LPG 3 kg bersubsidi di Polewali Mandar Provinsi Sulbar mengalami kenaikan secara drastis  dan tidak terkendali, pangkalan menaikkan sekitar Rp 18.500 hingga Rp 19.500 per unit, padahal sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan Pertamina, harga ditingkat pangkalan hanya Rp 16.500 perunit tetapi faktanya tidak demikian sehingga terpaksa pengecer juga ikut menaikkan yang tidak sesuai HET hingga Rp 25 ribu/unit.

Kenaikan harga LPG 3kg itu, di sebabkan karena kurangnya pasokan, bahkan diperburuk lagi tidak meratanya pembagian LPG 3 kg disetiap wilayah yang telah disepakati antara pemerintah dengan para agen maupun pangkalan LPG 3kg bersubsidi itu tetapi faktanya tidak demikian dan ditemukan pengecer mencari tabung dari Tinambung dengan jarak 30 km dari pusat kota Polewali untuk menukar tabung LPG  kg di pangkalan milik Suharto di Polewali.

“Selama ini saya tukar tabung LPG 3kg di daerah tentangga, Kabupaten Majene tetapi setelah pemkab Majene melarang para pangkalan LPG 3kg menjual keluar daerah (Polman red), terpaksa saya langsung ke Polewali dan setiap minggunya mendapat jatah dari pangkalan hingga 20 unit dengan harga Rp 19.500 perunit,” ucapnya.

Pangkalan, LPG 3 kg di jalan RA. Kartini Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali, Bapak Maskur yang di temui oleh wartawan Binpers.com mengatakan, bahwa sesungguhnya LPG 3kg itu tidak pernah langka, hanya saja konsumen  pemakai LPG bersubsidi ini meningkat tajam, bahkan menjadi pemicu terjadinya kekurangan tabung LPG 3 kg itu lantaran pemakaian salah sasaran dimana harusnya tabung 3kg yang bersubsidi itu hanya diperuntukan bagi orang tidak mampu atau orang miskin tetapi faktanya justru pemakai umumnya adalah ASN dan warga ekonomi menengah keatas.

Padahal pihak pengusaha tabung gas LPG itu telah menyediakan tabung 5 kg hingga 12 kg khusus untuk orang mampu seperti ANS tetapi mereka enggang membeli dan lebih cenderung memilih LPG 3 kg, sehingga bagi pangkalan cenderung melayani konsumen secara umum .

“ Kalau saja pemerintah serius mau memberikan jaminan kepada setiap pangkalan LPG 3kg secara tertulis serta daftar nama warga yang berhak menggunakan LPG 3kg, kami siap membantu secara konsisten,” ujar Maskur.

Menjawab adanya isu pangkalan LPG 3kg karena dinilai melakukan penimbunan termasuk menaikkan harga diluar ketentuan HET yang ditetapkan pemerintah, Bapak Maskur membantah dan kembali mempertanyakan, bagaimana mungkin pangkalan mau melakukan penimbunan sementara perputaran ekonomi bisnisnya harus berjalan efektif agar modal tidak tersendat.

“ Kalau ada oknum pangkalan berani melakukan penimbunan, berarti bisnisnya dapat dipastikan akan bangkrut karena perputaran ekonominya ikut mandet,” ungkap Maskur.

Senada dengan pangkalan LPG 3kg, Suharto alias Apto yang dikonfirmasi kembali mengatakan, pihaknya menaikkan harga karena jatah diberikan Agen LPG 3kg itu sangat berkurang, bahkan pengiriman dari Parepare juga sering terlambat tiba.

“ Secara ekonomi, sesungguhnya kalau harga tukar tabung LPG 3kg dipangkalan untungnya nihil, apalagi jatah sebelumnya dari agen sebayak 300 tabung tetapi sekarang hanya 100 unit, itupun kadang terlambat sehingga dikeluhkan pelanggan, kurangnya pasokan ke Polman seiring dengan berkurangnya Agen LPG sehingga  membutuhkan Agen apalagi sejak tidak beroperasinya Agen LPG H.Hafid, dan menurut informasi dalam waktu dekat akan  kembali beroperasi nama perusahaan yang  belum dicoret dariPertamina Depok Parepare,” kata Suharto.

Dari hasil investigasi tersebut wartawan menyimpulkan bahwa sejumlah titik pangkalan LPG 3kg di Polewali, Lantora dan Wonomulyo ditemukan adanya sejumlah pangkalan yang juga melakukan penjualan eceran kepada konsumen dengan cara membuka kios tersendiri yang dikelola sanak keluarganya ( istri dan anaknya red), bahkan salah satu Agen, di Wonomulyo, Bapaknya Agen, dan kelurganya jadi pangkalan dan pengecer dengan harga diluar ketentuan HET,  harga LPG 3kg tidak menentu lantaran kurangnya pengawasan dari instansi terkait.

Walaupun pemkab Polman melakukan operasi pasar LPG 3kg dengan harga Rp 16. 500  perunit disejumlah titik diantaranya di Keluarahan Takatidung kecamatan Polewali, yang diduga lalai menanggapi permasalah ini di karenakan masih bernuansa politik menjelang pilkada yang  bisa berdampak salah satu bentuk pemborosan anggaran APBD.

Kadis Koperindag Polewali mandar, H.Harun Abu yang hendak dikonfirmasi tentang masalah ini mengatakan bahwa “ Pak Kadis sedang  keluar, kami alami jalan buntu”, ujar salah seorang stafnya. (Andira Moerdani).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *