BINPERS

Berita Investigasi Nasional

PTSL Kab. Luwuk Banggai Dikhawatirkan Menemui Banyak Kendala

Luwuk Banggai-BN,  Berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 Nomor 590-3167A Tahun 2017 Nomor 34 Tahun 2017

Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis :

  1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penhuasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat di daftarkan
  2. Bahwa dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan pendaftaran tanah, Sistematis Lengkap oleh pemerintah dan membebaskan pembiayaannya bagi masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya pendaftaran Tanah Sistematis lengkap dan pengaturan sumber Pendanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2043)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 179) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179) Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis sebagai berikut :

  1. Kegiatan Penyiapan dokumen
  2. Kegiatan pengadaan patok dan materai
  3. Kegiatan operasional petugas kelurahan /desa

Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai Diktum keenam, Untuk Provinsi Sulawesi Tengah dengan pungutan biaya Rp 350.000.00

Menyikapi terkait aturan Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh para Menteri itu tidak bisa dilakukan oleh masing-masing pihak terkait yang berada di Kabupaten Luwuk Banggai yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Bagaimana kalau peraturan ini tidak diteliti oleh pemerintah (Bupati) sementara dalam hal ini Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sangat membutuhkan biaya untuk kegiatan dan berdasarkan aturan UU yang sudah ditetapkan oleh Menteri.

Dikhawatirkan pungutan biaya kepada masyarakat untuk kegiatan PTSL akan terjadi OTT sama halnya dengan kejadian Lurah Kecamatan Pagimana, Said Saguni yang mengambil pungutan kurang lebih Rp20 juta untuk kepengurusan kegiatan PTSL tahun 2017 yang sekarang sedang menjalani putusan pengadilan negeri Luwuk Banggai dengan hukuman satu tahun penjara.

Nasib para masyarakat desa yang membutuhkan bantuan pembuatan sertipikat tanah tersebut, sudah pasti akan terjadi kendala dikarenakan tidak ada biaya sementara dari kecamatan kelurahan desa menuju kabupaten itu membutuhkan biaya operasional lainnya untuk mengurus PTSL tidak di anggarkan di APBN atau APBD.

Kegiatan PTSL di Kabupaten Luwuk Banggai sampai saat ini belum ada surat keputusan untuk merekomendasikan peraturan Kementrian oleh Bupati Hj. Herwin Yatim kepada Badan Pertanahan Nasional.( Verra WRC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *