Digelar, Sidang Perdana Kasus Korupsi APBD Sulbar 2016

MAMUJU, SULBAR ( BINPers.com).- Akhirnya Pengadilan Tipikor Mamuju menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi APBD Sulbar tahun 2016, Rabu (25/4-2018) dengan menghadirkan dua tersangka dari empat tersangkah unsur pimpinan DPRD Sulbar.

Sidang pertama diawali mantan Ketua DPRD Sulbar, A.Mappangara di didampingi penasehat hukumnya, Nasrun,S.H. dan Abdul Wahab, S.H. kemudian disusul mantan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan, yang didampingi Tim penasehat hukumnya, diantaranya, Agus M sebelumnya kasus dugaan Tipikor ini sebelumnya ditangani penyidik Kejati Sulselbar tetapi karena kewenangan penututan diharuskan berdasarkan  (TKP), maka kasus ini diambil alih Kejari Mamuju dan menindaklanjuti, namun sebelumnya penyidik Kejari Mamuju telah melimpahkan tahap dua ke empat tersangka beserta barang bukti ke tahap penuntutan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 lalu.

Sidang perdana kasus dugaan korupsi APBD Sulbar 2016 itu, dipimping langsung Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Beslin Sihombing didampingi dua angggota majelis( Andi Adha, SH dan Irwan ismail) sementara Jaksa penuntut Umum (JPU) dipimpin langsung Kepala kejaksaan Negeri Mamuju, Andi Muhammad Hamka, S.H.dengan didampingi empat Tim jaksa.

Sedangkan para tersangka juga didampingi Penasehat Hukumnya.Sidang perdana keempat tersangka, Rabu tanggal 25 April 2018, menghadirkan dua tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara dan mantan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan dan hari Kamis tanggal 26 April 2018, kembali digelar sidang lanjutan dengan menghadirkan dua tersangka, unsur pimpinan DPRD Sulbar, masing-masing, Munandar Wijaya dan H.Harun.

Oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulselbar, para tersangka diduga bertanggungjawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, dimana para tersangka dalam kedudukannya sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar menyepakati besara nilai pokok-pokok pikiran (pokir) dengan nilai total mencapai Rp 360 miliar untuk dibagi-bagi kepada unsur pimpinan maupun 45 anggota DPRD Sulbar.

Dana tersebut terealisasi pada tahun 2016 sebanyak Rp 80 miliar untuk kegiatan di dinas PUPR Sulbar, Dinas Dikbud Sulbar dan Sekretariat DPRD Sulbar serta sisanya tersebar di berbagai OPD lain pempros Sulbar dan Kabupaten, sementara ada anggaran baru terealisasi di Tahun Anggaran 2017.

“ Para tersangka secara sengaja melawan hukum dengan memasukkan pokok-pokok pikiran, seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa memalui prosedur sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 52 tahun 2016 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan Belanja Negara Daerah”, ungkap JPU Cahyadi Sabri.

Menurut Penyidik Kejaksaan, modus oknum anggota DPRD Sulbar itu, adalah agagaran tersebut dibahas dan disahkan pada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya, baik dalam komisi, Banggar maupun Paripurna.

Selain itu, Jaksa penyidik juga menyebutkan, tersangka juga melakukan perbuatan dengan cara meminjam perusahaan dan menggunakan orang lain sebagai penghubung. Misalnya Tim sukses, keluarga/kerabat atau orang kepercayaannya, bahkan tambah Jaksa penyidik, dana kegiatannya digunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi termasuk fee proyek.

Jaksa Penuntut Umum ( JPU), Cahyadi Sabri, S.H., MH, yang membacakan surat dakwaan menyebutkan, ada 55 paket yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran tersangka diantaranya, 51 paket di dinas PUPR Sulbar dan 4 paket di dinas Dikbud Sulbar dengan nilai Rp 9 miliar lebih.

Penetapan para tersangka setelah penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap para saksi, antara lain anggota DPRD Sulbar, pimpinan OPD pemprov Sulbar, pejabat pengadaan, dan pemilik perusahaan termasuk pihak terkait.

Sejumlah kegiatan yg disebut dalam dakwaan sebagai program pokir yg tidak melalui prosedur, yakni (1) Penguatan Tebing sungai Mosso kecamatan Sendana kabupaten Majene dengan nilai anggaran Rp 179 juta. (2). Penguatan Tebing sungai Kapuang keb.Majene dengan nilai Rp 179 juta. (3). Pembangunan Tanggul di dusun Kulasi desa Tubo kec. Tubo kab.Majene dengan nilai Rp 165 juta. (4). Pembangunan Talud di desa Saleppang kec. Pamboang kab.Majene yang dikerjakan oleh CV Amanakarya (5). Penguatan Tebing di Topore Selatan kec. Papalang kab.Mamuju dengan nilai Rp 161 juta. (6) Pembangunan pagar SMA Tommo kec. Tommo kab.Mamuju dengn nilai anggaran Rp 170 juta. (8).Pembangunan jalan lingkar SMAN 1 Polewali dengan nilai Rp 180 juta dan (9). Rehab bangunan SMK 3 Rea Timur kec. Binuang Kab.Polman dengan nilai Rp 180 juta, kata Cahyadi Sabri.

Menurut Cahyadi Sabri, dalam dakwaan, tersangka melanggar ketentuan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidan Korupsi utamanya pasal 12 huruf (i) menyebutkan, penyelenggara Negara yang ditugasi melakukan pegawasan secara langsung atau tidak langsung ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Pasal disangkakan terhadap para tersanga adalah pasal 12 huruf (i), pasal 3 Jo pasal 64 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menanggapi surat dakwaan dibacakan JPU, salah satu Tim penasehat hukum terdakwa, Hamzah Hapati Hasan, yakni Agus M, S.H., MH usai mengikuit sidang kepada Pers mengatakan, pokir itu wajib karena berasal dari aspirasi masyarakat, yang mana usulan dari masyarakat itu diterima masuk dalam program daerah dan ditagan eksekutif sementara rekanan itu hanya pelaksana kegiatan.

“ Bentuk kegiatan itu adalah atas inisiatif para kontraktor dan bukan petunjuk atau suruhan dari klien kami ”, tegas Agus.  (Andira Mordani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *