Proyek di Lapangan Diduga Tidak Sesuai Bestek, Konsultan Pengawas Catut Bupati Amril

Alimin: Wartawan tidak ada kapasitas untuk menegur dan bertanya tentang proyek pengawasan aku di lapangan, jika salah tanya sama Bupati Amril

BENGKALIS (RIAU), BINPERS.COM – Setiap proyek yang direncanakan oleh konsultan perencana maupun yang diawasi konsultan pengawas wajib mengacu SNI yang ditentukan oleh pada Badan stadarisasi nasional Indonesia (BSNI) untuk pekerjaan sipil.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh BSN.

Konsultan perencana dan consultan pengawas mempunyai tugas yang sangat penting dalam menentukan cost biaya dan kualitas dari suatu kontruksi, sesuai dalam managemen kualitas proyek kontruksi tersebut.

Peranan Manajemen Konstruksi dalam Industri Konstruksi adalah layanan yang sangat baik yang disediakan untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan seluruh proses konstruksi.

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, sasaran pengelolaan proyek (project management) disamping biaya dan jadwal adalah pemenuhan persyaratan mutu. Dalam hubungan ini, suatu peralatan, material dan cara kerja diangap memenuhi persyaratan mutu apabila dipenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam kriteria dan spesifikasi.

Adapun tujuan managemen kontruksi (MK) sasaran adalah mengelola fungsi manajemen atau mengatur pelaksanaan pembangunan sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil optimal sesuai dengan persyaratan (spesification) untuk keperluan pencapaian tujuan ini. Perlu diperhatikan pula mengenai mutu bangunan, biaya yang digunakan dan waktu pelaksanaan Dalam rangka pencapaian hasil ini selalu diusahakan pelaksanaan pengawasan mutu ( Quality Control ), pengawasan biaya ( Cost Control ) dan pengawasan waktu pelaksanaan ( Time Control ).

Jika dalam suatu proyek tidak mempunyai managemen kontruksi hal ini akan membahayakan proyek itu sendiri sehingga terjadinya kegagalan kontruksi.

Dalam UU No. 18/1999 tentang Jasa kontruksi pasal 43 berbunyi :
(1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

(2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

(3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Proyek Bengkalis tidak mempunyai Managemen Kontruksi

Dalam pemantauan awak media BINPERS.COM di lapangan, proyek-proyek fisik di Bengkalis selama ini diduga tidaklah mempunyai managemen kontruksi dan menggabaikan tentang keteknikan kontruksi yang diatur dalam UU No. 18/1999 tentang Jasa Kontruksi. Banyak pekerjaan yang dtemukan di lapangan disinyalir tidak sesuai seperti yang direncanakan awal, baik pekerjaan Bangunan, Jalan poros/lingkungan, turap dan saluran drainase, baru saja beberapa bulan siap dikerjakan sudah mulai retak-retak bahkan ada yang hancur.

Pemeliharaan pekerjaan adalah alasan kelasik yang dijawab oleh KPA/PPTK sedangkan fakta di lapangan adalah tidak ada sama sekali. Aroma permainan tercium begitu sangat kental yang merupakan mata rantai dari pelaksanaan proyek itu sendiri. Tidak heran kalau proyek di Bengkalis siap dikerjakan sudah hancur, karena pekerjaan tersebut kurang maksimal diawasi oleh konsultant pengawasnya.

Seperti contoh di Dinas PU Bengkalis di bidang Sumber Daya Air pada pekerjaan Turap dan Saluran Drainase. Di lapangan yang Konsultant Pengawasnya CV. Kokoh Indah Konsultan dengan direktur Alimin banyak ditemukan kecurangan seperti pada pembesian,pembetonan dan lain-lannya.

Pada satu unit pekerjaan parit beton, beberapa meter memakai kolom penulangan beton bertulang dan sebagianya lagi hanya stek pembesian kolom tanpa beugel bahkan makin diakhirnya tidak menggunakan penulangan kolom sama sekali.Penulangan pembesian balok skor tidak pernah diberi hak dan diikat antara satu sama lain.

Hal ini disebabkan karena kurangnya maksimalnya pengawasan konsultan pengawas maupun PPTK itu sendiri yang hanya menerima laporan konsultan pengawas diatas meja ruangannya saja.

Ketika awak media KPK melakukan kontrol sosial ke lapangan dan menemukan kecurangan tersebut dan memberitahukan kepada Alimin via HP. No. 08127509340 Kamis, (30/11/2017) selaku pengawas atas nama CV. Kokoh Indah Konsultant, dengan tegas Alimin menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut udah sesuai spesifikasi teknis pekerjaan dan mengatakan , “media tidak ada kafasitas untuk menanyakan dan konsultant pengawas tiada kewajiban untuk menjelaskan” ujarnya.

Lebih lanjut Alimin selaku konsultan pengawas dengan berani mangatakan, “tanyakan saja sama Bupati Amril,” tegasnya.

Jadi awak media ini heran apa benar Bupati Amril setuju terhadap pengawasan CV. Kokoh Indah Konsultan yang tak pakai besi itu???

Jika hal itu menjadi alasan bagi CV. Kokoh Indah Konsultan, maka Alimin telah mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai peran seorang pengawas lapangan proyek karena pengawas lapangan adalah “orang kepercayaan” owner untuk mengawasi kontraktor pelaksana dalam membangun/melakukan pekerjaan proyek konstruksi.

CV. Kokoh Indah Konsultan dibawah kepemimpinan Alimin secara sengaja tidak melakukan pengawasan dengan maksimal sesuai dengan UU No. 18/1999 tentang Jasa Kontruksi dan melanggar UU No. 20/2001 perubahan kedua dari UU No. 31/1999 tentang tindak pidana korupsi dengan dugaan melakukan penipuan pengawasan proyek dilapangan yang dapat menguntungkan orang lain sehingga menimbulkan kerugian Negara.

Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam arti masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan diwujudkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertangung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tampil ke depan untuk sementara mengambil alih tugas-tugas aparat penegak hukum, syaratnya masyarakat harus diberi ruang dan kesempatan luas untuk berpartisipasi melalui sistem dan tatanan yang demokratis dan transparan.

Koran, majalah, radio, dan televisi merupakan sarana yang ampuh dalam mencegah dan menanggulangi korupsi atas adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi dan dapat diberitakan melalui media dan hasil pemberitaan dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.*** [iwn]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *