Demi Mencari Untung TPK Desa Meskom Bengkalis Diduga Kerja Asal Jadi

BENGKALIS (RIAU), BINPERS.COM – Kurangnya pemahaman dan memahami dalam membaca bahasa gambar menjadi alasan bagi seorang TPK bilamana ada temuan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.

Seperti terjadi di desa Meskom kecamatan Bengkalis pada pekerjaan pembuatan parit beton sepanjang 155 mtr x 1 meter yang bersumber dari dana desa (DD) sebesar Rp. 196 juta diduga kuat sarat dengan kecurangan dan melenceng dalam gambar teknis pekerjaan awal.
Hal ini terbukti ketika awak media BINPERS.COM dan tim ke lokasi pekerjaan disaat ada pengaduan dari masyarakat desa Meskom meminta awak media untuk turun ke lokasi pekerjaan karena disebabkan dari awal melihat kajanggalan pekerjaan fisik di desanya, demikian kata narasumber desa yang tak mau disebutkan.

Setibanya di lokasi pekerjaan, awak media didampingi oleh anggota BPD desa meskom Amek (pangilan, red) dan TPK Desa Meskom udin (pangilan, red) beserta anggota lainnya.

“Beginilah bang pekerjaan proyek desa kami yang tak sesuai spek dan banyak mark upnya,” kata Amek.

“Celocok kecil-kecil, begitu juga lantai kerja parit beton sudah kurang tebal seperti dalam gambar dah sudah ada hancur dan nampak plastik hitamnya kalau celocok kecil kita tidak mempersoalkan asalkan dipasang rapat,” katanya menjelaskan.

Tambahnya lagi, seperti pekerjaan sumur bor 20 puluh titik dengan anggaran satu titiknya Rp. 7.5 juta sampai kini belum terselesaikan rumah mesinnya, “sedangkan waktu sudah penghujung tahun,” katanya geram.

“Kita sebagai BPD mempunyai kewajiban mengingatkan, mengawasi dan menegur pekerjaan ini apabila tidak sesuai yang direncanakan,” tuturnya mengakhiri.

Menanggapi atas teguran dari BPD desa, ketua TPK menjelaskan bahwa pekerjaan sumur bor sudah sesuai teknis didalam gambar. Jika air yang dibor nantinya tidak layak untuk dipergunakan masyarakat, kita akan pindah tempat dan dibor kembali untuk menemukan air bersih tersebut. Memang kita akui untuk pekerjaan rumah mesin belum bisa kita kerjakan dan dalam waktu beberapa hari lagi akan kita kerjakan,” jelas Udin.

Terkait pekerjaan parit beton yang tak sesuai dalam gambar teknis pekerjaan yang tak memakai pembesian kolom sedangkan lantai kerja dan pembesian dinding sudah tercor,Udin mengatakan akan dibobok dan akan dipasang tiang kolom.

“Saya sudah perintahkan kepada tukang bang, supaya mengikut gambar kerja, tapi saya tidak tahu mengapa tidak dilaksanakan. padahal tukang ini tukang yang biasa mengerjakan proyek,” katanya mengelak.
Imbuhnya lagi, “mal dinding yang sudah terpasang akan saya bongkar kembali bang dan akan saya pasang pembesian kolom sebelum dicor,” katanya mengakhiri.

Pada kunjungan kedua, untuk membuktikan keseriusan dari pernyataan ketua TPK, awak media dan tim sangat kecewa, karena apa yang dikatakan oleh ketua TPK sebelumnya tidak seperti fakta dilapangan, tetap juga pekerjaan kolom ada yang dibuat dan ada yang tidak, (lihat gambar atas).

Jika berdasarkan pemantauan kegiatan fisik lapangan yang dikelola oleh TPK sungguh benar tidak mengacu pada gambar teknis yang ada, jadi kuat dugaan melakukan manipulasi pekerjaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan pada kegiatan semata dan tidak memahami prinsif pengadaan barang/jasa pemrintah desa yang tercantum dalam pasal 4 perka LKPP No. 13/2013.

Aroma Korupsi pekerjaan fisik lapangan yang dikomandoi oleh TPK Udin jelas-jelas sengaja dilakukan dengan tujuan mengeruk keuntungan pribadi dari proyek pekerjaan Desa,karena jelas melawan hukum yang bertentangan dengan UU No. 20/2001 perubahan kedua UU No. 31/1999 tentang tindak pidana korupsi yang dengan sengaja memperkaya diri.
Saat dihubungi lewat via HP ternyata nomornya sudah tidak aktif lagi, dan awak media bersama tim langsung menuju ke kantor desa untuk melaporkan kepada kepala desa Meskom, Usman, agar dapat memanggil ketua TPK dan memperbaiki kerja dilapangan yang asal jadi.

Dan sampai saat berita ini dirangkum, awak media beserta Tim belum menerima jawaban yang diharapkan agar pekerjaan tersebut untuk segera diperbaiki.

TPKD kurang memahami Kebijakan Prinsif Pengadaan Barang/jasa di Desa
Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan bahan material di wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. (Lihat: Pasal 4 Peraturan Kepala LKPP No.13 Tahun 2013).

Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dilakukan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (Baca: Permendagri No.113 Tahun 2014).

“Sertifikat yang harus dimiliki oleh pelaksana pengadaan barang/jasa di desa adalah nilai-nilai etika pelakunya”. Apakah desa-desa kita akan menjadi desa yang maju dan rakyatnya sejahtera di masa mendatang, ditentukan sejauh mana etika para Pengelola Keuangan Desa.
Setiap Pengadaan Barang/Jasa di Desa harus menerapkan prinsip-prinsip; Efesien, Efektif, Transparan, Pemberdayaan Masyarakat, Gotong Royong, dan Akuntabel.

Sedangkan etika yang harus dipenuhi dalam dalam pengadaan barang/jasa di Desa meliputi; Bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa serta patuh pada perundang-undangan yang berlaku, ini lah yang harus dipahami oleh pelaksanan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa
Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sangat diharapkan agar hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 114 Pasal 1 ayat 9, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dari uraian tersebut sangatlah jelas bahwa pembangunan dengan adanya partisipasi masyarakat maka akan tercapai tujuan yang ditargetkan.

Dalam perencanaan pembangunan desa partisipasi masyarakat mempunyai peran penting karena pembangunan desa sebenarya ditujukan untuk memajukan desa itu sendiri dan memanfaatkan berbagai potensi serta sumber daya yang ada, maka dengan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Dalam Penjelasan diatas tidak benar masyarakat tidak bisa dilibatkan dalam apapun program pembangunan pemerintah desa termasuk dalam pengawasan pekerjaan yang ada di desanya.

Karena Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran-serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa-memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.***[iwn]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *