Evaluasi Kinerja Dipandang Perlu

Oleh : Misnanto

Amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila Sebagai Dasar Negara, Bhinika Tunggal Ika dan NKRI Harga Mati sebagai Pilar utama dinegeri ini,  perlu kiranya dibangkitkan kembali Rohnya yang hampir terkikis oleh Kebijakan yang kurang bijak,  oleh pemegang amanah yang dipercayakan Rakyat yang kurang amanah  untuk menjalankan Roda Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang gadang-gadangkan oleh Pendiri Negara Republik Indonesia tentunya bertujuan agar mensejahterakan Rakyatnya,  Indonesia umumnya dan Kalimantan Tengah Khususnya.

Hal ini patut kita di implementasikan secara nyata dan gamblang agar tujuan itu tercapai, tentunya perlua adanya pemikiran  dan Solusi Pintar untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul di negeri ini, terutama di Kalimantan Tengah Khusus nya.

Untuk itu dipandang Perlu  merunkan HAM,MABES dan KEMENTRIAN  terkait ke Kalimantan Tengah sebelum terlambat sebagai Kontrol Sosial dan mengevaluasi Kinerja Pihak terkait dalam menjalankan Amanah Rakyat,  agar Rakyat Kecil  yang selama ini merasa tertindas dan terjolimi  dinegerinya sendiri bisa sejahtera, aman dan damai.

Penulis dalam hal ini banyak memiliki catatan Ketidak adilan, Keberpihakan sang pemegang amanah rakyat dalam menjalankan amanahnya sehingga Rakyat kecil yang banyak menjadi Korban dan Tumbal kekuasaan dan kebijakan yang kurang bijak.

Secara Khusus penulis menorehkan catatan kejadian  dan beberapa peristiwa yang terjadi di Kalteng Khusunya di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kejahatan Perkebunan Perusahaan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit semakin menjadi-jadi yang  berkaitan dengan Sengketa Lahan banyak terjadi dan ini sudah menjadi Rahasia umum di Kalteng, korbannya banyak rakyat kecil masuk penjara sebagai tumbal perusahaan,  terbukti saat ini beberapa Lapas yang ada di Kalteng rata-rata Oper Kapasitas dan hampir tidak mampu lagi untuk menampung para tahanan korban tumbal dari PBS ini, intinya masyarakat banyak yang jadi korban terkait fator Ekonomi sehingga banyak berpotensi melanggar hukum demi sesuap nasi dan mempertahankan haknya yang dijolimi oleh  pihak perusahaan.

Sejatinya keberadaan PBS di Kalimantan Tengah untuk mensejahterakan masyarakat yang berada disekitar perusahaan itu, namun faktanya hal ini sebaliknya yang terjadi, Pihak pemegang amanah nampaknya tutup mata  dan telingan  dan bahkan selalu berpihak kepada Investor  lalu Rakyat kecil banyak yang menjerit  dan dijadikan tumbal di kriminalisasi dan lain lain dan bahkan bisa dikatakan Perusahaan memanfaatkan Oknum Polri  untuk mengawal Perusahaan  nakal ini, lalu pertanyaan nya Adilkah itu ? dan apakah ini dibenarkan dalam aturan ?

Catatan penulis untuk mengingatkan kita kembali bahwa Letusan Senjata Api yang mengeluarkan peluru dari Moncong Senjata Aparat Kepolisian ditengah Perkebunan Kelapa Sawit yang bisa dikatakan dimanfaatkan oleh Perusahaan sebagai berikut :

  • Pada Tanggal 10 Juni 2014 yang silam, telah terjadi penembakan , dari moncong senjata aparat kepolisian megeluarkan peluru dan diarahakn kepada Aja Sarminto sebagai Korban warga masyarakat  desa Penyang, Kecamatan Telawang,  Kabupaten Kotawaringin Timur,  Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di PT. Agro Bukit,  hal ini dipicu oleh Sengketa Lahan yang berkepanjangan  hingga saat ini proses hukumnya tidak jelas.
  • Tanggal 9 Juli 2015 terjadi lagi Penembakan terhadap warga Desa Tanjung Jorong/ Luwuk Sampun, Kecamatan Tualan Hulu,Kabupaten Kotim, Prov.Kalteng, tepatnya di PT.Hutanindo Alam Lestari, korbannya Candra alias Pingoi Tewas diterjang peluru aparat kepolisian, lantaran korban dituding mencuri sawit perusahaan, hingga saat ini proses hukumnya juga belum jelas.
  • Tanggal 20 Oktober 2016 Penembakan misterius juga terjadi korbannya adalah Edmondus seorang Satpam warga desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kab.Kotim,Prov.Kalteng tepatnya di PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) kasusnya juga belum terungkap.
  • Baru-baru ini Pada tanggal 18 Desember 2017, Penembakan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap warga desa Tangar, Kec.Kota Besi,Kab.Kotim, Prov.Kalteng tepatnya di PT.Bumi Sawit Kencana (BSK) II (PT. Wilmar Group) kembali terjadi korbannya dua orang yakni Agus dan Abu Saman keduanya ditembak aparat kepolisian saat klaim lahan hal ini dianggap ingin menyerang petugas dengan menggunakan senjata tajam, saat ini kasusnya masih diselidiki oleh petugas.

Dari rentetan peristiwa tersebut diatas khususnya di Kotim  dari tahun 2014,2015,2016 dan di ujung tahun 2017 selalu saja terjadi korban penembakan, mudah mudahan ditahun 2018 dan seterusnya harapan kita jangan lagi terjadi korban.

Demi Keadilan Penulis berharap dipandang Perlu  HAM,MABES dan KEMENTRIAN  terkait  untuk turun ke Kalimantan Tengah sebelum terlambat , untuk menyikapi permasalahan yang sudah terjadi dan mengantisifasi peristiwa yang akan terjadi dikemudian harinya, sebagai Kontrol Sosial dan mengevaluasi Kinerja Pihak terkait dalam menjalankan Amanah Rakyat,  agar Rakyat Kecil  yang selama ini merasa tertindas dan terjolimi  dinegerinya sendiri bisa sejahtera, aman dan damai, proses hukum nya jelas dan adil.

Penulis menilai Penempatan Aparat Kepolisian di beberapa Perusahaan Besar Swasta (PBS) perkebunan Kelapa sawit selama ini perlu kiranya di evaluasi kembali jika perlu ditarik , karena selama ini Perusahaan diduga kuat banyak memanfaatkan Oknum Kepolisian untuk memuluskan kehendaknya dan menjolimi warga, penulis juga  berharap agar Oknum Aparat yang melakukan penembakan diusut sampai tuntas jika terbukti bersalah tidak sesuai dengan SOP adili oknum itu dengan seadil-adilnya, jangan pandang bulu dan tebang pilih biar supermasi hukum dinegeri ini bisa ditegakan.

Dari beberapa peristiwa atau kejadian itu penulis beropini seharusnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) sudah bisa turun kelapangan untuk melakukan Investigasi yang mendalam  dari beberapa Kasus atau kejadian yang hampir serupa sudah terjadi dan berharap kedepan nya tidak terjadi lagi hal yang serupa, penulis menduga mungkin saja jika jujur pelanggaran HAM Pasti terjadi di Kotim  dari fakta yang sudah terjadi yang melibatkan Korporasi dan ini jangan dianggap sepele, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Balanga  GAHARA  disalah satu koran harian di Kotim beberapa waktu yang lalu.

Kehadiran Mabes Polri juga dipandang perlu turun kelapangan untuk menggandeng dan mengawal Polda Kalteng dan jajaran nya  dalam mengavaluasi kembali penempatan Aparat di beberapa Perusahaan yang selama ini berjalan, jika tidak potensial dan merugikan Rakyat kecil sebaiknya ditarik saja karena Polisi adalah milik rakyat bukan milik Perusahaan, walaupun perusahaan bisa membayar, kembalikan saja tugas Polri itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepolisian.

Tidak kalah pentingnya kehadiran KEMENTRIAN terkait juga dipandang perlu untuk turun kelapangan atau ke Kalteng, untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah yang membidangi atau yang memberi kebijakan yang dianggap  selama ini kurang bijak dan selalu merugikan negara dan masyarakat serta menguntungkan Investor, Terutama Kementian Kehutanan dan Perkebunan serta Lingkungan hidup, dengan sasaran tembaknya adalah Izin Perusahaan yang ada di Kalteng apakah sesuai dengan izin yang semestinya ditaati atau tidak.

Karena diduga kuat hampir seratus persen (100%)  Perijinan Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kalteng Umumnya dan di Kotim Khusunya tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki, banyak perusahaan menggarap lahan diluar ijin , Hutan HP, Hutan Konservasi, Rawa , pasir dan sungai banyak yang digarap tanpa ijin dan selalu beralibi sudah memiliki ijin dari Kementrian, ini fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi , untuk itu Kementrian terkait  harus segera turun menelusuri kasus ini, tindak tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan jika perlu cabut ijinnya, Pemerintah Daerah setempat yang banyak mengeluarkan kebijakan yang kurang bijak juga perlu diusut sampai tuntas dan harus bertanggung jawab atas kerugia negara dari sektor kehutanan dan lain-lain,terutama dengan kejadian yang baru saja terjadi,  mari kita lawan para Koruptor dan mari kita selamatkan keuangan negara dari  beberapa sektor ini.( Penulis adalah Koordinator   Wilayah  Kalimantan  Tengah  Pada Tabloid   Berita Investigasi  Nasional   binpers.com Dan Aktivis LSM Lumbung Invormasi Rakyat (LIRA))

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment