Sekretaris Desa Diduga Ambil Alih Kegiatan Pendaftaran Tanah Secara Gratis, Program PTSL Malah Bermasalah

Bin Tolitoli Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Desa Lingadan diduga bermasalah, sejumlah pungutan dilakukan tanpa ada musyawarah, masyarakatpun minta agar pemerintah Desa bisa Transparansi dalam penggunaan dana pungutan tersebut.

Program andalan pemerintah melalui pendaftaran tanah secara gratis kini mulai menuai masalah, sejumlah desa memanfaatkan peluang untuk memperkaya diri  melalui program yang di kenal dengan singkatan PTSL (Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap).

Hal ini dilakukan merujuk pada Surat keputusan bersama 3 menteri tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis yang antara lain peruntukanya adalah penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai serta biaya operasional desa. dasar inilah yang menjadi ajang pungli oleh sejumlah desa, salah satunya desa Lingadan kec Tolitoli Utara  yang melakukan pungutan  sebesar 300 ribu rupiah /bidang dengan alasan pada  poin 6 SKB 3 mentri tersebut.

Padahal dalam keputusan tersebut mengharuskan setiap pemerintah desa harus melakukan musyawarah  dengan mengedepankan azaz kepetingan umum.

Lain halnya dengan desa Lingadan yang tidak melakukan kajian dan musyawarah desa yang seharusnya di buktikan dengan berita acara hasil pertemuan tersebut bahkan kepala desa Lingadan tidak mau ikut campur dalam kegiatan tersebut.

” Saya tidak mau terlibat dalam program PTSL karena saya tidak mau disoroti masyrakat, jadi saya tidak tau menahu kalau ada pungutan ini dan itu, dan jika memang terbukti bahwa panitia melakukan pungli silahkan laporkan kepada pihak yang berwajib agar segera di proses,” tegas kades Lingadan saat dikonfirmasi melalui layanan telefon seluler.

Sebelumnya Panitia Desa Lingadan yang diketuai oleh Ibu Sekretaris Desa mengatakan bahwa pihaknya sempat melakukan musyawarah pada saat sosialisasi dari Badan Pertanahan, hanya saja memang tidak sempat dibuatkan berita acaranya dan seluruh masyarakat sepakat jika dikenakan tarif 300 ribu /bidang.

Namun sayangnya ketika diminta rincian penggunaan angaran tersebut, Sekretaris Desa tidak bisa merincikanya melainkan hanya memberikan gambaran umum pengunaan anggaran tersebut.

Dari 147 bidang maka ada dana yang terkumpul kurang lebih 32 juta rupiah  dari dana tersebut  12 juta diperuntukkan untuk biaya materai dan patok, sisanya untuk biaya operasional desa sebesar 20  juta rupiah.  Sehingga sangat dimungkinkan desa diduga telah melakukan pungli. (Edi)

Berita Terkait Sulteng :

Korban Kecelakaan Dipulangkan Paksa RSU. Ampana, DidugaPelaku Ingkari Tanggung Jawab

Peristiwa kecelakaan yang menimpa 2 orang wanita warga Desa SPF Kec. Simpang Raya Kab. Banggai bernama Tria (15) dan Atmiati

0 comments

Pemeriksaan Anggaran Dana Desa Di Desa SPD Saiti Perlu Di Pertanyakan

Luwuk Banggai-BN,  Kinerja dari oknum Inspektorat kabupaten Banggai yaitu Hj Rosdiati Rachmad, Ade Imansa, Ariston Linggi, Suryadi Maino dan Anita

0 comments

Desa Pinjan Merindukan Akan Hadirnya Pusat Informasi Dan Telekomunikasi

TOLITOLI-BN,  Masyarakat di Desa Pinjan Keb Tolitoli berharap agar pemerintah dapat mengupayakan kehadiran Pusat Informasi Dan Telekomoniksi di Desa mereka

0 comments

Program Pembangunan Jembatan Dan Jalan Bermasalah, Kades Pinamula Lama Di Minta Mundur Dari Jabatan

TOLITOLI-BN, Program Peningkatan Jalan Kantong Produksi yang di paketkan dengan pembangunan jemabatan di Desa Pinamula Lama bermasalah. Pembangunan yang menelan

0 comments

Pertamini Di Tertibkan, Masyarakat Minta Polda Sulteng Untuk Transparansi

TOLITOLI-BN,  Asosiai Pertamini Kabupaten Tolitoli mendatangi gedung DPRD guna melakukan rapat dengar pendapat  menyusul di tertibkanya sejumlah pertamini oleh satuan

0 comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *