BINPERS.COM

Berita Investigasi Nasional

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tidak Berdasarkan Undang – Undang Permendag RI NO 15/M-DAG/PER/4/2013

Morowali Sulteng-BN, Masyarakat petani sawah yang berada di Kabupaten Morowali Kecamatan Bungku Utara mengalami keresahan akibat kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah tersebut.

Dalam hal meningkatkan produksi dan produksifitas tanaman pangan tentunya harus di dukung oleh beberapa sarana, yang utama adalah pupuk dengan dukungan pihak terkait yaitu. Dinas Pertanian, POLRI dan TNI.

Menyikapi program pemerintah dalam hal meningkatkan swasembada pangan, ternyata tujuan pemerintah tersebut belum membawakan hasil yang sesungguhnya, tim Investigasi (WRC) Media binpers.com, mendapatkan laporan dari masyarakat petani Kecamatan Bungku Utara, bahwa telah terjadi penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai aturan.

Diduga penyaluran pupuk tidak berdasarkan RDKK (Rekapitulasi Rencana Definitiv Kebutuhan Kelompok Tani), penyaluran pupuk nanti saat padi menguning, penyaluran ini terjadi sejak beberapa tahun yang lalu hingga sekarang oleh pengecer terkait di wilayah kecamatan Bungku Utara.

Sesuai dengan Permendag RI No. 15/M/-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, bahwa pengecer hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) distributor yang menunjukannya sesuai masing – masing jenis pupuk bersubsidi.

Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 tepat di lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK. Prinsip 6 tepat di maksud adalah tepat waktu, jumlah, jenis, mutu, harga dan tempat.

Sesuai Permendag No 15/M/-DAG/PER/4/2013 pasal 21 ayat 1 distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggungjawabnya.

Besar harapan masyarakat petani, kepada masing-masing pihak yaitu Dinas Pertanian, POLRI dan TNI supaya betul-betul mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi, agar kebutuhan masyarakat petani di wilayah Kec Bungku Utara dalam bercocok tanam padi (pupuk) dapat terpenuhi, Sehingga masyarakat petani dapat membantu/mendukung program pemerintah dalam hal meningkatkan propitas dan swasembada beras, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan oleh masyarakat petani sawah. (Verra WRC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *