BINPERS.COM

Berita Investigasi Nasional

Muh. Yusuf Kembali Laporkan Oknum Ka SDN Tapparang

POLMAN, (BIN Pers.com).- Seperti dilangsir media ini sebelumnya, korban penipuan CPNS tahun 2013 Muh.Yusuf bersama rekannya Nurhayati, S.Pd yang merupakan korban penipuan CPNS jalur khusus 2013 dengan melaporkan oknum “IDL”, salah seorang guru SDN 032 Pangesorang kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Sulbar dan kini sebagai PLT kepala SDN 061 Tapparang kecamatan Mapilli.

IDL diduga  melakukan penipuan dan penggelapan seleksi CPNS jalur khusus kepada korban bersama “Muh Tang”, salah seorang guru SMAN Wonomulyo, yang kini sudah mendekam dalam penjara di Lapas Polewali, dan korban Muh.Yusuf bersama dua korban lainnya ( Husnia, S.Pd.I dan Nurhayati, S.Pd) sebagai pelapor ke Polda Sulbar berdasarkan Nomor Polisi : LP/ 08/I/2017/ SPKT, tanggal 18 Januari 2017 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 Subs 378 KUHPidana dengan ancaman penjara 4 tahun hingga 8 tahun.

Bahkan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen negara dengan ancaman penjara 6 tahun dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Polisi : SP.lidik/ 06/III/ 2017/ Ditreskrimum, tanggal 26 Januari 2017 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/06/III/2017/ Ditreskrimum, tanggal  Maret 2017 serta S.Pgl/ 10/III/ 2017/ Ditreskrimum, tertanggal 12 Maret 2017.

Laporan hasil gelar perkara, Kamis tanggal 23 Februari 2017 termasuk Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Bernomor B/03 A.0/ III/2017/ Ditreskrimum, tanggal 10 Maret 2017 dengan tersangka oknum “ IDL” dan  Hanya dalam perjalananannya korban Muh. Yusuf kembali mencabut laporannya karena bersangkutan bersedia mengembalikan semua dana diambil untuk kepengurusan CNPS jalur khusus 2013 berdasarkan kwitansi secara bertahap dengan total Rp 28 juta  melalui perantara oknum kepala SDN 021 Bunga-Bunga kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar berinisial “ St.NM” dan korban Muh.Yusuf diberikan foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 93205/A2/KP/2013, tertanggal 22 April 2013, dengan NIP 199403292013041001/Golongan ruang II/a atas nama Muh.Yusuf dengan rincian Gaji pokok : 80 % X 1.741.100 =  Rp 1.392.880, yang ditandatangani  oknum Kepala Biro Kepegawaian atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ir. Totok Suprayitno, PH.D NIP. 196010051986031005 diduga asli tapi palsu (aspal).

Korban Muh.Yusuf dalam suratnya yang ditujukan kepada Inspektorat Polman mengakui, saat itu, menyerahkan uang sebanyak Rp 28 juta atas permintaan oknum “IDL” melalui atasannya, oknum kepala SDN 021 Bunga-Bunga berinisial ”St.MN” juga sebagai terlapor dan berdasarkan perjanjian secara lisan bahwa pelaku bersedia mengembalikan dana sebanyak itu dengan suatu syarat, korban sebagai pelapor mencabut laporannya di Polda Sulbar dan korban Muh.Yusuf terpaksa mencabut laporannya dan korban untuk sementara hanya diberikan Rp 3 juta dan sisanya sebanyak Rp 25 juta segera diselesaikan yang telah disepakati bersama.

Namun dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan sudah tahunan dana itu  belum juga dikembalikan secara utuh dengan berbagai alasan klasik. Akibat oknum itu mengingkari janjinya sehingga dirinya (Korban Muh.Yusuf) kembali melaporkan masalah ini ke Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dengan tembusan Kadis Dikbud Polewali Mandar dan Kepala UPTD Disdikbud Matakali, perihal Pelanggaran Kode Etik Profesional, tertanggal 08 Mei 2018, kata Muh.Yusuf melalui Surat dilayangkan kepada Inspektur Inspektorat Polewali Mandar.

Korban penipuan CPNS, Muh.Yusuf dalam laporannya dalam bentuk surat dengan kronologis menjelaskan, oknum “IDL” telah meminta uang kepadanya sebanyak Rp 28 juta melalui perantara oknum kepala SDN 021 Bunga-Bunga berinisial “ST.NM” dan telah dikembalikan kepadanya baru Rp 3 juta dan sisanya segera diselesaikan.

Pada tanggal 06 Mei 2018, dirinya ( korban Muh.Yusuf) mendatangi oknum “IDL” dirumahnya dengan maksud meminta sisa uangnya dan oknum itu dengan gaya diplomasinya dengan berjanji kepadanya (korban Muh.Yusuf red), besok sekitar pukul 09.00 wita, tanggal 07 Mei 2018, kita bertemu di Wonomulyo.

Keesokan harinya, korban Muh.Yusuf kembali mendatangi oknum “ IDL” tetapi oknum “IDL” itu berkilah, bahkan menggiring dirinya (korban Muh.Yusuf red) ke rumah salah seorang oknum mengaku wartawan, yang sebelumnya diakui oknum “IDL” kalau dirinya datang dirumah oknum mengaku wartawan itu adalah teman gurunya sendiri dengan tujuan mengambil buku soal-soal ujian disekolah dipimpinnya, kata korban Muh.Yusuf.

Menurut Muh.Yusuf, pada saat berada di rumah oknum yang mengaku wartawan itu dengan menakut-nakuti dirinya dengan membidik kamera foto hingga keluar pintu pagar rumah oknum mengaku wartawan itu.” Saya dishoting dengan menggunakan kamera android hingga pintu pagar keluar rumah oleh oknum mengaku wartawan itu “, ujar Muh.Yusuf.

Akibat kelakukan oknum “IDL” yang terkesan tidak memiliki niat baik untuk mengembalikan sisa dana sebanyak Rp 25 juta itu, dirinya kembali melaporkan masalah ini kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dengan tembusan Kadis Dikbud Polewali Mandar dan Kepala UPTD Disdikbud Mapilli untuk diberi sanksi pelanggaran kode etik sebagai guru profesional, bahkan akan melaporkan kembali ke pihak penegak hukum jika oknum bersangkutan tidak mengembalikan dana miliknya itu dalam waktu singkat, tegas Muh.Yusuf.

Sementara Inspektur Inspektorat Polewali Mandar, Abd Jalal Tahir, SH yang hendak dikonfirmasi Jurnalis binpers.com,  Senin (4/6-2018) mengalami jalan buntu karena sedang rapat.“ Bapak inspektur lagi memimpin rapat seluruh pejabat eselon dan staf,” ujar salah seorang stafnya.

Sementara Kabid Pengajaran Dinas Dikbud Polewali Mandar, H.Muhiddin, S.Ag, M.Si menyesalkan, harusnya bersangkutan sebelum menyelesaikan perosoalannya dengan masyarakat terkait kasus CPNS itu, hendaknya tidak diberi amanah sebagai Plt kepala sekolah SDN 061 Tapparang kecamatan Mapilli kabupaten Polman sebelum masalahnya selesai.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Dikbud Polewali Mandar, Drs.Hamka Rasyid, MM dikonfirmasi dengan singkat mengatakan, dirinya tidak punya kewenangan memberi keterangan Pers kecuali Kadis Dikbud Polewali Mandar. Secara terpisah, Kasubag Kepegawaian Disdikbud Polman, Suwono kepada Jurnalis binpers.com, Senin (4/6-2018) mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kadis dikbud Polman untuk mengkaji terkait keberadaan “IDL” tersandung masalah hukum dugaan penipuan CPNS jalur khusus 2013 lalu.   ( Andira Moerdani)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *