BINPERS

Berita Investigasi Nasional

Tolak SKB Tiga Menteri, Koperasi TKBM Surati Presiden

Jakarta, BINPERS.COM – Beberapa waktu lalu ratusan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) menyangkut dengan penyampaian aspirasi atas persoalan yang sedang mereka hadapi saat ini. Salah satu persoalan penting tersebut adalah dikeluarkannya surat oleh Menteri Perhubungan yang ditujukan kepada Menko Maritim tentang Penataan dan Pengelolaan TKBM di Pelabuhan terus berlanjut

Melalui Ketua  Umum Inkop TKBM Pelabuhan Soegito, BA, yang saat itu didampingi oleh Sekjen Herman  dijelaskan “Bahwa substansi dari isi surat Menteri Perhubungan tersebut jelas dan dapat dipahami bahwa eksistensi Koperasi TKBM Pelabuhan dinilai tidak memberikan kontribusi positif melainkan Negatif. Hal ini tentunya membuat TKBM seluruh Indonesia gerah atas surat tersebut”.

Soegito Menambahkan “ bahwa pihaknya juga mengirimkan surat kepada Presiden. Hal senada dan dipertegas lagi oleh utusan primer Koperasi TKBM Pelabuhan asal Pelabuhan Panjang, Adi yang mengatakan,” Persoalan surat Menhub yang disampaikan ke Menko Maritim sangat tidak memperhatikan TKBM selaku Pembina dan dinilai subjektif dalam melihat Koperasi TKBM Pelabuhan sebagai pengelola TKBM.Ungkapnya saat di temui Tim Investigasi binpers.com 21/12/2017

Lebih lanjut Tim Eksistensi Muhammad Nasir menjelaskan,” Semua kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi TKBM Pelabuhan mengacu pada peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Menhub sendiri.” Tegasnya. Oleh karena itu, “Tidak benar kalau dikatakan bahwa Koperasi TKBM memaksa (menekan, red) Pemilik barang untuk membayar upah sekehendak Koperasi.” Lanjutnya.

Kondisi anggota TKBM bahwa saat ini lebih kurang 70.000 orang anggota TKBM seluruh Indonesia menjadi resah atas dikeluarkannya surat Menhub tersebut. Dan keresahan ini tentunya mempengaruhi situasi dan kondisi TKBM di lapangan. Sehingga memberi dampak yang sangat positif kepada seluruh anggota Buruh Pekerja Bongkar muat di pelabuhan Indonesia tentunya .Dan kita berharap dengan disampaikannya persoalan ini ke DPR RI dapat menyikapi permasalahan yang dihadapi TKBM ini untuk selanjutnya dapat dibuat forum dengar pendapat dengan stockholder terkait untuk dapat menyelesaikan masalah ini,” pungkas Nasir.

Koperasi kata Merang Mentan merupakan suatu konsep perekonomian nasional yang digagas proklamator, Mohammad Hatta. “Ekonomi kerakyatan itu adalah koperasi. Dari sini kita bisa menghidupi keluarga dan anak-anak. Jadi selain di Bulungan, aksi hari ini juga digelar di Jawa, Sulawesi, dan Papua. Ini bentuk penyampaian aspirasi kita menolak Permenhub 152 Tahun 2016,” katanya.

Mustari, salah satu tenaga bongkar muat menuntut agar tak memberlakukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, dan Menteri Ketenagakerjaan yang mengancam keberlangsungan hidup Koperasi TKBM.

“Kami para buruh hanya menuntut agar dipertahankan eksistensi TKBM. Koperasi sudah dikonsep jauh oleh Bung Hatta. Kita tidak mau perusahaan yang mengendalikan dan menjadikan kami budak di negeri sendiri. Kalau sistem koperasi, kitalah semua tenaga kerja pemiliknya. Di pelabuhan, adanya perputaran ekonomi yang cukup baik. Selain itu, anggota koperasi juga mendapat keuntungan dari kegiatan bongkar muat. Dari usaha itu, sedikit cukup untuk menghidupi keluarga di rumah,” jelasnya.

Dengan adanya Aksi mogok kerja selama 3 jam dan orasi oleh anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Kayan I Tanjung Selor berlangsung dengan damai. Aksi dipusatkan di dermaga Pelabuhan Kayan I, Jalan Jenderal Sudirman, Tanjung Selor-Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
Rencana pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang ingin membuka peluang kepada badan usaha lain alias swasta dan BUMN untuk menjadi pengelola Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan mendapatkan penolakan. Keputusan tersebut dinilai akan membuat eksistensi 105 Koperasi TKBM Pelabuhan Se-Indonesia dengan jumlah anggota TKBM sekitar 70.000 orang terancam.

Di sini, koperasi tidak dilihat lagi sebagai institusi yang dilindungi oleh konstitusi yang menyatakan bahwa koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa, yang semestinya harus dikembangkan dan dibesarkan oleh negara, namun ini justru sebaliknya.

Contoh di negara-negara lain yang tidak menjadikan koperasi sebagai institusi yang dilindungi oleh konstitusinya, justru memberikan dukungan untuk perkembangan dan kemajuan koperasi. Namun rencana membuka peluang PT diyakini akan membuat koperasi kehilangan perannya sebagai TKBM di pelabuhan, dan puluhan ribu anggotanya terancam jadi banyaknya pengangguran. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *