BINPERS

Berita Investigasi Nasional

Proyek PLTS Jakabaring Diduga Bermasalah

Foto: (atas) Alex Noerdin saat menerima audiensi pimpinan PT. Sharp Corporation Japan, Mr. Sato beserta jajarannya di Griya Agung Palembang, Kamis (2/11) dan Kondisi lahan PLTS Jakabaring serta Beberapa kegiatan pekerjaan di area lahan PLTS (Bawah)

Sumsel, BINPERS.COM – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 2 MW merupakan kerjasama Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi atau PDPDE dengan PT. Sharp Corporation Jepang yang berlokasi di Jakabaring Palembang.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, menargetkan penyelesaian konstruksi paling lambat awal Desember 2017 dikarenakan pada pelaksanakan rapat bersama seluruh instansi terkait, baik dari PT. Sharp Corporation, perwakilan pemerintah Jepang, instansi terkait Pemerintah Provinsi Sumsel, PT. PLN, PDPDE dan lainnya, dapat dipaparkan dalam rapat. Hal tersebut diungkap saat menerima audiensi pimpinan PT. Sharp Corporation Japan, Mr. Sato beserta jajarannya di Griya Agung Palembang beberapa waktu lalu.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin juga mengharapkan kepada PDPDE sebagai penanggungjawab proyek yang menggunakan sistem Joint Crediting Menchanism (JCM) tersebut dapat bekerja dengan aktif dan berkonsultasi terus menerus dengan PT. Sharp Corporation, sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat lebih cepat diselesaikan seperti proses pengiriman barang baik dari Jepang, China dan negara lainnya. “Kalau ada masalah yang bisa menghambat segera laporkan ke saya, jadi kita bisa bantu supaya bisa cepat selesai,” tegas Alex kepada Direksi PDPDE. Pimpinan PT. Sharp Corporation Japan, Mr. Sato dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak terkait khususnya pemerintah Provinsi Sumsel sehingga proyek PLTS tersebut dapat berjalan lancar.

Pihaknya mengharapkan pengerjaan proyek dengan nilai investasi 3 Juta Dolar AS tersebut bisa dipercepat untuk mengejar batas waktu yang diberikan pemerintah Jepang yakni untuk subsidi dana harus bisa diterima pada Desember 2017 mendatang.

Namun sepertinya target tersebut diduga tidak akan tercapai dikarnakan ada beberapa masalah yang harus di selesaikan baik secara teknis maupun administratif.

Salah seorang tokoh pengamat kelistrikan Rojiansyah SH, mengungkapkan bahwa diduga proyek PLTS Jakabaring dari awal sudah bermasalah dengan melanggar aturan dan undang undang yang berlaku yaitu tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Meneral Nomo 12 tahun 2017 tentang pemanfaatan sumberdaya Enirgi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.

Bahkan PT PLN (Persero) mengatakan pasokan daya di Sumatera Selatan cukup dan bahkan surplus. Dengan surplus daya tersebut, PLN memiliki kemampuan lebih untuk melayani permintaan suplai listrik, baik dari masyarakat maupun industri.

Demikian dikemukakan GM PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (WS2JB), Daryono saat acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) PLN dengan beberapa perusahaan utama seperti Kawasan Industri dan Kawasan Tambang Emas yang berada di wilayah kerja PLN WS2JB, beberapa waktu lalu jadi PLTS belum terlalu dibutuhkan dan diduga akan membebani anggaran keuangan daerah biaya perawatan yang diduga tidak sebading dengan penghasilan PLTS ketika sudah beroperasi nanti, “ saya menduga pengeluaran PLTS dan penjualan daya listrik ke PLN tidak akan menguntungkan pemerintah daerah dan investasi yang tanamankan akan mengalami kerugian,” jelas Ojik.

Sementara itu menurut Ketua Sarana Informasi Dan Investigasi Kejahatan (SIDIK), Aswan, pihaknya telah melakukan Investigasi dilapangan dan mendapat keterangan serta data bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Nomor 695/KPTS/I/2015 tertanggal 28 September 2015 tentang penetapan lokasi pembangunan PLTS kapasitas 2 MW diatas tanah Pemprop sumsel dengan luas 5 Ha.

Aswan memaparkan sehubungan dengan keputusan Gubernur sersebut pihak Dinas PU Cipta Karya mengaggarkan kegiatan penimbunan lahan PLTS Jakabaring kurang lebih sebesar 2,7 Milyar rupiah dan dilaksanakan PT TRA berdasarkan surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 232/SPP-PLTS/DPU.CK-TPB/2016 Tanggal 30 Mei 2016 dan berakhir 26 Oktober 2016.

Berdasarkan informasi pihak Dinas PU CK telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 20 persen atas pelaksanaan pekerjaan dengan kurang lebih Rp.545.516.800 melalui SP2D Nomor 06176/SP2D/1.03.03.01/2016.

Selain itu pekerjaan juga dilaksanakan oleh CV. DMJ berdasarkan SPPP Nomor 690/380/SPK/DPU.CK-TPB/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 872.208.000 tertanggal 1 Desember dan berakhir 30 Desember 2016.

Namun berdasarkan fakta dilapangan diduga pekerjaan tersebut terkendala dikarenakan ada sengketa lahan sehingga pekerjaan timbunan tanah biasa sebanyak 23.234,25 M3 belum bisa dikerjakan.

Aswan menambahkan bahwa pihaknya juga mendapatkan informasi data bahwa Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin diduga memerintahkan Direktur Utama PDPDE Drs. Yaniarsah Hasan.SE.MM dengan melalui surat nomor 900/2311/IV/2017 tertanggal 20 September 2017 yang isinya pada point 3 menjelaskan “ Menggunakan/memakai uang setoran PDPDE tahun 2016 dan 2017 sebagai PAD sebesar Rp 9,3 Milyar, untuk biaya pembangunan PLTS.

Selain itu juga Gubernur dalam Suratnya menyetujui rencana PDPDE mengajukan Kredit ke PT Bank Perkreditan Rakyat Sumsel yang juga Perusahaan daerah milik pemprop Sumsel sebesar Rp 23 Milyar untuk biaya pembangunan PLTS, mengoperasikan kembali SPBU dijalan Demang Lebar Daun dan pembangunan kantor PDPDE dengan jaminan aset milik PDPDE dua bidang tanah HGB dan satu unit rumah tinggal permanen.

Dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, juga dalam surat nomor 581/2309/IV/2017 tertanggal 20 September 2017 juga menyetujui rencana PDPDE menjaminkan deposito sampai dengan senilai Credit Facility sebesar USD 1.626.089 atau Rp.21.630.000.000 serta mengambil revolving Credit dari BANK Mandiri dalam rangka pembayaran L/C at sight sebesar USS1.544.785,08 kepada sharp solar Solution asia dan Shap Corporation dalam rangka mempercepat pembangunan PLTS di Jakabaring.

Aswan berpendapat perbuatan tersebut diduga jelas melangggar hukum dan ketentuan yang berlaku sebab dana setoran Perusahaan Daerah harus dimasukkan ke kas daerah dulu setelah mendapat persetujuan Dewan baru dana tersebut dapat di manfaatkan, “ ini jelas melanggar aturan seharusnya data setoran harus dimasukkan dulu ke PAD setelah disahkan oleh dewan baru dana tersebut dapat di manfaatkan kembalik,”jelas aswan.
Selain itu pihak PDPDE diduga juga melanggar perpres nomor 54 tahun 2010 dalam pembelian dan pemberian sumbangan US$ 350.000 ke PT Sharp Coorporation untuk program kepedulian mengurangi emisi karbon diduga juga belum ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Lebih lanjut Aswan mengungkapkan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 2 MW juga diduga bermasalah karna melanggar Perpres RI Nomor 54 tahun 2010 sesuai dengan pasal 2 ayat 1 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah atau melalu proses lelang, sebab proyek tersebut dikerjakan secara swakelola tanpa proses tender lelang.

Sementara itu, Direktur Operasional PDPDE, Sjamsul Rizal Usman mengatakan, kondisi pengerjaan saat ini sudah dalam pekerjaan terkait informasi lebih lanjut dirinya dengan untuk berkomentar, “ kalau tehnis pengerjaannya masih berjalan, namun kalau terkait info lebih lanjut silahkan anda konfirmasi ke saudara iwan sebagai pimpro dilapangan,” ungkap samsul saat di hubungi via hanphonenya. (Mas Pri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *