Forum Komunikasi Siswa Wali Murid Polisikan Disdik Subang

Subang-BN, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subang di laporkan ke Polisi oleh Forum Komunikasi Siswa Wali Murid (FK SWM ) kabupaten Subang karena di duga lalai dalam pengawasan para Kepala Sekolah Di Kabupaten Subang yang disinyalir masih membuat kebijakan-kebijakan  yang melanggar Aturan Perundang – undangan pemerintah RI No 20 Thn 2003 pasal 34.

Kebijakan tersebut dengan jelas di larang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali murid, namun hal ini masih saja di lakukan oleh para oknum Kepala sekolah di kabupaten Subang dengan beragam cara, seperti praktek jual beli buku LKS, Penjualan Pakaian sekolah, dan pungutan lain dengan dalih sumbangan.

Berawal dari situlah FK SWM Kab. Subang menilai bahwa banyak pelanggaran yang di lakukan oleh Kepala sekolah dari tingkat SD s/d SLA baik sekolah Negeri atau Swasta yang mendapatkan BSM.

FK SWM Subang menilai ada yang tidak benar dalam sistim managemen sekolah di Kabupaten Subang, Hingga FK SWM membuat surat pengaduan kepada Presiden RI dan Menteri pendidikan,  dan melaporkan Disdikbud Kabupaten Subang ke Unit 2 Subdi 3 Polda Jabar.

Berita Terkait Jawa Barat :

Hal tersebut di buktikan dengan beberapa surat panggilan dari Polda Jabar dengan nomor Gas/315/a/v/2017 Reskrimsus tertanggal 19 Mei 2017, Surat Panggilan Reskrimsus Nomor B/1545/subdit/IIIV/2017 tanggal 22 Mei 2017, dan Surat Panggilan B/3247/subdit/III/X/2017 Ditreskrimsus.

Menurut salah seorang pimpinan FK SWM, Ade Sopari yang berhasil di temui awak media BN, bahwa ada 11 poin yang di laporkan yaitu pengelola sekolah dari Tingkat SD, SMP, SLTA di 17 kecamatan di Kabupaten Subang, yang melakukan banyak pelanggaran, di antaranya tidak ada transparansi Sekolah kepada wali murid.

Dan yang lebih ironis lagi adalah sampai ada kebijakan penahanan ijasah siswa dengan dalih masih punya tunggakan/hutang kepada sekolah.

“ Saya merasa prihatin dengan dunia pendidikan di Kabupaten Subang hingga membuat laporan kepada Presiden dan Polda Jabar, ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan membuat efek jera pada oknum Kepala Sekolah yang sering membuat kebijakan berseberangan dengan UU pendidikan,” Tegasnya. (M.Tohir Wartawan Subang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *