BINPERS

Berita Investigasi Nasional

Lima Pejabat Polman Diperiksa Kejati Sulselbar

Makassar, Sulsel (BN),  Terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Listrik Tenaga Surya (LTS) senilai Rp 52.144.024.000 yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 dengan melibatkan sejumlah pejabat dalam lingkup pemkab Polewali Mandar, pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Sulselbar telah memeriksa lima pejabat pemkab Polewali Mandar sebagai saksi yang diduga ikut terlibat dalam peraktek korupsi tersebut.

Seperti dilansir media ini sebelumnya, setiap desa mendapatkan kuota listrik tenaga surya 5 titik dengan alokasi anggaran yang bersumber dari ADD tahun 2015 dan 2016 sebanyak Rp 23.500.000 dengan jumlah desa 144 dan 23 kelurahan di 16 kecamatan dalam Kabupaten Polewali Mandar.

Sementara harga per unit termasuk biaya pemasangan dan mobilisasi ke lokasi paling tinggi Rp 17.000.000 dengan speknya bagus sesuai standar nasional tetapi faktanya tidak demikian berdasarkan hasil temuan sejumlah LSM penggiat korupsi, bahkan lebih ironis lagi, dari 144 desa dan 23 kelurahan nilainya sama sehingga kuat dugaan adanya “Mark Up”.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin, SH

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin, SH mengatakan, proyek pengadaan listrik tenaga surya itu menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dengan total anggaran sebanyak Rp 52.144.024.000 tahun anggaran 2016. Menurut Salahuddin, pihaknya telah memeriksa lima pejabat lingkup pemkab Polewali Mandar, diantaranya, Sekretaris Daerah Polman, Ir. Andi Ismail.AM, MP, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Ketua kelompok kerja (pokja), Mario Dwianto Sharun, Sekretaris Pokja, Abdullah dan anggota Pokja, Rusman.

Pemeriksaan dilakukan pihak penyidik kejati Sulselbar kepada lima pejabat pemkab Polewali Mandar provinsi Sulbar untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kasus dugaan Mark Up dan tehnis pelaksanaan proyek pengadaan listrik tenaga surya pada sekretariat kabupaten Polewali Mandar tahun 2016.

Pemeriksaan para saksi lainnya juga dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti – bukti dan keterangan pendukung dalam kasus duga Mark Up ini yang telah berproses tahap penyidikan. Dari hasil pemeriksaan Tim penyidik kejati, ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengejaan dan pengadaan listrik tenaga surya di 144 desa dan 23 kelurahan di 16 kecamatan dalam Kabupaten Polewali Mandar.

Sebelumnya, tahun 2015, pemkab Polewali Mandar melalui dana ADD dengan mengucurkan anggaran sebanyak Rp 4.610.074.000 untuk pengadaan listrik tenaga surya melalui Sekretariat Daerah pemkab Polewali  Mandar dengan rekanannya yakni CV. Zamzam.

Tahun 2016, pemkab Polewali Mandar melalui Dinas Kesehatan Polewali Mandar menganggarkan kembali proyek pengadaan tersebut sebesar Rp 889.020.000 dan rekanan pelaksana adalah CV. Zamzam melalui Sekretariat daerah pemkab Polewali Mandar sebesar Rp 7.59.250.000 dan rekanan pelaksana adalah PT Alif Pratama dan CV. Binanga dengan nilai sebesar Rp 16.920.000.000 untuk pengadaan listrik tenaga surya.

Tahun 2017, pemkab Polewali Mandar melalui dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali mengadakan proyek pengadaan listrik Tenaga Surya sebesr Rp 188.000.000 melalui Sektretariat Daerah pemkab Polewali Mandar sebesar Rp 8.941.680.000 yang dikerjakan oleh PT. Alif Pratama dan CV.Bianga sebesar Rp 13.536.000.- (Andira Mordani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *