Sidang Korupsi Integrasi Sistem Akademik UMRAH

Kepri (Tj. Pinang)-BN, Empat tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) proyek pengadaan program integrasi sistem akademik dan administrasi di UMRAH Tanjungpinang tahun 2015 senilai Rp29,3 miliar mengaku dalam menjalankan tugas, mereka tidak dibekali dengan Surat Keputusan (SK) sebagaimana layaknya penugasan.

Keempat tim PPHP proyek UMRAH saat menjadi saksi sidang lanjutan dugaan kasus korupsi perkara dimaksud oleh empat terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Rabu (7/3).

Keempat Tim PPHP  yakni Sri Ruanti selaku Ketua dengan tiga anggotanya,Titik Dwi Ranti Hakim, Narfita Niken dan Nazaki. Mereka memberikan keterangan untuk terdakwa, masing-masing Hery Suryadi, Wakil Rektor (Warek) II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Hendry Gultom, Direktur PT Jovan Karya Perkasa selaku pihak pemenang lelang kegiatan proyek,  Yusmawan, Direktur Utama PT Baya Indonesia, Direktur PT Daham Indo Perkasa dan pemilik PT Inca, dan Ulzana Ziezie Rachma Ardikusuma, Direktur Utama PT Buana Mita Krida Utama (BMKU).

Keempat saksi Tim PPHP tersebut  menyebutkan, mereka telah melaksanakan tugasnya sejak Januari 2015 tanpa mengantongi SK sebagaimana layaknya dari Rektor UMRAH Prof DR Syafsir Akhlus MSi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan proyek .

“Saat itu Pak Hery Suryadi (Warek II dan juga PPK proyek) menyebutkan, bahwa SK yang lama tahun 2014 masih berlaku,” kata saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siswanto SH dari Kejati Kepri langsung menunjukan bukti dokumen tentang berita acara hasil pekerjaan yang telah ditandatangani oleh keempat saksi sebagai tim PPHP dalam proses pelaksanaan proyek tersebut sebelumnya.

“Kami baru tahu adanya SK tersebut setelah dalam proses penyidikan di Polda Kepri, namun sebelumnya kami tidak mengetahuinya,” jelas saksi.

Sejumlah saksi dari UMRAH yang hadir dalam persidangan, keempat saksi ini juga terlihat tidak menguasai bidang dan tugas mereka sebagai tim PPHP, dengan menjawab tidak tahu, meskipun mereka mendapatkan honor atas proses pelaksanaan proyek tersebut.

Disamping keempat saksi tim PPHP ,sidang kali ini juga menghadirkan satu orang saksi yakni, Dian Safitri, selaku bendahara atau Pejabat Penandatangan Surat Penerbitan Membayar (PPSPM).

Sri mengaku telah melakukan pembayaran sebanyak dua kali atas proses pelaksanaan proyek tersebut kepada PT Jovan Karya Perkasa dengan besaran 20 persen pertama dan 100 persen kedua dengan total dana anggaran Rp29.3 miliar lebih.

“Proses pembayaran saya lakukan setelah pihak PT Jovan Karya Perkasa menunjukan sejumlah bukti dokumen tentang hasil pekerjaaan yang mereka lakukan. Hal itu juga saya koordinasikan dengan pak Hery Suryadi selaku PPK,” terang Sri .Hasmi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *