Kepala Desa Sama Jatem Pagimana Kabupaten Banggai Babat Ratusan Pohon Mangrove

Sulteng-BN, Menurut ketentuan UU Mangrove itu di lindungi, disaat pemerintah tengah gencar mengkampanyekan pentingnya hutan Mangrove, kepala desa Sama Jatem Poli Hardi malah membabat ratusan pohon Mangrove, hutan Mangrove yang terletak di Desa Sama Jatem Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Provinsi Sulteng di babat oleh Poli Hardi.

Salah seorang masyarakat sebut saja Aling yang di konfirmasi terkait dengan pembabatan hutan Mangrove tersebut mengatakan, Poli Hardi mempekerjakan masyarakatnya  kurang lebih 10 orang.

Hutan Mangrove lokasi tepatnya terletak di tempat rekreasi Tinalapu (Tanjung Jepara), ini jelas adalah tindakan yang melanggar atau melawan hukum, jelas Aling.

Berdasarkan hasil infestigasi wartawan, memang benar ada pembabatan hutan Mangrove yang terjadi di Desa Sama Jatem Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai,  tidak jelas peruntukannya dibiarkan begitu saja, Sama Jatem menghindar dari pertanyaan wartawan saat ditanya soal pembabatan hutan Mangrove.

Pembabatan hutan Mangrove ini menjadi PR bagi Menteri Lingkungan Hidup dan penegak hukum, karena luas areal yang dibabat oleh kepala desa Sama Jatem  Poli Hardi seluas 100x300m.

Akankah demi kepntingan pribadi seorang Poli Hardi tidak bisa di penjarakan? Apakah jika Poli Hardi bila dipenjara Desa Sama Jatem tidak bisa berjalan? jika Poli Hardi tidak diproses maka akan bertambah luas ribuan pohon yang hilang, bahkan hutan Mangrove yang ada di Desa Sama Jatem akan habis semua.

Menurut ketentuan UU Mangrove atau hutan bakau itu di lindungi. Tegas ketua koalisi LSM dan PERS Kabupaten Banggai Jamas As Pranoto (KAWAL), Jamas menyampaikan kalau  aturan terkai sudah sangat jelas, di antaranya UU no. 41/1999 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dan UU no.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Alih fungsi hutan Mangrove menjadi lahan masyarakat merupakan tindakan yang melanggar hukum, sanksi pidana bagi yang mengerjakan, mengusahakan, membawa alat-alat berat, menduduki, merambah dan menebang atau merusak kawasan hutan termasuk Mangrove  diancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun penjara, jelas bahwa kawasan lindung laut lokal yang di dalamnya termasuk Mangrove harus di lindungi.

Poli Hardi mempekerjakan masyarakatnya untuk membabat hutan Mangrove dengan upah Rp. 50.000.

Agar  menjadi perhatian serius dari pihak penegak hukum, hal itu ditegaskan oleh ketua koalisi LSM dan PERS Kabupaten Banggai.(Vera/tim).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *