BINPERS

Berita Investigasi Nasional

Paripura DPRD Lampura Tentang LKPJ 2017

LAMPURA-Binpers.com, DPRD Lampung Utara menggelar Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2017. Paripurna yang berlangsung di gedung wakil rakyat ini, dipimpin Ketua DPRD Rachmat Hartono, Rabu 2 Mei 2018.
Pada hakekatnya LKPJ Kepala Daerah merupakan laporan capaian kinerja pemerintah mengenai pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat dalam satu tahun anggaran.
Selain itu laporan pertanggung jawaban tersebut adalah wujud dari akuntabilitas dan trasparasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan  implementasi dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017.
Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan maka Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Utara Sri Widodo menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang telah disusun oleh pihak eksekutif secara sistematis, jelas dan lengkap dalam bentuk buku kepada pihak Legeslatif. Laporan tersebut diterima langsung oleh ketua DPRD Lampung Utara Rachmat Hartono didepan peserta sidang Paripurna.
Plt. Bupati Lampung Utara Sri Widodo menjelaskan bahwa, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan hasil proses penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten dan Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 – 2019.
“Penyampaian LKPJ ini merupakan gambaran realisasi kinerja dan pelaksanaan anggaran sebelum selesainya proses audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dengan demikian LKPJ ini merupakan laporan keterangan yang bersifat evaluatif dan akan lebih diperjelas kemudian dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban APBD yang  akan sama – sama kita bahas sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2018 mendatang” jelas Widodo.
Dalam kesempatan ini, Widodo juga menyampaikan secara garis besar laporan Pelaksanaan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Lampung Utara tahun 2017 diantaranya, Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp71.251.400.000,00 dan terealisasi sebesar RP. 71.250.050.759,00 atau 99,99 persen.
Sementara dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ditargetkan sebesar RP147.227.395.035,00 namun hanya terealisasi sebesar RP84.991.975.587,47 atau 57,73 persen.
Untuk Belanja Daerah Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 di targerkan sebesar RP1.963.426.159.141,00 dan terealisasi sebesar RP. 1.800.605.956.168,35 atau 91,71 persen yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian:
Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp. 834.945.709.303,00 dan terealisasi sebesar Rp992.163.744.178,00 atau 118,83 persen dengan rincian sebagai berikut.
Belanja pegawai ditargetkan sebesar RP491.020.374.703,00 dan terealisasi sebesar Rp730.592.286.294,00 atau 148,79 persen. Belanja Bunga ditargetkan sebesar  Rp4.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar  Rp1.158.700.558,00 atau 25,19 persen.
Belanja Langsung ditargetkan sebesar Rp1. 128.480.449.838,00 terealisasi sebesar Rp808.442.211.990,35 atau 71,64 persen, dengan rincian  sebagai berikut:
Belanja pegawai ditargetkan sebesar Rp. 108.535.189.637,00 dan terealisasi sebesar Rp89.778.645.680,00 atau 82,72 persen.
Belanja Barang dan jasa ditargetkan sebesar Rp420.652.338.209,00 dan terealisasi sebesar Rp318. 542.286.338,35 atau 75,73 persen. “Terang (Mukhlis).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *