Mantan Kades Desa Bugel Indramayu Di Tahan Kajari Indramayu

Indramayu-BN, Mantan Kades, Bugel Kecamatan  Patrol Kabupaten Indramayu, Abdul Gani dan Ketua kelompok Masyarakat (Pok Mas) Mitra Kasih berinisial AR Resmi di tahan kejaksaan Negeri Indramayu di lapas Indramayu sejak hari jum’at tanggal 5 januari 2018, setelah berita acara pemeriksaan di nyatakan P.21 karena diduga terlibat korupsi dana Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)  bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun anggaran 2013.

Kedua tersangka oleh tim penyidik kejaksaan Negeri Indramayu berkasnya resmi di limpahkan kejaksaan Negeri Indramayu oleh Polres Indramayu.

Kasi Pidsus Kajari Indramayu, Firman setiawan Sh.Mh,mengatakan pada Awak media BN, bahwa kedua tersangka di anggap telah melakukan penyelewengan dalam menggunakan dana Rutilahu Bantuan Provinsi Jawa Barat tahun Anggaran 2013 tidak di gunakan sesuai peruntukannya.

“Dana tersebut malah di simpan di Rekening Mantan Kades sodara Abdul Gani, yang saat itu masih menjabat Kades Bugel,”Ungkapnya kepada awak media BN ketika di konfirmasi.

Di tempat terpisah, Rudy Dwi Prastyono SH. MH, sebagai tim Penyidik Pidsus Kajari Indramayu menjelaskan, ketika kedua tersangka di tahan dilapas Indramayu setelah menjalani pemeriksaan di gedung Kajari Indramayu, tersangka sangat koperatif.

Sementara itu kuasa hukum tersangka, Hotibul Umam SH.MH, mengatakan Pihaknya akan melakukan pendampingan, terhadap ke dua kilennya. Meskipun tidak mengajukan penangguhan penahanan, tapi akan terus melakukan pendampingan hingga persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Kedua tersangka di jerat dengan pasal 2 ayat (1) jo, pasal 18 UU No 31 th 1999, tentang tindak pidana korupsi jo UU No 20 Th 2001 tentang perubahan atas UUD 31 Th 1999, jo PAsal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah dengan jelas Pokmas Mitra Kasih tersebut mendapatkan Bantuan dari Propinsi Jabar Senilai Rp200 juta, Dana tersebut untuk rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu pada tahun 2013 sebanyak 20 Rumah.

Namun setelah terealisasi, dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan juklak / juknis yang di tentukan sebagaimana mestinya, hanya di realisasikan sebesar Rp.71,500,000,-.

Akibat kedua perbuatan  tersangka, negara dirugikan berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Barat. ( Eko hari saksono/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *