BINPERS.COM

Berita Investigasi Nasional

Kasus BPN Kotim Masih Bergulir

Sampit (Kalteng)-Binpers.com, Ketidakpuasan Tersangka berinisial “JM” dalam penetapan nya sebagai tersangka  dalam kasus  dugaan Korupsi IP4T di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotim  oleh Kejaksaan Negeri Sampit dinilai terlalu terburu-buru oleh tersangka dan dua kuasa hukumnya Antonius Kristiono bersama Dheky Wijaya,  kuasa hukumnya menilai perkara yang menyeret kliennya bukan tergolong tindak pidana korupsi, karena tidak ada audit kerugian negara dalam kasus itu sehingga menurut mereka belum memenuhi unsur.

Informasi yang berhasil dihimpun oleh Wartawan Berita Investigasi Nasional binpers.com bahwa ; Akibat ketidakpuasan tersebut akhirnya Kejaksaan Negeri Sampit di Praperadilkan oleh tersangka “JM” dan Kuasa Hukumnya.

Pantauan media ini bahwa terbukti sidang praperadilanpun sudah digelar di Pengadilan Negeri Sampit pada Jum’at 27 April 2018 kemarin.

Jaksa menghadirkan enam orang saksi dalam gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka dipersidangan yakni : Saksi Anang, Karlo, Andrian, Fery, Maulit S dan saksi Masnoto.

Dalam persidangan semua saksi menjelaskan beberapa hal seperti Soal Panggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan,  dan Penyitaan beberapa barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka.

Kesaksian Anang Akwan, selaku pegawai dari Kelurahan Baamang Barat dipersidangan memberikan keterangan  yang berkaitan dengan Pemanggilan dan Pemeriksaan nya sebagai saksi di Kejaksaan.

Ket Gambar Rompi merah tersangka Jamaludin (JM) usai diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dan dititipkan di Lp kelas II b Sampit

Diakui dan dijelaskan oleh Anang bahwa Tugasnya dikelurahan Baamang Barat sebagai Kaur Pemerintahan  salah satu tugasnya untuk mengisi buku register, Buku tersebut memang benar ada disita oleh penyidik , namun dia sudah lupa hari dan tanggal penyitaan itu.

Saksi Karlo ( Masyarakat yang mengajukan Spertifikat) mengatakan” Saya dipanggil sebagai saksi sebanyak enam kali” Kata Karlo.

Saksi lain nya seperti Andrian (Honorer BPN Kotim), Fery Sukmana( Mantan pegawai BPN Kotim), Maulit S,  (Pensiunan BPN Kotim) dan Masnoto mereka menyatakan dipanggil sebagai saksi dalam kasus pertanahan IP4T ini.

Saksi Fery diperiksa lebih dari satu kali” Saya  merasa ada diperiksa saat Penyelidikan dan saat Penyidilan” Ujar Fery.

Kesaksian Masnoto(Pejabat dibagian Tata Usaha BPN Kotim) dalam kasus ini dia mengaku orang yang mengetahui soal Penggeledahan dan Penyitaan, dijelaskan nya kepada Hakim,” Pihak Kejaksaan saat itu ada menunjukan Surat  lalu melakukan Penggeledahan dan Penyitaan dokumen ,  namun saya dalam kasus ini saya bukan dijadikan sebagai saksi,”  Jelas Masnoto.

Beberapa surat untuk Panggilan yang diajukan Jaksa untuk JM dititipkan dengan Masnoto termasuk  juga Surat Panggilan Penetapan JM sebagai tersangka,” Berarti saudara langsung yang menyerahkan surat panggilan itu,” Tanya Jaksa  dan itu diiyakan saksi.

Sidang selanjutnya akan masuk pada tahap Kesimpulan Hakim untuk memutuskan gugatan praperadilan yang diajukan tersangka, sidang selanjutnya direncanakan akan digelar Senin atau paling lambat Rabu pekan depan.

Dalam hal ini peluang untuk kemenangan “JM” dalam gugatan nya terbuka, demikian juga peluang untuk kemenangan Jaksa, Karena keduanya sama-sama memiliki Argumentasi Hukum.

Sebagai mana telah kita ketahui bahwa  terungkapnya Kasus  ini berawal dari adanya program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dengan anggaran bersumber dari APBN sebesar Rp.279,7 juta lebih untuk 750 bidang tanah, Saat itu ada dua orang warga yang ingin mengikuti program tersebut, untuk dapat memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT),  namun “JM” mengatakan bahwa luas lahan yang dimiliki warga seluas 119 hektar itu sangat luas sehingga tidak bisa mengikuti program tersebut.

Lalu JM menyarankan agar dua orang warga tersebut meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga lain nya agar tanah itu dapat dipecah menjadi beberapa kavling (Bidang Tanah).

Saat dua orang warga berusaha mengumpulkan KTP, ternyata JM sudah memecah lahan tersebut menjadi 82 kavling dengan menggunakan keterangan palsu tanpa sepengetahuan pemilik tanah, begitu juga dengan keterangan para saksi sebatas mengaku tidak pernah menandatangani surat apapun.

Dari 82 kavling tanah tersebut ternyata ada 74 dianyaranya dikuasai dan diambil JM untuk kepentingan pribadinya.  (Penulis Misnato)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *