BP Batam, Penghapusan UWTO di tangan Presiden

Batam-BN, Lukita Dinarsyah Tuwo ,Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, mengatakan bahwa kebijakan penghapusan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWT) di Batam merupakan kebijakannya presiden. Dan laporan adanya usulan penghapusan tersebut sudah disampaikan melalui Menteri Keuangan (Menkeu), saat ini tinggal menunggu keputusan.

“UWT kami menyampaikan fakta (dalam pertemuan bersama Menko Perekonomian) dan telah melaporkan kepada presiden,” katanya ketika konfrensi pers di gedung marketing BP Batam, Rabu (7/3/2018).

Dalam pertemuan bersama Menko Perekonomian, BP Batam telah memaparkan seputar dasar pembayaran UWT terkait berapa biaya sewa sesuai dengan Perka nomor 1 tahun 2018, serta luasan pemukiman di Batam.

Lukita menjelaskan pemukiman paling mahal yaitu dikawasan Nagoya dengan biaya sewa Rp160.100 selama 30 tahun dengan untuk satumeter persegi dengan rincian satu tahun sekitar Rp6.000, untuk sedang Rp3.000 meter persegi tahun dan murah Rp2.200 meter persegi.

“Menko akan menyampaikan data yang telah kita sampaikan sesuai fakta, untuk jadi masukan ke presiden. Jadi itu (UWTO) bukan kewenangan kami lagi,” jelasnya.

Dasar hukum pembayaran UWTO di Kota Batam telah diatur dalam UU nomor 44 tahun 2007 tentang FTZ Batam, dimana mekanisme sudah jelas kalaupun memang dihapuskan tentu harus direvisi kembali.

“Semua tanah di Batam adalah tanah negara dalam bentuk HPL, sangat sedikit masyarakat memiliki hak (kampung tua), yang lainnya adalah sewa,” tutupnya.

Dalam pertemuan tersebut Pemerintah dan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PBPB) membahas Konsep Masterplan Batam. Beberapa poin yang dibahas meliputi model ekonomi Batam, kondisi infrastruktur dan tata ruang beserta rencana pengembangannya, hingga kebijakan yang dibutuhkan. Hasmi

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment