Polemik Proyek Area Gunung Guntur Diduga Kuat Ditunggangi Oknum Pejabat

Suasana ketika audensi tim Front Pemuda Garut (FPG)

Garut-BN,  Perencanaan proyek pemerintah dan swasta di area wilayah Gunung Guntur Garut mendapat perhatian dan kecaman dari berbagai elemen masyarakat khususnya yang berada diwilayah Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut.

Sekelompok masyarakat dan pemuda yang menamakan dirinya Front Pemuda Garut yang tergabung dalam forum organisasi,  mempertanyakan kepada Pemda Garut terkait kegiatan bumi perkemahan yang dimotori oleh Dinas Pemuda Dan Olah Raga sedang memperkerjakan proyek bumi perkemahan dilahan seluas 4,8hektar yang menurut infor masi dibeli dari salah satu keluarga anggota dewan DPRD Kab Garut dengan memakai dana APBD Rp  2.4 Milyar untuk pembebasan lahan dan Rp 1.8 Milyar untuk pematangan lahan yang dikerjakan oleh CV Agriando.

Kejanggalan berawal ketika tim Front Pemuda Garut (FPG) melakukan penulusuran kelokasi kegiatan menemukan pakta penjualan pasir milik Pemda Garut ini yang menurut pengakuan anggota tim pelaksana proyek bumi perkemahan ini disetor kesalah satu mantan pengusaha galian C berinisial H AG.

Hal ini menimbulkan kecurigaan masyarakat dan kelompok Front Pemuda Garut dan langsung melayangkan surat audensi ke DPRD Garut dengan maksud untuk melakukan audensi atas permasalahan tersebut. Audensi pun dilaksanakan pada tanggal 27 November 2017 bertempat diruang anggota dewan komisi B Kab Garut dan dihadiri beberapa intansi terkait diantaranya PUPR, DPMPT, DPPKA, DLHKP, BKSDA beserta DISPORA sebagai pemilik kegiatan.

Dalam audensi tersebut pertanyaan demi pertanyaan bergulir dari para anggota audensi FPG dan para auden dari intansi terkait pun menjawab dengan alur seputar kajian dan aturan, salah satunya masalah tataruang salah satu perwakilan dari dinas PUPR.

Menjawab terkait pengerjaan yang dilakukan oleh Dispora di anggap melanggar dengan mengubah bentuk ekosistem dan keadaan hutan dan yang secara otomatis akan mengubah bentang alam serta kegiatan tersebut berada tepat dalam lingkaran zona merah.

Sebetulnya rekomendasi tersebut hanya diturunkan dengan catatan  pihak pelaksana tidak mengubah dan merusak ekosistem yang ada dan bumi perkemahan tersebut harus berbasis ekologi. Namun pihak DLHKP mengemukakan pihaknya belum pernah memberikan rekomendasi terkait Amdal lingkungan karena jelas kegiatan teresebut berbatasan dengan lahan BKSDA.

Tentu saja pernyataan dari  pihak DLHKP mengejutkan peserta audensi serta langsung menyerukan kepada ketua Komisi B untuk menutup kegiatan proyek bumi perkemahan tersebut karena di anggap melanggar aturan hukum.

Dalam audensi yang dilakukan oleh Front Pemuda Garut (FPG) yang dikoordinatori oleh Nurman Sagara, selain mengupas kegiatan proyek bumi perkemahan tersebut juga menyinggung kegiatan PT. Sumber Sinar Sakti yang berencana dilahan seluas 14 hektar yang dibeli dari anggota dewan yang sama dengan lahan bumi perkemahan tersebut akan membangun TWA ( Taman Wisata Alam ) dan resort,  dimana terdapat permasalahan dengan keberadaan mesin penghancur raksasa berskala besar.

Yang menjadi pertanyaan dari FPG, mengapa harus ada alat penghancur batu karena setahu mereka PT. Sumber Sinar Sakti hanya akan membangun resort dan TWA.

“ Jika rekomendasi yang dikekuarkan oleh beberapa Dinas terkait hanya untuk ekowisata dan resort, tidak sepantasnya alat itu berada dilokasi tersebut,”ujar salah satu anggota FPG.

Karena menurutnya keberadaan mesin penghancur batu tersebut logikanya berkorelasi otentik dengan kegiatan ekploitasi, walaupun belum berjalan akan tetapi yang menjadi pertanyaan publik dan opini para pemerhati lingkungan dikhawatirkan akan melakukan penambangan dengan dalih akan mengembangkan pariwisata.

Akhirnya kegiatan PT. Sumber Sinar Sakti dan pengerjaan bumi perkemahan pada hasil audensi tanggal 27 nopember 2017 tersebut disepakati agar diberhentikan dahulu karena ada dugaan perbuatan melawan hukum.

Dan dalam rencana audensi kedua sempat akan dibuat nota kesepakatan dari pihak pimpinan anggota Dewan Komisi B yang akan segera mengintruksikan kepada bapak Bupati Garut yang seterusnya ditindak lanjuti oleh satpol PP agar kegiatan tersebut diberhentikan.

Akan tetapi janji dari para anggota dewan tersebut dan beberapa pejabat terkait sama sekali tidak disepakati dan tidak ada realisasinya sampai akhirnya proyek bumi perkemahan tersebut dibiarkan begitu saja berjalan seakan tanpa masalah begitupun dengan keberadaan mesin penghancur tersebut yang semula akan segera dinonaktifkan oleh satpol PP, masih tegak berdiri dilingkaran zona merah area Gunung Guntur.

Saat ditemui diruang kerjanya oleh Front Pemuda Garut, Kkasatpol PP menjelaskan bahwa dirinya bukan mengabaikan hasil kesepakatan audensi tersebut, akan tetapi sampai hari ini pihaknya belum pernah menerima nota tertulis dari Bapak Bupati.

“ Dalam hal ini tidak akan melangkah tanpa dasar intruksi dari pimpinan di Kab Garut,” ungkap Kasatpol PP.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR saat ditemui mengungkapkan bahwa terkait rekomendasi yang diberikan awalnya mengacu terhadap peraturan UU terkait tataruang Kab Garut, terutama tidak boleh mengubah ekosistem keberadaan tataruang kegiatan yang dianggap membahayakan lingkungan.

Pada intinya dengan adanya pengaduan ini mungkin pihaknya selaku pemberi rekomendasi mempersilahkan kepada masyarakat, lembaga  dan wartawan agar melakukan pemantauan terhadap hal tersebut supaya tidak disalah artikan,

“Pada dasarnya rekomendasi dari kami berbentuk lingkaran dan tidak menganjurkan agar persegi ” ungkap kadis PUPR.

Untuk lebih mengutarakan hak jawab nya kepada tim investigasi dengan keadaan sikap dan ketegasan dari pempertegas serta membuktikan keseriusan dan sikap kepedulian terhadap masalah ini, front Pemuda Garut (FPG) akan melakukan upaya koordinasi ketingkat propinsi dan pusat demi menggali kajanggalan kejanggalan yang terjadi atas keputusan hasil audensi yang terkesan diabaikan dan tidak di realisasi.

“ Ada dugaan kegiatan milik Dispora dan PT Sumber Sinar Sakti tersebut ditunggangi oknum para pejabat yang saling melempar bola dalam permasalahan ini. Hal tersebut menunjukan ketidak konsistennya pemangku kebijakan dalam bertindak dan menyikapi aspirasi masyarakat, padahal sudah jelas jelas kedua kegiatan di area Gunung Guntur tersebut ada dugaan pelanggaran hukum dari mulai dokumentasi tanah, dan adanya dugaan penjualan pasir milik Pemda Garut dan lebih parahnya lagi dengan tidak adanya rekomendasi dari dinas DLHKP, maka cukup alasan agar pemerintah segera menyikapinya secara bijak dengan menunjukan kredibilitas kinerjanya sebagai wakil rakyat yang terpercaya bukan sebaliknya mengurangi kepercayaan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkam gejolak yang memicu massa untuk melakukan unjuk rasa,” Tegas koordinator FPG menutup pembicaraannya.(Toni Firmansyah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *