Sekretaris Desa Diduga Ambil Alih Kegiatan Pendaftaran Tanah Secara Gratis, Program PTSL Malah Bermasalah

Bin Tolitoli Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Desa Lingadan diduga bermasalah, sejumlah pungutan dilakukan tanpa ada musyawarah, masyarakatpun minta agar pemerintah Desa bisa Transparansi dalam penggunaan dana pungutan tersebut.

Program andalan pemerintah melalui pendaftaran tanah secara gratis kini mulai menuai masalah, sejumlah desa memanfaatkan peluang untuk memperkaya diri  melalui program yang di kenal dengan singkatan PTSL (Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap).

Hal ini dilakukan merujuk pada Surat keputusan bersama 3 menteri tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis yang antara lain peruntukanya adalah penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai serta biaya operasional desa. dasar inilah yang menjadi ajang pungli oleh sejumlah desa, salah satunya desa Lingadan kec Tolitoli Utara  yang melakukan pungutan  sebesar 300 ribu rupiah /bidang dengan alasan pada  poin 6 SKB 3 mentri tersebut.

Padahal dalam keputusan tersebut mengharuskan setiap pemerintah desa harus melakukan musyawarah  dengan mengedepankan azaz kepetingan umum.

Lain halnya dengan desa Lingadan yang tidak melakukan kajian dan musyawarah desa yang seharusnya di buktikan dengan berita acara hasil pertemuan tersebut bahkan kepala desa Lingadan tidak mau ikut campur dalam kegiatan tersebut.

” Saya tidak mau terlibat dalam program PTSL karena saya tidak mau disoroti masyrakat, jadi saya tidak tau menahu kalau ada pungutan ini dan itu, dan jika memang terbukti bahwa panitia melakukan pungli silahkan laporkan kepada pihak yang berwajib agar segera di proses,” tegas kades Lingadan saat dikonfirmasi melalui layanan telefon seluler.

Sebelumnya Panitia Desa Lingadan yang diketuai oleh Ibu Sekretaris Desa mengatakan bahwa pihaknya sempat melakukan musyawarah pada saat sosialisasi dari Badan Pertanahan, hanya saja memang tidak sempat dibuatkan berita acaranya dan seluruh masyarakat sepakat jika dikenakan tarif 300 ribu /bidang.

Namun sayangnya ketika diminta rincian penggunaan angaran tersebut, Sekretaris Desa tidak bisa merincikanya melainkan hanya memberikan gambaran umum pengunaan anggaran tersebut.

Dari 147 bidang maka ada dana yang terkumpul kurang lebih 32 juta rupiah  dari dana tersebut  12 juta diperuntukkan untuk biaya materai dan patok, sisanya untuk biaya operasional desa sebesar 20  juta rupiah.  Sehingga sangat dimungkinkan desa diduga telah melakukan pungli. (Edi)

Berita Terkait Sulteng :

Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Jarang Masuk Kantor Jadi Pemborong Proyek

Bangkep-BN, Anggota DPRD yang berinsial SS dari partai PAN di Kabupaten Banggai Kepulauan jarang masuk kantor karena diduga menjadi pemborong

0 comments

Gara-gara Jalan Rusak Parah, Warga Ini Ancam Golput Pada Pileg 2019 Mendatang

BANGKEP-BN,  Persoalan pemerataan pembangunan dan infrastruktur jalan kembali menjadi pemicu amarah bagi warga Masyarakat Desa Kenale Kecamatan Buko Selatan Kabupaten

0 comments

Pemkab Banggai Kepulauan Diduga “Tutup Mata” Terkait Rusaknya Jalan Desa

BANGKEP–BN,  Kepala Desa Kenale Dusun Paisumatano Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, Horpi Walulu menyampaikan bahwa Janji Pemkab jangan cuma wacana

0 comments

Pengelolaan APBDES Desa Sama Jatem Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Diduga Bermasalah

Banggai-BN, Penyalahgunaan pengelolaan dana desa/ADD kali ini terjadi di desa Sama Jatem kecamatan Pagimana kabupaten Banggai, kepala desa Poli Hardi

0 comments

Kepala Desa Sama Jatem Pagimana Kabupaten Banggai Babat Ratusan Pohon Mangrove

Sulteng-BN, Menurut ketentuan UU Mangrove itu di lindungi, disaat pemerintah tengah gencar mengkampanyekan pentingnya hutan Mangrove, kepala desa Sama Jatem

0 comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *