BINPERS.COM

Berita Investigasi Nasional

Pengelolaan APBDES Desa Sama Jatem Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Diduga Bermasalah

Banggai-BN, Penyalahgunaan pengelolaan dana desa/ADD kali ini terjadi di desa Sama Jatem kecamatan Pagimana kabupaten Banggai, kepala desa Poli Hardi di duga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam melaksanakan pembangunan fisik rabat beton dan tanggul lapangan sepak bola.

Menurut sekretaris TPK desa saat di konfirmasi wartawan media Investigasi di kediamannya, Kamis (8/2/2018) membenarkan adanya dugaan ketidakberesan kepala desa Sama Jatem dalam mengelola keuangan desa.

Kepala desa memegang kendali keuangan sehingga mengeluarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan alasan untuk diberikan kepada Inspektorat, setelah itu mengeluarkan dana lagi sebesar Rp. 8.000.000,00 untuk diberikan kepada istrinya, dan mengeluarkan dana lagi untuk membayar tanah lokasi kepada sdr Mulyadi sebesar Rp. 3.500.000,00 dan juga membayar tanah lokasi kepada sdr.  Lukman sebesar Rp. 3.500.000,00.

Pengeluaran dana tersebut tidak ada dalam RAB, anehnya TPK dan anggota di pekerjakan sebagai buruh biasa, sehingga terkesan pekerjaan tidak sesuai juknis yang ada.

Berita terkait Sulteng :

Dari hasil pantauan tim media, lapangan sepak bola tidak selesai dikerjakan dan rabat beton tidak ada galian koporan, bangunan rabat beton terkesan hanya numpang di atas tanah, ironisnya semen yang mau dipakai untuk pembangunan tanggul lapangan sepak bola dan rabat beton.

Diduga kuat ada kolaborasi untuk menjual kepada beberapa masyarakat desa Sama Jatem, yaitu kepada sdr Mejeng tiga sak semen dan kepada sdr Andi empat sak semen, yang menjual ketua TPK rabat beton yang bernama Fadli Poli yang juga merupakan anaknya kepala desa Sama Jatem Poli Hardi.

Anehnya lagi, ketua BPD yang seharusnya membantu untuk mengamankan aset desa diduga malah turut serta bersama sama melakukan tindakan yang merugikan Negara, karena turut mengambil bagian menjual semen kepada sdr Suandi guru SDN Inpres Sama Jatem tiga sak semen, ironisnya lagi tidak ada tindakan hukum dari kepala desa Poli Hardi, justru ada pembelaan dari kepala desa Poli Hardi.

Diduga untuk menutupi kekurangan volume pekerjaan imbasnya terjadi pada bangunan yang di kerjakan, anehnya batu yang digunakan adalah batu karang laut, ada kesan dari pihak inspektorat juga turut merestui perilaku dari kepala desa yang merugikan negara dan masyarakat tersebut, selain itu kerusakan ekosistem terumbu karang yang ada di seputaran tempat rekreasi pulau Tinapalu sekitar tanjung Jepara juga terjadi.

Oknum petugas inspektorat Irvan memberikan surat kepada sekretaris TPK desa Sandi Salim tertanggal 24/01/2018, diundang ke Pagimana di penginapan Waraswati guna meredam amuk amarah TPK – TPK yang tidak di fungsikan dan di tipu oleh kepala desa Poli Hardi, arahannya agar supaya setiap TPK harus membuat kwitansi fiktif dan nota fiktif tentang belanja metrial untuk tanggul lapangan sepak bola dan pengeluaran lainnya.

Di tempat lain anggota TPK tanggul lapangan sepak bola yang dipecat oleh kepala desa Poli Hardi karena tidak sejalan dan sering memprotes kebijakan kepala desa untuk membuat nota fiktif pembayaran batu karang laut kepada sdr. Martani Jaya sebanyak 10m3, menurut Bambang semen yang masuk hanya berjumlah 270 sak diperintahkan agar supaya ditambah menjadi 440 sak, serta timbunan yang seharusnya 200 ret diperintahkan ditambahkan menjadi 400 ret, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Poli Hardi sudah sangat meresahkan masyarakat desa Sama Jatem, Poli Hardi begitu asyik mengelola sendiri dan belanja sendiri tanpa menggunakan TPK yang ada dan tidak mengikuti juknis dan juklak tentang tatacara pengelolaan APBDES desa. (Vera tim)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *