Empat Koruptor APBD 2016 Sulbar Segera Dituntut Di PN Mamuju

MAMUJU, SULBAR (BIN Pers.com), Keseriusan Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulselbar untuk merampungkan proses kelengkapan berkas perkara kasus Tindak Pidana Korupsi APBD 2016 Sulbar dengan menggunakan waktu yang cukup melelahkan bagi Tim penyidiknya tetap semangatnya tidak pernah menurun untuk memberantas pelaku tidak pidana korupsi diwilayah hukum Kejati Sulselbar tanpa pandang bulu dengan memeriksa 260 saksi sehingga menetapkan empat mantan pimpinan DPRD Sulbar menjadi tersangka.

Hari Kamis (8/3-2018) Tim penyidik Tipikor  Kejati Sulselbar melakukan tahap Dua dengan menyerahkan pengalihan tanggungjawab terhadap empat tersangka kasus tindak pidana korupsi APBD 2016, yakni, AM, H3, MW dan HR berikut barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa menilai ke empat tersangka itu melanggar ketentuan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Jo pasal 64 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999.

Tersangka telah memasukkan Pokok-Pokok Pikiran, seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016 tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 52 tahun 2016 tentang Pedoman APBD Tahun Anggaran 2016.

Bahkan masih temuan Tim Penydidik Kejaksaan, anggaran dibahas dan disahkan hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya, baik melalui Komisi maupun Banggar dan Paripurna.

Jaksa juga menemukan tersangka meminjam perusahaan dan menggunakan orang lain sebagai penghubung serta peruntukannya hanya pribadi dengan Fee proyek senilai 5-10 persen dari total anggaran.

Anggaran Pokok- Pokok Pikiran senilai Rp 80 miliar itu, dibagi tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Informasi Peruntukan Ruang (IPR) Sulbar, Dinas Dikbud Sulbar dan termasuk Dialokasikan diberbagai OPD dalam lingkup permprov Sulbar.

Ketua Tim Penyidik Tipikor Kejati Sulselbar, Mudazir,SH didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, Andi Muhammad Hamka, SH kepada wartawan mengatakan, sangat mengapresiasi Tim Penyidik Kejati Sulselbar karena mampu menyelesaikan berkas perkaranya walupun berbula-bulan mulai dari tahap penyelidikan dan masuk tahap penyidikan hingga ramung masuk tahap dua untuk diserahkan ke Jaksa Penuntut umum (JPU).

Ke empat tersangka itu mempunyai peranan penting masing-masing dan berbeda fakta perbuatannya. Berdasarkan hasil penyidikan, ungkap Mudazir, ke empat tersangka diketahu dalam pegagara dala APBD 2016, bukan hanya sampai penetapan tetapi ikut juga melakukan pekerjaan.

Menjawab watawan tentang total kerugian negara akibat dari perbuatan ke empat tersangka, Menurut Mudazir, untuk kerugian negara hanya ada dua pasal yang dlanggar yakni pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 dan mengenai kerugian negara, ada instansi tersendiri yang mempunyai kompoten menghitungnya.

Selain itu, tambah Mudazir, ada empat pasal dalam UU Tipikor yang bisa dibuktikan terhadap perbuatannya, pertama. Pasal 12 huruf (I) UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Tipikor, yang disebutkan bahwa pengawai negeri sipil atau Penyelenggara Negara, yang turut serta campur tangan, baik tidak langsung dalam pemborongan dan penyewaan.

Kedua, pasal 1 angka (I) dan 22 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 22 ini ada dua unsur, yakni orang yang melakukan nepotisme dan Empat. Pasal 2 ayat (1) dan (3). Ke empat tersangka itu, kini mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mamuju sebagai tahanan Jaksa. (Andira Mordani)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment