BINPERS

Berita Investigasi Nasional

Lahan Tanam Tumbuh Dirusak PT. JMB Tutup Mata

“ PT. JMB belum menyelesaikan hak atas kebun serta tanam tumbuh klien kami sehingga sangat merugikan dan perbuatan perusahaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan sewenang-wenang dan merupakan tindakan pengerusakan disamping itu ada dugaan di back up oleh aparat hukum…” (H. Ichlas Hasan, SH. MH)

Kondisi lahan yang dirusak oleh PT. Jembayan Muara Bara (PT.JMB) tanpa bayar. (gbr. insert)H. Ichlas Hasan, SH. MH pengacara yang diberi kuasa khusus

Kaltim – binpers.com,   Rencana di akhir tahun 2017 panen perdana pupus sudah harapan pohon karet berusia 6 tahun lebih dan beberapa pohon buah lainnya seluas kurang lebih 34.250 M2 yang terletak di desa mulawarman Km.16 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Alasan apa 2.650 pohon karet, 25 buah cempedak, 20 durian dan 30 pohon gamal tidak dapat di panen karena semua pohon tersebut diobok-obok alias dirusak oleh alat berat buldoser oleh pihak perusahaan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik kebun.

Merasa kecewa kepada pihak menajemen PT. Jembayan Muara Bara (PT.JMB) telah menghancurkan tanam tumbuh pohon yang siap panen. Lahan seluas kurang lebih 34.250 M2 saya beli dari Marsidin dengan surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan / tanaman di atas tanah negara Nomor: 593/37/PTN/SPR/X/2000, tanggal 07 Oktober 2000 dan surat pernyataan tidak sengketa serta pemasangan patok tanda batas, ungkap Nurdin pemilik lahan tersebut.

Saat pertama pohon karet dan lainnya di hancur oleh alat berat sejak itu pula kami menahan alat tersebut untuk tidak melanjutkan aktifitas merusak lahan yang akan dibuat jalan holling oleh PT. JMB. Kami dianggap merintangi atau mengganggu kegiatan perusahaan dan 2 lembar surat tanah serta 1 lembar pernyataan tidak sengketa milik kami atas nama Marsidin disita pihak aparat hukum kepolisian.

“ Aktifitas alat berat pun kedua kalinya beroperasi merusak pohon dan sejak itu pula keluarga kami menahan alat tersebut untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang kami alami. Dari 3 orang keluarga kami dipolisikan oleh PT. JMB untuk dimintai keterangan dan berstatus preman dengan dasar apa pihak polisi memberikan status itu,” ungkap Nurdin.

Secara terpisah H. Ichlas Hasan, SH. MH pengacara yang diberi kuasa khusus mengatakan bahwa berdasarkan pasal 136 ayat 1 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara disebutkan “Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

          Karena itu PT. JMB belum menyelesaikan hak atas kebun serta tanam tumbuh klien kami sehingga sangat merugikan dan perbuatan perusahaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan sewenang-wenang dan merupakan tindakan pengerusakan disamping itu ada dugaan di back up oleh aparat hukum kepolisian Resor Kabupaten Kutai Kartanegara Sektor Tenggarong Seberang.

Surat tanah dan pernyataan tidak sengketa serta pemasangan patok tanda batas atas nama Marsidin milik klien kami Nurdin disita yang hanya dibuatkan surat tanda penerimaan oleh pihak aparat kepolisian seharusnya ada surat perintah penyitaan sebelumnya.

“Kami mengharapkan semua aktifitas perusahaan PT. JMB segera dihentikan pada lokasi tersebut, termasuk pos yang ada di atas tanah atau kebun milik Nurdin dan kami telah menyurati Kapolri, IT Wasum Mabes Polri, Div. Propam Mabes Polri, Dit.I Pidum Bareskrim, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Kapolda serta Kapolres Kabupaten Kutai Kartanegara,” tutur Ichlas.

Manajemen PT. JMB dan Kapolsek Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara melalui surat konfirmasi mengenai lahan yang mengakibatkan kerugian dialami Nurdin miliaran rupiah. (Rey)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *