BINPERS

Berita Investigasi Nasional

SBSI: PT. Rimbunan Alam Sentosa Hilangkan Hak-hak Pekerja

Morowali Utara (Sulteng), BINPERS.COM – Keresahan Pekerja yang ada di Perkebunan Kelapa Sawit di perusahaan PT. Rimbunan Alam Sentosa ( PT.RAS ) sampai hari ini belum berahir juga atau kurang lebih sudah 10 tahun hingga sekarang.

Menurut UU 21 tahun 2013 serta UU 13 sudah sangat jelas, tapi yang ada di perusahaan PT. RAS salah satu anak Perusahaan PT. Astra Argo Lestari yang berada di Wilayah Kabupaten Morowali utara (Sulawesi tenggah), tidak pernah tunduk atau membangkang terhadap Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri. Hal ini terlihat dengan jelas mulai dari fasilitas yang sangat buruk bagi tenaga kerja dan ditambah lagi dengan sarana air bersihnya yang sangat tidak wajar sekali untuk digunakan oleh para Tenaga Pekerja. Tapi pihak Perusahaan bukan hanya terkesan tutup mata atau masa bodoh sehingga tidak peduli sama sekali terhadap hal-hal yang sudah menjadi tangung jawab dari Perusahaan tersebut.

Salah satu pekerja berinisial LW ketika dikomfirmasi oleh awak media BINPERS.COM mengatakan bahwa, “Di perusahaan yang kami tempati ini banyak hak-hak kami yang digelapkan sama sekali seperti premi lembur, harian kerja kami yang sangat sengaja selalu dihilang. Ironisnya ketika kami tanya sama Asisten dibilang tanya mandormu. Ketika kami tanya Mandor, dia bilang tanya karanik, tanya karanik dia bilang tanya Kantor InduK,” ujarnya, Senin ( 04/12/2017 ).

“Jadi kami disini seolah-olah dibuat bola pimpong atan binatang dalam kandang aja, apabila mau mempertanyakan hak-hak kami. Percuma aja kalau kami ngotot mencari tahu, malah kami dapat ancaman pemecatan yang kami terima yang tidak sesuai UU Tentang Tenaga Kerja. Malah parahnya lagi menyangkut masalah pelayanan kesehatan ini sama sekali tidak dipedulikan oleh perusahaan tersebut. Kalau kami pekerja sakit atau juga anak istri kami sakit, kami sendirilah yang urus semuanya dan terlebih lagi masaalah pembayaran itu, kami sendiri yang menanggung pembayaran tersebut,” keluhnya.

Menurutnya, banyak sudah karyawan yang keluar dari perusahaan namun tidak pernah mendapatkan haknya seperti Dana Pensiun yang sudah sangat jelas itu adalah hak-haknya sebagai pekerja tenaga kerja, tapi jarang sama sekali pekerja mendapatkan hal tersebut. “Dan andaikata sepuluh pekerja yang mengundurkan diri, syukur kalau tiga orang yang dapat hal itu. Itupun baru sampai enam bulan kedepan baru dapat hal itu juga,” katanya.

“Jadi disinilah yang berbuat didalam Perusahaan tersebut baik staf Mandor, Staf Asisten, Staf HRGA serta Kepala Kebun dan semua Afdeling atau Divisi, semua seperti itu khususnya di PT. Rimbunan Alam Sentosa. Bahwa kami disini selalu diintimidasi dengan keras, kalau sampai berani-berani melawan Mandor atau Asisten akan langsung dipecat seketika itu juga. Itulah yang terjadi dan yang akan selalu kami alami selama ini selama 20 tahun,” tambahnya.

Ketika dikonfirmasi ke pihak perusahaan dalam hal ini pihak menejemen bernama Reling Ginting jabatan ADM, serta Marion sebagi HRGA, mereka mengatakan, “Kami tidak pernah menyuruh bawahan kami berbuat seperti itu, kami berusaha dan tetap mengikut apa yang sudah menjadi tangung jawab perusahaan sesuai yang dalam aturan ketenaga kerjaan,” katanya.

Jawaban dari pihak menejemen, sama sekali tidak sesuai dengan bukti atau fakta lapangan. Diduga, apa yang kami temukan (awak media BINPERS.COM, red) bersama rekan-rekan wartawan di lapangan itu hanyalah sandiwara dari pihak menejemen untuk membeladiri dari tuduhan para pekerja

Sementara itu menurut Prets Latengke, yang juga sebagai Pimpinan Serikat Buruh Sejahtra Indonesia (SBSI) mengatakan, “Semuanya apa yang dikatakan Reling Ginting dan Marion itu semua bohong belaka dan hanya Sandiwara belaka. Saya sebagai pimpinan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( SBSI ) yang ada di Perusahaan tersebut mengalami banyak Intimidasi dari pihak Perusahan karena selalu memperjuangkan hak-hak pekerja. Oleh karna itu saya berharap melalui media ini agar bisa disampaikan kepada Presiden, Menteri dan juga ke pimpinan Perusahaan Astra Tbk yang ada di Jakarta agar betul-betul memperhatikan hak-haknya sebagai tenaga kerja sekaligus memberikan perhatian kepada kami sebagai pekerja,” tandasnya.

Dikatakannya, menurut UU RI nomor 13 tahun 2013 yang tertera pada poin ke tujuh belas mengatakan “Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahan maupun di luar Perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertangung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh/tenaga kerja serta meninngkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”.

Realita di lapangan, apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut tidak terlihat dan tidak pernah dilaksanakan oleh pihak Perusahan  PT. Rimbunan Alam Sentosa khususnya di wilayah Kabupaten Morowali Utara. Ironisnya, menurut Prets, pemerintah Kabupaten serta Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Morut dan serta Pemda Propinsi terkesan tutup mata atau masa bodoh, sepertinya ada permaian kerjasama dengan pihak perusahaan tersebut.

“Ini terlihat dengan jelas, dari semua demo yang terjadi tidak ada penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi,” pungkasnya. (Ags)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *