Kodim 1402 Polman Dukung Capaian Target Bulog

TNI Hadang Gabah Keluar Daerah

POLMAN, SULBAR – (BN), Upaya memenuhi target 9000 ton hingga Juni 2018, untuk penyerapan Beras dan Gabah dari petani, pihak Bulog Sub Divre Polewali dan Mamasa, melibatkan kodim 1402 Polewali dan Mamasa.

Dandim 1402 Polmas,Letkol Arh Dedi Setia Arianto

Untuk mendukung itu, Dandim 1402 Polmas, Letkol Arh Dedi Setia Arianto memerintahkan Koramil dan jajarannya untuk melakukan pengawalan dan pendampingan serapan Bulog Sub Divre Polewali Mandar dalam pembelian gabah petani yang telah melakukan panen.

Dandim 1402 Polmas, Letkol Arh Dedi Setia Arianto mengatakan, Babinsa melakukan pengawalan serapan gabah petani ini untuk mendorong petani dan pelaku usaha agar menjual gabahnya kepada Bulog Sub Divre Polman untUk memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Menurut Dandim Dedi Setia Arianto, secara tehnis, pembelian gabah dan beras dalam memenuhi target stok bulog 9000 ton hingga Juni mendatang, Bulog Sub Divre Polman melakukan koordinasi para pelakukan usaha penggilingan maupun kelompok tani dan Babinsa untuk melakukan pengawalan dan pendampingan di lapangan agar kegiatan serapan gabah itu berjala lancar dan aman.

Selain itu, tambah Dedi Setia Arianto, Koramil bersama Babinsa terjun kelapangan untuk melakukan pemetaan diwilayah masing-masing yang sedang berlangsung panen padi dengan menghimbau agar para petani menjual sebagian gabahnya ke Bulog Sub Divre Polman.

” Tim Sergap Kodim 1402 Polmas menghadang 28 Truk pengangkut Gabah keluar daerah  di Paku sebagai perbaasan Kabupaten Pinrang, Sulsel dengan kapasitas setiap kendaraan Truk mengangkut Gabah 6-7 ton atau sekitar 84-86 karung”, ungkap Dedi Setia Arianto.

Dandim 1402 Polmas lebih jauh mengatakan, keterlibatan TNI dalam membangun ketahanan pangan nasional itu, sejak tahun 2012 melalui MoU antara Kementerian Pertanian dan Panglima TNI yang telah diruangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor 3/ MoU/ PP.310/ M/4/ 2012, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari membangun Ketahanan Pangan nasional sehingga tidak ada yang salah dalam mendukung kedaulatan pangan nasional.

“ Dasar hukum pelibatan TNI telah diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan Inpres Nomor 5 tahun 2011 tentang pengamanan produksi bersa nasional.

Inpres ini merupakan keputusan politik yang mendasari kerjasama Kementan dan TNI serta ditindaklanjuti dalam naskah kerjasama yang dievaluasi dan diperpanjang setiap tahunnya”, ungkap Dandim 1402 Polmas melalui Bapen Kodim 1402 Polmas, Serka Zaenal. (Andi Rasyid Mordani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *