Ada Apa Dengan BPN Kab. Garut ?

Garut-BN, Kebijakan Pemerintah menggelontorkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah agar masyarakat memiliki legalitas atas sertifikat tanah yang dimilikinya.

Namun kebijakan yang seharusnya diperuntukan sebagai salah satu program kesejahteraan masyarakat justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk dijadikan ajang bisnis meraup keuntungan pribadi.

Hal ini pun terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Garut provinsi Jawa Barat, diantaranya kec. Malangbong, Karangpawitan dan Kec. Cisurupan, aroma pungli terendus begitu kencang.

Seperti yang diketahui bersama, dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yang ditandatangani pada bulan Mei 2017 dalam diktum keenam menjelaskan pembiayaan operasional petugas kelurahan/desa, dan Diktum ketujuh menjelaskan besaran biaya per kategorinya adalah Rp150 ribu, namun yang terjadi dilapangan muncul keluhan-keluhan dari masyarakat, bahwa mereka justru harus membayar antara Rp 300 ribu hingga Rp 450 ribu untuk pembuatan PTSL.

Ironisnya, pihak BPN Kab. Garut sebagai penanggungjawab terhadap permasalahan ini, diduga tutup mata atas kesemrawutan “bisnis” PTSL tersebut.

Tim media BN/binpers.com yang mencoba untuk mengklarifikasi kejadian ini kepada pihak BPN Kab. Garut, tidak mendapat tanggapan dan terkesan menghindari wawancara.

Padahal secara jelas, Kepala Seksi HTPT BPN Kabupaten Garut, Harnida Darius menegaskan pada saat melantik 10 Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPTS) Januari lalu, agar seluruh masyarakat dan berbagai elemen, mengawasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di berbagai Wilayah Kabupaten Garut.

Harnida menandaskan bahwa biaya yang dikeluarkan kepada para pemohon sesuai SK. Tiga Menteri senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), jika di lapangan terjadi pemungutan lebih dari ketentuan, pihaknya meminta untuk segera melaporkannya pada BPN Garut.

Ada apa dengan BPN Kab. Garut? Hingga berita ini diturunkan, tim investigasi masih terus menggali informasi atas kebenarannya sebagai bahan pemberitaan yang seimbang. (Ida Farida)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *