BINPERS.COM

Berita Investigasi Nasional

Diduga Proyek Di Bengkalis, Ajang Panitia Dan Dinas Meraup Keuntungan

BENGKALIS-RIAU-binpers.com, Benar juga pepatah mengatakan pohon tak akan bergoyang tanpa ditiup angin, itulah fakta yang terjadi apabila sudah mulai bergulirnya proyek semua kontraktor  akan bertanya siapa ketua ULP dan siapa ketua pokja.
Apabila sudah demikian mulailah bermacam jenis profesi, jauh hari sebelum lelang mulai melobi dengan berbagai cara bahkan dengan minta bantuan oknum aparat dan ada pula mengajak  panitia tersebut untuk berangkat keluar kota. Hal begini bukan rahasia umum seperti kita meraba angin,wujud  ada tapi tak bisa dipegang.
Sistem mendapatkan proyek lelang diseluruh daerah di Indonesia  mungkin tidak jauh bedanya dengan daerah kita di Bengkalis.
Sistem bobrok melobi sebelum lelang proyek lah yang kita tidak benarkan karena  merugikan pihak kontraktor yang lainnya untuk bertarung diproyek tersebut.
Aroma korupsi terasa begitu kuat menerpa apabila proyek mulai digelar sampai tahapan pemenang lelang dan proses pekerjaan berlangsung.
Anuar : Hancurnya kualitas Proyek diBengkalis salah satu penyebab setoran terlalu tinggi
APBD yang merupakan dari uang rakyat dan dikembalikan  seharusnya kepada  rakyat dengan tujuan untuk membangkitkan  perekonomian dan kesejahteraan rakyat hanya menguntungkan segelintir  orang. APBD yang seharusnya  disusun  untuk program padat karya tunai tidak maksimal berpihak kepada masyarakat.
Proyek pemerintah yang bersumber dari anggaran APBD Bengkalis menjadi viral berbagai narasumber untuk membicarakannya.
Terlebih lagi keluh kesah dari kalangan kontraktor yang dimana susah mendapatkan proyek  yang disebabkan setoran terlalu tinggi dan panitia lelang lebih memilih berkantor diluar kota.
Hal ini diungkapkan oleh aktivis LSM lokal Anuar disela kopi morning bersama  wartawan dengan tegas mengatakan, “jika sistem ini dibiarkan maka korupsi didaerah ini akan tak pernah hilang malahan tumbuh dengan suburnya, “jelasnya.
Tambahnya lagi, keluh kesah  kontraktor  sering ia terima bagaimana  setoran lelang terlalu tinggi,  bahkan paket PL (pekerjaan langsung) disetiap Dinas dipatok sampai 15-20 persen, ujar Anuar menyambung kata kontraktor  tanpa menyebut  Dinas terkait.
“Musim proyek ini menjadi ajang bagi panitia lelang dan Dinas terkait untuk mengisi  pundi mereka,”jelasnya.
Anuar mengungkapkan pantaslah kualitas proyek tidak bagus kalau semua nya cari keuntungan ditambah lagi masing-masing tidak menjalankan tupoksinya dengan maksimal.
Dalam hal ini Anuar meminta KPK dan aparat hukum lainya untuk mengusut secara tuntas dengan menyusup menjadi rekanan atas dugaan benar atau tidaknya sistem mendapatkan paket proyek diBengkalis ini.(ye)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *