JOB PMT Mentri LHK Segera Bersikap

Luwuk Banggai Sulteng-BN, Kita butuh investasi tapi jangan di akali investor, haruskah hanya demi kepentingan CPP dan Jetty hutan Mangrove di korbankan begitu saja tanpa izin yang sesuai ketentuan undang undang Mangrove itu di lindungi.

JOB PMT menebang puluhan ribu pohon Mangrove bagi inisiatif penyelamatannya akibat dari dampak pembangunan Central Prosesing Plant (CPP) dan Jetty oleh perusahaan Joint Operating Bodi (JOB) Pertamina Medco Tomori PMT.

Pada proyek minyak dan gas (migas) puluhan ribu Mangrove di desa Paisubololi kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah di tebang tanpa payung hukum yang jelas.

Salah seorang anggota tim klarafikasi bentukan Pemda Banggai, Muzamil Ngeap kepada wartawan BN/binpers.com di kantor Bupati Banggai baru baru ini menegaskan bahwa sebagian besar lahan CPP dan Jetty belum mengantongi ijin.

Puluhan ribu pohon Mangrove di tebang diareal sekitar 61,5 ha, hal inipun diakui oleh pihak perusahaan JOB PMT dalam pemaparannya kepada tim terpadu pemda Luwuk Banggai, yang tertuang dalam surat mantan Bupati H.M Sofhian Mile.

JOB PMT mengakui dari total 123 ha luas lahan yang dibutuhkan untuk CPP dan Jetty 11 ha sudah berizin, bahkan ada juga perusahaan lokal yang memanfaatkan areal hutan Mangrove dalam pengambilan matrial galian C untuk penimbunan lahan CPP dan Jetty, hal ini diakui dan ditunjukan JOB PMT saat dilakukan klarifikasi di lapangan.

Permasalahan ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Bupati Hj. Herwin Yatim dan wakil Bupati Mustar Labolo.

Menurut Mito sapaan akrab Muzamil Ngeap, sangatlah anehnya kerusakan hutan Mangrove akibat ulah perusahaan migas yang bergerak di sektor hulu, yakni JOB PMT dan perusahaan lokal yang memanfaatkan matrial galian C hanya menjadi sebuah momok yang selalu diperdebatkan tanpa ada satu sikap keberanian tindakan tegas dari aparat penegak hukum baik aparat kepolisian dan kejaksaan.

Begitupun pemerintah pusat dan DPR RI pemerintah provinsi dan DPRD provinsi, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Luwuk Banggai terkesan melegalkan begitu saja aktivitas perusahaan JOB PMT berlenggang diatas hutan Mangrove yang dibabatnya tanpa ada payung hukum dalam bentuk perizinan yang  diperuntukannya dari lokasi tersebut.

“Ini fakta, salah siapa? Kita butuh investasi, tapi jangan diakali investor, investasi ada aturan yang harus di patuhi oleh pihak perusahaan, siapapun dia. Haruskah demi kepentingan CPP dan Jetty, hutan Mangrove di desa Paisu Bololi di korbankan begitu saja, tanpa ada izin yang jelas yang menurut ketentuan UU Mangrove atau hutan bakau itu di lindungi,” Tegas Mito yang juga Aktivis PERS yang pernah mewakili Provinsi Sulteng dalam pengkajian teknologi Pracetak PERS pertama tingkat nasional di Semarang Jawa Tengah.

Padahal lanjutnya, sejumlah aturan sangat jelas diantaranya UU hutan Mangrove adalah UU no 41/99 tentang kehutanan UU no 26/27 tentang penataan ruangan UU no 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan UU no 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, intinya alihfungsi hutan Mangrove menjadi lahan CPP dan Jetty itu melanggar hukum.

Aturan UU tersebut juga ada di jelaskan, tentang larangan dan sanksi pidana bagi setiap orang yang mengerjakan, mengusahakan, membawa alat-alat berat, menduduki, merambah, menebang dan merusak kawasan hutan, termasuk hutan mangrove dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun.

Secara sederhana dalam kasus ini ada dua bentuk tindak pidana yakni tentang pengrusakan dan pendudukan secara tidak sah, termasuk yang membuat atau menggunakan surat yang (otentik) yang diduga palsu.

Seandainya izinnya bukan dikeluarkan oleh kementerian kehutanan saat itu, sesuai pasal 263 dan pasal 264 KUHP, katanya menyinggung hasil negosiasi tim Pemda.

Mito menegaskan, tim pemda Banggai tidak transparan alias sangat merahasiakan hasil kesepakatan dengan pihak perusahaan JOB PMT karena didasari berbagai kepentingan bahkan dibalik alihfungsi hutan Mangrove menjadi lahan CPP dan Jetty, dinas/instansi terkait, masing-masing telah melakukan pungutan kepada JOB PMT.

Contohnya mantan kadis kehutanan Drs. Usman Suni, telah melakukan pungutan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH) kepada JOB PMT sebesar 734.512 Rupiah.

Padahal, dalam peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) no P.44/men LHK-Sekjen/2015 belum diatur mengenai tatacara pengenaan, pemungutan dan penyetoran (DPEH) sebagai salah satu jenis penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).

Begitupun juga Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM PPT) Kabupaten Banggai, telah melakukan pungutan retribusi izin gangguan (HO) kepada JOB PMT diatas lahan seluas 395, 200 meter sebesar 2 miliar 848.140.000, berdasarkan ketetapan retribusi daerah tahun 2015.

Menariknya, Pemda Banggai dalam menyelesaikan alih fungsi lahan Mangrove kepada JOB PMT yang di jadikan lahan pembangunan CPP dan Jetty mendasari peraturan daerah ( PERDA) Propinsi Sulawesi Tengah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan ekosistem Mangrove.

Pertanyaannya adalah apakah dalam Pemda itu dijelaskan bahwa Kawasan lindung laut lapangan lokal yang didalamnya termasuk hutan Mangrove harus dilindungi? Akan tetapi secara spesifik Perda itu tidak mencantumkan hutan Mangrove mana yang harus dilindungi dan dilestarikan payung hukum mana yang lebih tinggi, UU atau Perda ? sehingga, apapun bentuk pungutan yang dibebankan kepada JOB PMT akibat yang ditimbulkan dari ahli fungsi hutan Mangrove menjadi lahan CPP dan JETTY, ini patut dipertanyakan. (Verra/tim)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment