Hutan Mangrove Di Bengkalis Terancam Punah Disulap Menjadi Tambak Udang

BENGKALIS, RIAU [BN] – Hutan mangrove atau hutan bakau yang dulunya merupakan hutan alami pulau bengkalis sebagai pencegah dari erosi air laut (abrasi pantai), kini keberadaannya sangat perihatin sebab hutan mangrove tersebut kini secara terang-terangan dijual dan dibabat habis oleh pengusaha tambak udang yang diduga menyalahi aturan. dan AMDAL

Penggararapan kurang lebih ribuan hektar hutan mangrove dipulau yang mayoritas berlahan gambut ini diduga dilakukan secara illegal oleh pengusaha tambak udang yang bermoduskan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan dengan mengabaikan ekosistem makhluk hidup lainnya.

“Kejadian pembabatan dan perusakan ekosistem makhluk hidup pernah dilaporkan oleh LSM- Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (LSM-IPMPL) kepada DLH dan Kehutanan propinsi Riau melalui surat nomor : 290/L/LSM-IPMPL/XI/2017, Prihal : Laporan dugaan tindakan  perusakan hutan Mangrove dan kreteria kawasan lindung sepadan pantai dan sepadan sungai di pulau Bengkalis Riau secara Ilegal kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau untuk dilakukan penindakan dugaan perusakan hutan mangrove maupun perusakan ekosistem (AMDAL) sesuai dengan UU 32/2009  Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah nomor  27/2012 Tentang Izin Lingkungan

Photo : Salah satu lokasi pembabatan hutan mangrove di Bengkalis

Menurut PP No. 27/1999  dinyatakan  bahwa : PENILAIAN AMDAL MENJADI SYARAT MUTLAK DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA, dengan demikian tidak akan  ada Izin usaha sebelum AMDAL di anggap  memenuhi syarat  Karena AMDAL  menjadi alat Perencanaan Program dalam Proyek untuk mencapai tujuan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan.

Ironisnya Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau Ir.Erwin Rizaldi,M.H malah melemparkan tanggung jawabnya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sesuai yang tertuang dalam surat nomor : 522.04/PPLHK/404, tanggal 23/2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Bentuk lempar tanggung jawab yang ditujukan oleh Plt.Kepala Dinas LHK Propinsi Riau tersebut  jelas sekali tergambar disurat tersebut, dimana  pada pokok Prihal surat dibunyikan prihal: Verifikasi Pengaduan Masyarakat, sementara pada diktum ke 6 isi surat dibunyikan, sehubungan uraian tersebut diatas, bersama ini kami limpahkan pengaduan masyarakat tersebut kepada saudara, agar dilakukan telaah dan atau verifikasi lapangan serta tindak lanjut terhadap pengaduan dimaksud.

Padahal surat laporan yang disampaikan oleh LSM-IPMPL, tersebut ditujukan kepada kepala Dinas LHK prov Riau berkaitan dengan dugaan perambahan /perusakan hutan yang ketentuanya telah diatur oleh UU RI no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  merupakan kewenangan Dinas LHK Propinsi dan Bukan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.

Sikap lempar tanggung jawab yang ditunjukan Plt.Kepala Dinas LHK Propinsi riau tersebut mengundang beragam asumsi dari sejumlah kalangan masyarakat, bahkan sempat ada yang menduga tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan ada permain mata antara pengusaha tambak udang yang selama ini menjadi buah bibir masyarakat

Bahwa para pengusaha tambak udang yang begitu berani merubah pungsi bentang alam pulau bengkalis secara illegal menjadi tambak udang, adalah  orang-orang cukup berpengaruh di Indonesia, diduga punya beking aparat dan pejabat papan atas, baik dijakarta maupun Propinsi Riau.

Lokasi tambak udang sempat terpantau oleh LSM-IPMPL terindikasi melakukan perusakan hutan mangrove dan merubah bentang alam kreteria kawasan lindung sepadan pantai dan sepadan sungai dipulau bengkalis, yaitu terletak di areal :

  1. Jalan Ombak Desa Tameran Kec.Bengkalis  lebih kurang  s/d 30 ha,
  2. Perbatasan desa tameran dengan desa penebal Kec.Bengkalis lebih kurang 50 ha,
  3.  Jl.Nelayan RT 04/ RW 01 Dusun I desa Penebal lebih kurang 5 ha
  4.  Jl.Sawit RT 02/ RW 01 Dusun I Desa Pematang Duku Kec.Bengkalis lebih kurang s/d saat ini 40 ha,
  5. Pasar Desa Ketam Putih kec.bengkalis lebih kurang s/d saat ini 4 ha,
  6. Jl.Sei Tiram RT 01 RW 02 Dusun Makmur Desa Kembung baru kec.bantan lebih kurang s/d  40 ha,
  7. Dusun akit jawa desa kembung baru kec.bantan lebih kurang s/d saat ini 10 ha,
  8. Sungai kembung RT 01 RW 05 Dusun Setia kawan Desa Teluk Pambang Kec.Bantan lebih kurang s/d saat ini 40 ha,
  9. Sungai banan desa Pambang Baru Kec.bantan lebih kurang s/d saat ini 7 ha,
  10. Jalan Kapitan Desa Pambang Baru Kec.Bantan lebih kurang s/d saat ini 300 ha,
  11. Jalan perjuangan desa suka maju kec.bantan lebih kurang s/d saat ini 20 ha,
  12. Jalan berancah Desa Berancah Kec.Bantan lebih kurang s/d saat ini 40 ha,
  13. Jalan kantor desa teluk papal kec.bantan lebih kurang s/d saat ini 5 ha,13. Jalan pantai papal Desa Teluk Papal kec.bantan lebih kurang s/d saat ini 10 ha,
  14. Jalan umum Desa damai kec.bengkalis lebih kurang s/d saat ini 10 ha.

Menanggapi maraknya pemberitaan yang beredar tentang pembabatan hutan manggrve oleh pengusaha tambak udang,sekretaris DPC. AJAKI Bengkalis Zul azmi mengatakan pada awak media,” perusakan dan pembabatan hutan mangrove yang tujuannya untuk kepentingan tertentu secara tidak langsung dampaknya akan menutup pencarian masyarakat setempat yang makhluk hidupnya bersingungan dengan hutan mangrove dan Ekosistem laut dan pantai terancam punah dengan adanya penambakan udang, hal ini sangat melanggar AMDAL,”jelas zul. [ye-BN]

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment