BINPERS

Berita Investigasi Nasional

Ratusan Pejabat Pemkab OKU Berhadapan Dengan KPK ?

BATURAJA-BN, Ratusan pejabat  lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan adakan sosialisasi bersama  dengan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Bimbingan Tekhnis (Bintek)  pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sosialisasi ini merujuk  ketentuan perundang-undangan, yaitu pejabat negara wajib melaporkan jumlah harta kekayaan yang dimilikinya.

Praktek pengisian lembar LHKPN  ini langsung dibimbing aparatur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang Abdi Praja, Pemkab OKU, Selasa (13/3/2018).

Sekda OKU Dr Drs A Tarmizi SE,MT,MSi.

Sekretaris Daerah Kabupaten OKU, Dr Ahmad Tarmizi menegaskan,  LHKPN ini wajib untuk dibuat dan disampaikan. “kewajiban ini adalah  bentuk transparansi dan akuntabilitas selaku penyelenggara negara,” tegas Tarmizi.

Dikatakannya, para pejabat yang wajib menyampaikan  LHKPN seperti Bupati dan Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Pratama setara eselon 2a dan 2b, Pejabat Administrasi setara eselon 3 dan 4 disamakan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), A uditor, pimpinan dan bendahara yang mengelola dana sama atau lebih dari Rp 500 juta.

Ditegaskannya,  sanksi bagi pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN   adalah  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, atau pembebasan dari jabatan bersangkutan. Karena itu, kegiatan sosialisasi itu sangat  penting, untuk memberi pengetahuan dan  pemahaman kepada para pejabatnya sebagai langkah pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, KPK juga mengajarkan pengisian blangko LHKPN secara elektronik. “Sebelumnya pakai blangko cetak, sekarang pakai online lebih efisien dan mudah,” jelas  Dian Widarti, narasumber dari KPK.(edy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *