Pemkab Kediri Perlu Segera Sikapi Kinerja Kades Kapi Kec. Kunjang Yang Diduga Melalaikan Kewajibannya

Kediri-BN, Setiap Negara haruslah memiliki kantor atau Istana Negara baru bisa dikatakan sebuah Negara, begitu juga Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa haruslah memiliki sebuah kantor, selain tempat berkumpulnya Aparatur Negara, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Lurah dan Desa juga tempat masyarakat mengadu, mengeluh serta meminta perlindungan.

Tapi lain halnya dengan Desa Kapi kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Jawa Timur. Kantor yang seharusnya tempat aparat Desa melayani masyarakat malahan terkesan seperti Rumah Hantu karena jarang yang menghuninya.

Selain tidak terawat, kantor tersebut beberapa bagian sudah mulai dipenuhi oleh semak belukar, ironisnya lagi bagian depan gedung utama tampak mulai rusak dan menunggu ambruk.

“ Sebuah Desa itu haruslah memiliki kantor Desa untuk berkumpulnya aparat Desa,bukan aparat Desa makan gaji buta dirumah termasuk kepala Desa yang selalu “ngantor” dirumah, bukannya berada di kantor malahan kantornya lama-lama menjadi semak belukar, jangan-jangan saking lamanya tak berpenghuni kantor Desa Tersebut sudah di huni kutilanak (hantu-red),”ungkap salah satu warga yang engan di sebut namanya pada wartawan binpers.com .

Dikatakannya, dirinya bersama warga lainnya merasa kebingungan jika mau mengurus surat menyurat, karena aparat desa ngantornya dirumah masing-masing.

” Kami ini bingung kalau mau mengurus surat, sebab jarang sekali aparat Desa yang berada dikantornya,” ungkapnya lagi.

Para warga desa menuding, kantor desa yang dibangun dari uang rakyat itu terkesan hanya menjadi pajangan belaka. Sebab semestinya kantor dibangun untuk memudahkan warga jika hendak berurusan. Tapi malah belakangan keberadaan para perangkat desa itu menjadi sulit ditemui.

Ketua Watch Relation of Corruption (WRC), Arie Chandra, SH beserta timnya yang kebetulan berada dilokasi tersebut sangat menyayangkan kondisi itu.

“ Kepala Desa ada untuk membantu kepentingan warganya dalam berbagai urusan administrasi. Tapi kalau sang kades hanya mondar mandir dan hilir mudik tak tentu arah, lalu bagaimana dengan tugas dan fungsi pokok dia…? Dan apa tugas dan fungsi Aparat Desa ini…?” ucapnya kepada wartawan media binpers.com.

Hal ini jelas melanggar aturan Permendagri No 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Sebab kemajuan masyarakat desa erat kaitannya dengan kepedulian  yang tinggi dari kepala desanya. Tapi kalau kantor saja jarang dibuka, lantas bagaimana kita mengatakan kadesnya pro pembangunan, ujarnya lagi.

Arie berharap kepada pemerintah kabupaten Kediri agar menegur kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan tugas dan perannya secara maksimal. (Bambang BD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *