BINPERS.COM

Berita Investigasi Nasional

Tujuh Desa Dalam Dua Kecamatan Di Kotim, Geruduk PT. Task 3

Davis (Baju Coklat Pakai Kacamata Tanpa Topi), Ust. Iwan (Pakai Sorban) bersama Kapolres Kotim Muchtar S Siregar dilokasi pintu gerbang masuk PT.Task 3 (Dok.Misnato)

“Warga Menuntut Ganti Rugi Lahan Diluar Izin HGU Dan Plasma Dalam HGU PT.Task 3

Kalteng-binpers.com, Sengketa Lahan yang berkepanjangan dan Tuntutan Realisasi Plasma dari Perusahaan Besar Swasta (PBS)  Kelapa Sawit  di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kab.Kotim) kian memanas, hal ini dipandang perlu untuk dijadikan pelajaran dan  perhatian serius pemerintah daerah , dinas terkait serta pemangku kepentingan dan ini jangan dianggap enteng agar Kantibmas di Kalimantan Tengah ini selalu Kondusif.

Informasi yang berhasil dihimpun oleh Wartawan Berita Investigasi Nasional binpers.com, saat melakukan Investigasi dilapangan pada hari Senin, 12 Maret  2018, terpantau bahwa Aksi Ratusan Warga dari Tujuh Desa dalam dua Kecamatan yang dipimpin oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat  (LSM-LIRA) dari DPW LIRA Jakarta Pusat dan DPW LIRA Kalteng sebagai penanggung Jawab dan penerima Kuasa dari masyarakat serta  didampingi oleh  Dewan Adat Dayak (DAD) Kab.Kotim  mendatangi  PT.Task 3 untuk menuntut haknya yang selama ini dijolimi oleh perusahaan nakal ini.

Pantauan awak media bahwa aksi warga dari tujuh desa ini menjadi Viral dan memaksa pihak Keamanan dari TNI/POLRI untuk turun kelokasi mengawal jalan nya aksi guna antisipasi dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan buah dari Aksi warga.

Acungan Jempol dan Apresiasi patut dipersembahkan untuk Kapolres Kotim AKBP Muchtar S. Siregar beserta Puluhan perwira dan anggota nya baik dari Polres dan Polsek setempat, yang berseragam dinas maupun berpekai preman tampak hadir ditengah kerumunan warga yang akan melakukan aksi itu tanpa dipersenjatai dengan senjata laras panjang,  seperti kebiasaan yang sering terjadi untuk mempengaruhi warga ketika melakukan aksi untuk menuntut haknya kepada perusahaan.

Arif Nasution (kemeja putih)

Acungan jempol dan Apresiasi juga patut dipersembahkan kepada Anggota TNI baik yang berseragam dinas maupun yang memakai pekaian preman yang mengawal jalannya aksi ini, Kehadiran mereka ditengah kerumunan warga yang akan melakukan aksi  tidak memihak baik kepada Perusahaan  maupun warga , mereka sama dengan Polri (Merah Putih) demi menjaga keaman kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang tidak kalah pentingnya Acungan jempol dan Apresiasi patut juga dipersembahkan kepada paserta Aksi demo yang taat akan hukum, bisa menjaga aksi damai ini dengan tertib aman dan damai hingga usai acara.

Sebelumnya warga berencana akan menutup akses jalan poros lalulintas produksi perusahaan ini, tepatnya dilokasi lahan sengketa atau  dititik koordinat diluar izin HGU PT.Task 3 dengan memasang HINTING PALI, namun rencana ini batal dilakukan setelah Aparat Kepolisian dari Polres Kotim  datang kelokasi sengketa dan berusaha menenangkan  warga.

Warga menuntut ganti rugi lahan dan plasma yang mereka anggap selama ini belum direalisasikan oleh pihak perusahaan , alhasil tuntuntan warga itu diakomudir, setelah kedua belah pihak bertemu dilokasi , mereka bersepakat menunggu proses tindak lanjut persetujuan dari manajemen  perusahaan PT.Task 3 di Jakarta dalam waktu paling cepat 3 hari dan paling lambat tujuh hari kalender.

Ditengah Kerumunan warga dan Kuasa masyarakat, Muchtar dengan bijaksana  berusaha menenangkan warga yang akan melakukan aksi dengan mengatakan bahwa kehadiran pihaknya di lokasi iti tidak memihak kepada siapapun, pihaknya tidak ingin masyarakat melakukan tindakan yang akan merugikan diri sendiri, meskipun demikian diyakini bahwa masyarakat taat akan aturan, dan tidak mungkin melakukan tindakan anarkis.

“Kami hanya menjalankan kewajiban untuk melayani masyarakat, sesuai prosedur, dan menjaga agar situasi tetap aman dan terkendali,” Ujar Muchtar.

Pada kesempatan itu perwakilan dari PT.Task 3 Arif Nasution  berjanji akan menyampaikan usulan dari masyarakat, mengenai ganti rugi lahan apabila belum ada realisasi pembayaran , pihak nya siap untuk mengganti rugi, begitu juga dengan tuntutan tentang plasma, dalam waktu dekat ini akan melakukan konsultasi ke manajeman di Jakarta.

” Usulan itu akan kami konsultasikan dulu ke manajeman,” Ujar Arif.

Menurut beberapa Perwakilan dari warga tujuh desa pihaknya masih bisa bersabar dan masih bisa mengendalikan masyarakat pemilik lahan  serta percaya penuh kepada pihak LIRA selaku kuasa pengurusan untuk mengambil keputusan, sepanjang masih ada itikat baik dari pihak perusahaan mau merealisasikan tuntutan mereka.

Namun kesabaran mereka ini tentu ada batasnya, jika janji  perusahaan ini diingkari lagi ,dengan cara selalu menunda-nunda urusan, mungkin ini yang terakhir untuk mediasi, mereka akan mengambil sikap lebih tegas yang mungkin tadak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi nantinya.

“Kalau perusahaan ini ingkar janji dan selalu mengulur-ulur waktu untuk merealisasikan tuntutan kami, tunggu saja nanti bala akan turun ke perusahaan nakal ini, kekuatan massa dari beberapa desa disekitar perusahaan ini akan dikerahka untuk menutup paksa dan massa akan mengusai lahan seluas 3400 hektar diluar ijin HGU perusahaan ini,” Ujar mereka.

Sampai berita ini kami terbitkan Pihak terkait Khususnya Pemerintah daerah dan dinas terkait belum bisa di konfirmasi.(Penulis Misnato / binpers.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *