Andris: “Klien Kami Rugi Ratusan Juta…”

Batam-BN, Terkait penggelapan yang dilakukan oleh ER (mantan Direktur BPR AD), tim Advokat BPR AD yang terdiri dari Andris, SH., MH., Rudianto, SH., dan Sugito, SH., melakukan klarifikasi atas kejadian tersebut.

Apresiasi yang tinggi diberikan kepada Kapolresta Barelang dan juga kepada timnya yang telah bekerja keras dalam menangani Laporan kliennya yang berkaitan dengan “Penggelapan dalam Jabatan” dan “tindak pidana perbankan” dengan cara memindahkan dana dari Rekening Giro milik BPR AD yang ada di Bank P ke dalam Rekening pribadi ER di Bank P.

Perbuatan Er ini pertama kali diketahui setelah dilakukan Audit internal dengan total kerugian awal adalah Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian setelah didesak akhirnya pada tanggal 24 April 2015 dikembalikan ke Rekening milik BPR AD di Bank P dengan jumlah hanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga masih ada selisih kekurangan pengembalian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas instruksi Dewan Komisaris BPR AD, dilakukanlah Audit lebih lanjut dan ternyata ditemukan transaksi-transaksi keuangan yang “janggal” lainnya yaitu dana-dana BPR AD yang disalahgunakan oleh Er.

Dana-dana yang telah disalahgunakan oleh Er telah dikembalikan sebagian, namun pengembalian sebagian dana dari kerugian yang dialami oleh BPR AD tidak serta merta menghilangkan “tindak pidana” yang dilakukan oleh Er.

Tanggal 01 Desember 2015 Er pun diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur yang dituangkan di dalam RUPS berdasarkan Akta Notaris Nomor 54 yang dibuat dihadapan Notaris JULI CHRISTIE, SH., SE., M.Kn., selanjutnya mengenai “penggelapan dalam jabatan” dan “tindak pidana perbankan” yang dilakukan oleh Er ini dilaporkan ke Pihak Kepolisian dalam hal ini Polresta Barelang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tim Kuasa hukum BPR AD  berharap penegak hukum baik Kejaksaan Negeri Batam dan Pengadilan Negeri Batam dapat mengadili perkara ini secara profesional dan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi BPR AD sebagai korban dan juga sebagai pembelajaran buat masyarakat umum bahwa tidak ada seorangpun Warga Negara Indonesia yang kebal hukum di Negeri ini.(rs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *