BINPERS.COM

Berita Investigasi Nasional

Diduga Pembangunan Hotel Syariah Swarna Dwipa II dan Musium Islam Mangkrak

Sumsel, BINPERS.COM – Pemmbagunan Hotel Syariah Swarna Dwipa diduga mangkrak atau berhenti beroperasional. Mengingat, sebagian dari penyertaan modal Pemprop Sumatera selatan, di klaim masih berada dibawah pengawasan TNI AU.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin, beberapa waktu lalu pada Rapat Paripurna XXXIV DPRD Provinsi Sumsel, pernah mengingatkan hal tersebut, “Saya ingatkan pada Pansus II, paling lambat Oktober. Kalau tidak, perusahaan (Swarna Dwipa) ini akan berhenti beroperasional. Pada prinsipnya kami dapat memahami keinginan Pansus II DPRD Sumsel, untuk meminta perpanjangan waktu pembahasan, guna melakukan pengkajian yang lebih mendalam. Agar tidak ada keragu-raguan tentang perseroan ini,” ujarnya.

Bahkan, sebelum mengakhiri pidatonya, orang nomor satu ini sempat mengingatkan Pansus II untuk kedua kalinya. “Sekali lagi permohonan pansus II, untuk menyelesaikan pembahasan tentang Perseroan Swarna Dwipa,” tegasnya.

Sementara, Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda kepada beberapa insan media mengatakan, bahwa dari Raperda tersebut ada salah satu bagian dari penyertaan modal itu yang sedang di klaim kembali oleh TNI AU. “Nah ini seharusnya diselesaikan terlebih dulu, karena harus ada kejelasan. Satu sisi pemerintah provinsi Sumsel punya sertifikat hak milik atas tanah tersebut, tapi disisi lain di klaim oleh Lapangan Udara Mulyono Herlambang, Sri itu menjadi bagian dari aset mereka. Nah ini yang harus di sertifiksinkronisasikan dulu. Bagaimana asal muasal sehingga sertifikat tanah tersebut dapat keluar,” katanya.

Giri melanjutkan, kalau memang masuk dalam aset milik Kementerian Pertahanan, maka harus dikeluarkan dulu dari buku aset Kementerian Pertahanan tersebut. “Kalau mereka tidak mengeluarkan dan melindungi aset, mereka juga salah. Ini juga akan kita cari solusi yang terbaik. Nanti, kemungkinan paling-paling tanah yang menjadi persengketaan ini, belum diserahkan kepada PT Swarna Dwipa, tapi masih menjadi milik Pemprov Sumsel untuk diperjelas,” tandasnya.

Menurut sumber yang dapat dipercaya pembangunan hotel syariah Palembang dilaksanakan pada tahun 2017 yang anggarannya menggunakan dana penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bahkan, terkait dengan pembangunan itu pada November 2015 ini sudah mulai dilakukan tender setelah penandatanganan kerja sama (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan MoU dengan Kejati sudah diterima.

Sebelumnya, pemprov ingin melakukan perubahan badan hukum PD Perhotelan Swarna Dwipa menjadi PT Swarna Dwipa Sumatera Selatan Gemilang yang tentunya akan memberikan keleluasaan bagi BUMD tersebut untuk tumbuh dan berkembang dengan suatu tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabel. Apalagi saat ini, perseroan sedang mengembangkan usahanya dengan membangun Hotel Swarna Dwipa Syariah.
Hotel sendiri akan dibangun dua lantai dengan 90 hingga 100 kamar. Konsep hotel adalah hotel budget syariah. Dengan pembangunan tiga fasilitas ini, kata dia, kawasan asrama haji akan didesain menjadi kawasan wisata religi.

Sementara itu sesuai dengan hasil lelang PT. Prambanan Dwipaka memenangkan tender pembangunan Hotel swarna Dwipa II dan Museum Islam yang di biayai APBD sebesar kurang lebih Rp.250 Milyar dan telah melakukan Proses pembangunan penggalian rencana basement dan pengadaan tiang pancang.

Tetapi kini proyek tersebut sudah lima bulan mangkrak atau tidak beroperasi dikarenakan terkendala oleh lahan karena pembebasan lahan bermasalah dengan TNI AU yang mengklaim lahan tersebut miliknya. Lahan tersebut diduga telah diganti rugi oleh Pemprov Sumsel tersebut kepada mantan Gubernur Sumsel “RHB” senilai hampir Rp. 24 milyar.

Diatas lahan tersebut terpasang papan nama status kepemilikan Pemprov Sumsel tahun 2012 berdasarkan sertifikat dengan nomor kepemilikan aset 001.001.11 atau di catatkan dalam aset di BPKAD tahun 2011.

Berdasarkan infrmasi investigasi yang dilakukan, bahwa permasalahan ini muncul ketika pihak hotel swarna dwipa mengajukan penerbitan IMB ke pihak Pemeritah Kota Palembang dan diduga prosesya tidak berlanjut dikarenakan lahan tersebut masih status pinjam pakai dengan pihak TNI AU.

Karena masih pinjam pakai pihak pemkot Palembang berkoordinasi dengan pihak terkait apakah lahan tersebut sudah di izinkan untuk dilakukan pembangunan Hotel, diduga hingga sekarang pihak pemkot belum menerima surat yang dimaksud.

Menurut Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Sumsel, Ardani, pihaknya sudah melakukan rapat penyelesaian pemampaatan barang milik TNI AU di Lanud Sri Mulyono Lambang dengan instansi terkait guna medengarkan penjelasan dari Badan Pertanahan Nasinal Kota Palembang beberapa waktu lalu, dan hasilnya dijelaskan bahwa memang tanah tersebut sudah bersetifikat namun pihak BPN belum menemukan warkah tanah yang dimaksud.

“ beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan upaya penguumpulan data-data terkait lahan tersebut, dan pihak BPN Kota Palembang menjelaskan bahwa memang tanah tersebut sudah bersetifikat, namun belum menemukan warkah tanah yang dimaksud”, ujar Ardani diruang kerjanya.

Semetara itu baik pihak hotel Swarna Dwipa dan pihak Penkot Palembang belum bisa di konfirmasi untuk menjelaskan secara rinci terkait perizinan IMB dikarenakan pejabat terkait sedang tugas luar kantor.(mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *