BINPERS

Berita Investigasi Nasional

Harga Tidak Sesuai, Masyarakat desa Rancaekek Kulon Walk Out

Bandung –BN, Terkait musyawarah ganti rugi yang di fasilitasi oleh pemerintahan kecamatan Rancaekek, Polsek, Koramil dan pemerintah Desa bersama BPN, KEJATI, PT.PSBI, KJPP kepada masyarakat desa Rancaekek Kulon yang tanahnya terkena Proyek kereta api Cepat, beberapa Warga tidak puas dan meninggalkan tempat musyawarah.sehingga musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian terhenti, Rabu (27/03 /2018).

“ Masyarakat  meninggalkan musyawarah dengan alasan harga yang di berikan oleh tim KJPP (Kantor Jasa penilai publik) besar kecilnya harus sesuai aturan,” ucap Agus, Ketua BPD Rancaekek Kulon kepada awak media binpers.com.

Kepala Desa Rancaekek Kulon, Endang Sodikin menyatakan penyesalannya atas insiden tersebut,  seharusnya masyarakat jangan dulu meninggalkan tempat, apabila sudah mengambil amplop ganti rugi dan setelah dibuka dan adanya permasalahan serta keberatan, baru kita musyawarahkan dengan pihak BPN, PT.SBI serta nantinya bisa di sampaikan ke pihak KJPP.

Senada dengan Endang Sodikin, Pimpinan Wilayah kabupaten Bandung PT. PSBI Adi Gurnari sewaktu di konfirmasi terkait adanya insiden tersebut berkomentar dirinya menyayangkan kejadian ini, padahal dampaknya bisa menjadi kerugian buat masyarakat yang memiliki tanah, seharusnya proses ini dijalani dulu dan kalau ada kurang puas baru dimusyawarahkan.

Perwakilan KJPP (Kantor Jasa penilai publik), Robby dalam pernyataanya terkait nilai ganti rugi kepada pihak masyarakat yang tanahnya terkena Peroyek kereta api Cepat, sesuai  hasil pebanding dari beberapa unsur terkait UU no 2 tahun 2012 pengecekan harga normal pasar bisa di lakukan selama 3 hari dengan cara melihat harga tanah sehingga harga tanah bisa muncul dengan seketika.

“ Komponen bentuk pasar ada pembanding sehingga harga tanah bisa dijadikan acuan, terkait masyarakat yang kurang puas dengan nilai harga, kami berikan waktu selama 14 hari untuk menyiapkan data keberatan terkait permasalahan kesalahan ukuran luas tanah.  Terkait masyarakat yang meninggalkan tempat, saya menyayangkan karena tidak ada solusi yang di hasilkan,”paparnya seraya mengakhiri pembicaraan. (Yopi Hsp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *