Marak, Rangkap Jabatan Dilingkup Pemkab Polman

POLMAN, SULBAR (BN). Rangkap jabatan dilingkup pemkab Polewali Mandar sejak awal tahun 2018 hingga sekarang kembali marak, walaupun sebelumnya telah dilakukan seleksi para ASN menduduki posisi jabatan strategis dibeberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup pemkab Polman tetapi tidak dilakukan pengisian jabatan yang lowong tersebut hingga cuti Bupati dan wakil Bupati menjelang pasca jelang pemilukada Polman untuk maju kembali menjadi kontestan dalam memperebutkan tahta kepimimpinan jilid II lima tahun kedepan di bumi Tipalayo,Polman.

Lowongnya jabatan startegis  eselon II dibeberapa OPD dilingkup pemkab Polman karena pejabatnya telah memasuki masa purnabakti (pensiun) dan sebagian hijrah ke pemerintah provinsi Sulbar.

Kadis Dikbud Polman, Andi Parial Patadjangi,SH ditengah para tendik

OPD yang lowong posisi jabatan kepala Dinas dan Badan, diantaranya, BKDD yang ditinggalkan Drs. H. Arifuddin Toppo, M.Pd dan diangkat menjadi Kadis Perpustaaan dan Kearsipan provisi Sulbar, yang sekarang dijabat asisten III setda Polman, Ir.Budi Utomo, M.Si, Asisten I setda Polman, yang ditinggalkan Drs.Amujib, M.Si dan diangkat sebagai Kepala BKDD Sulbar dan sekarang PLT Bupati Polman (mulai 15 Januari hingga 23 Juni 2018) pasca cutinya Bupati Andi Ibrahim Masdar dan HM. Natsir Rahmat untuk ikut kembali  mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024 pada Pilkada Bupati wan Wakil Bupati Polmantanggal 27 Juni 2018, dan sekarang dijabat Kepala Dinas PMPD, Hj.Sakinah,S.Sos, M.Si. Demikian pula Dinas PUPR yang ditinggalkan Drs.H.Abd Rahman.B, MM karena telah memasuki purna bakti dan sekarang dijabat oleh Sekretaris Dinas PUPR, Ir.Hj. Nurmin, M.Si, Dinas Kependuduan dan Capil, yang ditinggalkan Burhanuddin Nontji, SH,MM karena telah memasuki purna bakti dan Dinas Tataruang, pemukiman dan Pertanahan, ditinggalkan Ir.Andi Wana karena telah memasuki purna bakti, Kabid Sarana dan Pasarana dinas Dikbud Polman yang ditinggalkan Drs. Muhammad Nasir, MM karena telah memasuki purna bakti dan sekarang dijabat Kasubag Kepegawaian dan TU Dinas Dikbud, Suwono sebagai PLT Kabid PLS Dinas Dikbud, yang ditinggalka Nasaruddin karena telah memasuki purna bakti dan sekarang dijabat oleh Kepala UPTD Dinas Dibud kecamatan Polewali, Hamka B.Tau, S.Pd, MM dan camat Matakali dirankap Kabag Pemerintahan pemkab Polman, Andi Masri Masdar.

Selain itu, ada sejumlah OPD yang harusnya pejabatnya di defenitif sejak tahun 2017 lalu tetapi hingga sekarang masih status sebagai PLT, yang masih dijabat oleh Sekretarisnya. Misalanya, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Kantor Sat Pol PP.

Bahkan lebih ironis lagi, sedikitnya 135 kepala Sekolah dalam jajaran Dinas Dikbud Polman masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT). Berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar, Nomor 345 tahun 2017 tertanggal 17 November 2017 tentang Pemberian Mandat Penandataganan Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2017.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, Andi Parial Patadjangi, S.H, MM dikonfirmasi Jurnalis binpers.com tentang banyaknya kepala sekolah dijajarannya masih berstaus pelaksana Tugas.

Menurut Andi Parial P, jabatan PLT kasek itu tidak ada masalah dan jika bersangkutan ingin mengurus Sertifikasinya bisa mulus dengan menggunakan Nomor Surat Keputusan (SK) PLT, apalagi SK itu juga dapat diterima di Kementerian, walaupun diantara mereka ada yang sudah menjabat dua tahun dan itu kita lakukan supaya PLT bersangkutan juga mendapakan Sertifikasi seperti guru ASN lainnya, kata Andi Parial Patadjagi.

Ketika ditanya tentang adanya keluhan sejumlah Kasek hingga sekarang belum pernah menerima tunjangan jabatan sebagai kepala sekolah, menurut A.Parial Patadjangi, sesungguhnya memang ada sejumlah kasek mempertanyakan hal itu dan pihaknya belum merespon lagi pula adalah kewenangan pemkab Polman, bahkan pihaknya telah menegaskan kalau ada kasek merasa keberatan dan menuntut gaji jabatan, pihaknya member dua pilihan, yakni mau menuntut tunjangan jabatan atau diberhentikan sebagai kepala sekolah sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk menuntut tunjangan jabatan tersebut.

“ Mana disuka terus menuntut tunjangan jabatan ketimbang diberhentikan sebagai kepala sekolah, apalagi pihaknya telah menfasilitasi kemudahan untuk mendapatkan sertifikasi walaupun sesungguhnya statusnya sebagai Kepala sekolah hanya PLT”, ungkap Parial Patadjangi. (Andira Mordani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *