Diduga Merugikan Keuangan Negara Rp 360 M, Mantan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulbar Ditahan

Kasi Penkum Kejati Sulselbar, Salahuddin

Makassar (Sulsel), BINPERS.COM – Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar Nomor: PRINT- 688/ R.4/ Fd.1/12/ 2017 dan PRINT- 689/ R/Fd.1/12/2017 tanggal 11 Desember 2017, mantan Ketua PAW DPRD Sulbar periode 2014-2019, Andi Mappangara, S.Sos Bin M. Dc Amrang dari partai Demokrat dan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Drs.H. Hamzah Hapati Hasan, M.Si Bin Hapati Hasan dari partai Golkar. Kedua pimpinan DPRD Sulbar tersebut, setelah diperikasa penyidik Kejati Sulselbar, hari Senin tanggal 11 Desember 2017 langsung digiring ke Lembaga Pemsyarakatn (Lapas) kelas I Makassar provinsi Sulsel untuk ditahan.

Kedua pimpinan DPRD Sulbar itu ditahan di Lapas kelas I A Makassar, Sulsel terkait dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Tahun Anggaran 2016 diduga kerugian negara mencapai Rp 360 miliar.

Sementara dua unsur pimpinan DPRD Sulbar lainnya yang telah ditetapkan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulselbar sebagai tersangka, atas nama, Harun dan Munandar Wijaya hingga sekarang belum ditahan pihak penyidik kejaksaan Tinggi Sulselbar, sementara mantan Ketua PAW DPRD, Andi Mappangara Bin M.Dc.Amrang merupakan anggota DPRD dari partai Demokrat Dapil Polman satu, yang sebelumnya diangkat menjadi Ketua PAW DPRD Sulbar menggantikan, H. Aras Tammauni yang terpilih sebagai Bupati Mamuju Tengah provin Sulbar sedangkan Drs.H.Hamzah, M.Si Bin Hapati Hasan dari partai Golkar Dapil Mamuju periode 2014-2019 dan merupakan Ketua DPRD Sulbar periode 2009-2014 dan sebelumnya juga anggota DPRD Sulsel.

Kedua tersangka, usai diperiksa oleh penyidik Kejati Sulselbar di lantai V bagian Pidsus langsung digiring ke lembaga pemsayarakatn kelas 1 A Makassar. Para tersangka telah menyekapati besaran nilai pokok pikiran dengan total nilai anggaran sebesar Rp 360 miliar untuk dibagi-bagi kepada pimpinan DPRD Sulbar termasuk anggota DPRD Sulbar sebanyak 45 orang. Jumlah itu terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekwa provinsi Sulbar dan sisanya tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sementara terdapat anggaran baru terealisasi pada tahun 2017.

Para tersangka telah terbukti dan meyakinkan secara sengaja dan melawan hukum memasukkan pokok-pokok pikiran yang seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD Tahun Anggaran 2016 tanpa melalui proses dan presedur sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 52 tahun 2016 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.Anggaran tersebut disahkan pada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya, baik dalam komisi maupun rapat-rapat Badan Anggaran (Banggar) dan paripurna.

Kasi Penkum Kejati Sulselbar, Salahuddin kepada Pers mengatakan, tersangka melanggar ketentuan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 12 huruf (i) menyebutkan bahwa penyelenggara Negara yang ditugasi melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana para tersangka meminjam perusahaan dan menggunakan orang lain sebagai penghubung sedangkan dana kegiatan dalam kenyataannya justru digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan kepentingan pribadi dan kelompoknya termasuk fee proyek yang disinyalir menimbulkan kerugian keuangan Negara cukup besar tersebut.

“ Akibat perbuatannya melawan hukum, mereka dijerat pasal 12, pasal 3 jo pasal 64 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,“ kata Salahuddin. (Andira Mordani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *