Komisi IV DPRD Kota Batam Pertanyakan Pengawasan TKA

Foto: ilustrasi

Batam, BINPERS.COM – Terkait Dugaan PT SMOE Pekerjaan TKA Ilegal Anggota Komisi IV DPRD Batam, Marlon Brando Siahaan mempertanyakan bagaimana pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan oleh pihak terkait, terutama Kantor Imigrasi Batam.

Adanya dugaan PT SMOE memperkerjakan sejumlah TKA tanpa ditunjang izin yang memadai. PT SMOE, yang berlokasi di Kawasan Industri Terpadu Kabil, diduga mempekerjakan beberapa Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa izin asal Cina. TKA tersebut mengerjakan sejumlah proyek, salah satunya pembongkaran crane dari kapal Zhen Hua 20.

Kapal asal Cina tersebut tiba di Batam, beberapa pekan lalu. Selain crane, kapal ini juga mengangkut para teknisi yang akan mengerjakan proses bongkar. Seperti dikutip dari hl kepri ,Informasi yang diperoleh satu dari beberapa TKA asal Cina itu bernama Li Kun. Dari foto kopi paspornya, Li Kun kelahiran 22 November 1990.

Dalam penjelasannya ke awak media, politisi Gerindra itu mengaku kaget adanya beberapa pekerja asing bebas masuk bekerja tanpa ada pengawasan ketat dari Imigrasi Batam.

“Jadi pertanyaan besar kita seperti apa pengawasan dari Imigrasi Batam, kenapa bisa TKA bebas masuk bekerja di Indonesia tanpa dokumen yang jelas. Inilah yang kita sayangkan untuk pengawasan Imigrasi Batam,” ujarnya Marlon saat dikonfirmasi, Rabu (29/11) siang.

Jika keberadaan TKA tersebut terbukti tidak mengantongi dokumen lengkap, maka telah terjadi sejumlah pelanggaran hukum dan juga adanya kebocoran penerimaan dari retribusi TKA.

“Sebenarnya tak masalah jika mereka kerja di Indonesia. Namun dengan syarat harus didampingi 3 orang tenaga kerja lokal dan 1 tenaga kerja asing. Dan juga kalo mereka membayar pajak ke kas negara, akan tetapi harus diawasi terus kinerja mereka,” ungkapnya lagi.

Jika mereka masuk ke Indonesia dengan visa berkunjung sementara mereka bekerja, itu menurutnya sudah salah total. Itu harus segera dipulangkan dengan tanggungjawab pihak Imigrasi Batam. Kepada dinas terkait seperti dinas KetenagaKerjaan Provinsi Kepri juga harus aktif mengawasi mereka.

Jika memang visa mereka kunjungan tapi malah bekerja di Indonesia, sebagai aturan sudah salah dan fatal. Mereka juga harus segera dipulangkan ke negaranya jangan sampai benturan di lapangan, dan ini tanggungjawabnya pihak Imigrasi kota Batam serta dinas Ketenagakerjaan Provinsi,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam Lucky Agung Binarto saat dikonfirmasi mengaku sudah mempelajari keberadaan tenaga kerja asing di PT SMOE tersebut. Namun, belum dapat melakukan tindakan karena belum mendapatkan data lengkap atas keberadaan TKA asal Cina itu.

Informasi ini sedang pelajari. Setelah kami mendapatkan bukti dan data hasil penyidikan, barulah kita bisa bergerak untuk melakukan penangkapan ke PT SMOE dengan tim kerja,” Kalau nanti terbukti, ujar Kakanim Batam, mereka yang telah melakukan tindak pelanggaran akan diberikan sebuah sanksi sesuai ketentuan UU Keimigrasian dan Ketenagakerjaan.

Apakah nantinya akan dideportasi, Lucky Agung mengatakan, “Setelah disidik dan ditemukan adanya pelanggaran oleh penyidik ketenagakerjaan, baru bisa urusan pendeportasian kita dilakukan,” pungkasnya. Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *