Humas DPRD Polman Tindaklanjuti ‘Pencoretan’ Media

POLMAN, SULBAR (BN), Menyikapi adanya sejumlah media cetak yang selama ini berlangganan tetap di sekretariat DPRD Polewali Mandar, yang sejak awal diusulkan Bagian Humas untuk dibahas di Komisi II DPRD bersama Tim anggaran Sekretariat DPRD Polman, yang diduga dicoret salah seorang oknum di bagian keuangan sekretariat DPRD Polman sehingga nama media yang diusulkan Bagian Humas tersebut tidak masuk dalam pembahasan di Komisi II DPRD Polman yang membidangi Ekonomi dan Keuangan telah dieleminasi atau dicoret untuk berlangganan tahun anggaran 2018.

Akibatnya, sejumlah kru media yang dicoret atau dihentikan oleh salah seorang oknum operator atas perintah pimpinannya itu, membuat kru media itu menghubungi sejumlah pihak yang terkait pencabutan media untuk berlanggaan secara sepihak yang diduga ikut mencoret sejumlah media tersebut, baik Ketua Komisi II DPRD Polman, Abubakar Kadir maupun Kabag Keuangan sekwan, Hj.Muchda tetapi justru saling menuding.

Menurut Muhchda, pihaknya telah menindaklanjuti berdasarkan usulan dari Bagia Humas sekwan tetapi pihak Komisi II DPRD mencoret pada saat pembahasan.

Sementara Ketua Komisi II Drs, Abubakar Kadir, MH, yang dikonformasi tentang hal itu, membantah keras kalau pihaknya dalam hal ini Komisi II mencoret nama media diusulkan Bagian Humas DPRD Polman.

Hanya saja, tambah Ketua Fraksi Golkar ini, memang media dimaksud tidak ada dalam pembahasan hingga penetapan anggaran APBD 2018.

“ Saya kalau berkaitan dengan media, justru lebih memperhatikan karena kita memang butuhkan media, dan mustahil kita coret, apalagi uangnya bukan milik pribadi anggota DPRD,” ungkap Abukabar Kadir, sembari menambahkan, memang media dimaksud itu, tidak ada dalam usulan pembahasan.

Senada dengan Ketua DPRD Polman, Ir.Fariduddin Wahid, M.Si, pihaknya juga telah menyampaikan kepada anggotanya termasuk Sekwan bahwa hendaknya tidak menolak, apalagi mencoret media dan kalau pun anggarannya masih kurang agar diupayakan dan anggarannya kita akan ditingkatkan lagi di APBD Perubahan 2018 mendatang karena memang kita butuh kehadiran media untuk membantu mempublikasikan seluruh kegiatan bagi anggota DPRD untuk kepentingan publik khususnya konstituen.]

“ Kita tetap akomodir media itu dan diharapkan Sekwan tidak kaku membuat kebijakan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya persoalan baru karena tidak terakomodirinya media yang awalnya masuk dalam usulan untuk APBD 2018”, ujar Legialator Golkar itu.

Menindaklanjuti fenomena itu, Kabag Humas Sekwan Polewali Mandar, Syahrullah Amri didampingi Kabubagnya dan staf bersikap dengan mengundang sejumlah wartawan/ Biro/ Pewakilan Media maupun agen dan loper Koran melakukan pertemuan diruang aspirasi DPRD Polman untuk mencari solusi agar persoalan ini tidak berkepanjangan, Rabu (7/3/2018).

Kabag Humas DPRD, Syahrullah Amri & staf Berpose dengan Jurnalis

Diskusi yang dipandu langsung Kabag Humas Sekwan Polman, Syahrullah Amri cukup alot namun penuh kekeluargaan dan keakraban hingga, bahkan lebih menarik dalam diskusi itu, terungkap bahwa media masuk daftar DIPA bagian humas ternyata tidak terbit lagi smentara media yang aktif dan sudah sekian lama menjadi mitra sekwan ternyata dicoret diduga oleh salah seorang okum dibagian Keungan sekwan Polman atas perintah pimpinannya.

Hingga berakhirnya diskusi itu, belum ada kesimpulan apakah media intukembali diakomodir kembali atau tidak karena pihak Humas sebelumnya harus  menyampaikan aspirasi hasil diskusi disampaikan kru media kepada pimpinannya, dalam hal ini Sekretaris DPRD Polman, H.Bakhtiar Musdalifah termasuk pimpinan DPRD untuk dicarikan solusi terbaik.

“ Saya tidak bisa menentukan hari ini dan hasilnya segera dilaporkan kepada pimpinan”, ujar Syahrullah.(Andi Rasyid Mordani)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment