KPK Harus Periksa Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan

BANGKEP-BN, Luar Biasa !! Itulah kalimat yang pantas dialamatkan kepada para petinggi daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) terkait dugaan aksi penyalahgunaan Dana Desa yang nyaris dilakukan secara terang-terangan melibatkan sejumlah petinggi daerah yang berada di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasalnya, setiap desa dari 141 jumlah desa sebagai penerima dana desa yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, diduga kuat telah “diselewengkan dengan alasan “Biaya Monitoring dan Pengadaan Buku Perpustakaan Desa” sebesar Rp 4.935.000.000,- atau Rp 4,9 miliar lebih. Adapun Biaya Monitoring diambil dari dana desa sebesar Rp 15 juta per 141 desa, sehingga jumlah totalnya sebesar Rp 1.610.000.000  (Rp 1,6 miliar lebih).

Biaya monitoring ini diberikan kepada tim monitoring, Evaluasi dan pengendalian Pembangunan Desa, dimana didalamnya tertera nama para petinggi daerah dan anggotanya yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan No. 264 tahun 2017, dimana secara jelas biaya untuk tim ini diambil dari APBDesa.

SK Bupati ini ditandatangani dan ditetapkan oleh Bupati Zainal Mus pada 19 Agustus 2017 di Salakan, ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulteng. Selain nama Bupati Zainal Muis, ada juga nama Wakil Bupati, Plt Sekda, Kejari Banggai Laut Sutanto SH, MH dan anak buahnya, instansi internal kabupaten dan sejumlah perwakilan masyarakat.

Sementara Pengadaan Buku Perpustakaan Desa diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh masing masing kepala desa selaku pihak pertama kepada pihak kedua selaku penyedia buku perpustakaan desa.

Diantaranya seperti PT Adijaya Tunggal Perkasa yang dipimpin Adi Setiawan yang melakukan kontrak kerja penyedia buku dengan Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Suluteng, tertanggal kontrak 4 September 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 25.000.000 (Rp 25 juta).

Bilamana setiap 141 desa melakukan kontrak kerja dengan besaran Rp 25 juta, berarti jumlah total Dana Desa yang dipakai untuk program Bidang pelaksanaan pembangunan desa pada kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Desa, yang bersumber dari dana desa ini sebesar Rp 3.525.000.000 (Rp 3,5 miliar lebih).

Dugaan penyelewengan dengan berbagai kepentingan yang diduga merugikan uang negara (dana desa) sebesar Rp 4,9 miliar lebih ini patut diperiksa dan diselidiki oleh lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. (Ags-Litbang Sulawesi)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment