BINPERS

Berita Investigasi Nasional

Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Ancam Mogok Kerja Nasional Besar-besaran

Muhammad Nasir, Ketua KTKBM Sumber Karya Kab. Paser, Kaltim

Jakarta, BINPERS.COM – Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60/2014 Bab II pasal 3 ayat 4 dan Bab VIII pasal 16, serta Permenhub Nomor 53/2015 dinilai tidak pro rakyat, khususnya untuk Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan yang jumlahnya mencapai 70.000 orang di seluruh Indonesia. Hal tersebut menuai konflik baru dimana Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Pelabuhan seluruh Indonesia menentang keras.

Menurut hasil penelusuran media BINPERS.COM, arus penolakan terhadap Permenhub tersebut berlangsung sejak awal dari berbagai pengurus TKBM di seluruh Indonesia, salah satunya dari Ketua TKBM Pelabuhan Dumai,

yang menuntut dilaku

Agoes Budianto

kan revisi Permenhub 60/2014 khusus Bab II pasal 3 ayat 4 dan Bab VIII pasal 16; serta mencabut Permenhub Nomor 53/2015 tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor 60/2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, dan dikembalikan kepada makna Peraturan Pemerintah Nomor 20/2010 tentang Angkutan di Perairan pada pasal 81 ayat (4).

“Karena di situ akan terjadi konflik antara TKBM di pelabuhan dengan tenaga kerja di sekitar pelabuhan yang sangat banyak, dan apabila lahir lebih dari beberapa organisasi pengerah TKBM, perlu upaya segera menunda peraturan tersebut,” terang Agoes pada Senin (4/5/2015) lalu.

Sejak dikeluarkannya Permenhub Nomor 60/2014 Bab II pasal 3 ayat 4 dan Bab VIII pasal 16, serta Permenhub Nomor 53/2015 tersebut hingga saat ini sangat meresahkan dan memicu terjadinya masalah baru sehingga memngakibatkan gelombang unjuk rasa dari Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

Di Makasar, Sulawesi Selatan, ratusan Pekerja Pelabuhan berasal dari DPD Federasi

Basri Abbas

Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F.SPTI) dan Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (SPMI) menggelar aksi unjukrasa bertema ” Aksi Damai Penolakan Revisi SKB dan KM 35/2007 ” di Jalan Nusantara di Kantor Koperasi TKBM, Gate II dan III Pelabuhan Kota Makassar dipimpin Basri Abbas, Ketua F.SPTI SUL-SEL) dan Saparuddin, SH Sekretaris . F. SPTI Sulsel, Senin (4/12/2017) Pagi.

Adapun aksi yang dilakukan diantaranya berorasi secara bergantian menggunakan megaphone, membagikan selebaran, mengibarkan Bendera Merah Putih dan K-SPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) membentangkan spanduk bertuliskan
– Jangan rebut Pekerja Kami, KRN kami Warga Negara Indonesia yang Berhak mendapatkan hidup layak sesuai Amanah UUD.

– ” TKBM ” Maju Terus Pantang Mundur .
– Tolak Revisi SKB 2 Dirjen, 1 Deputi.
– Tolak Revisi KM 35 Thn 2007.
– Buruh bersatu tak Bisa Dikalahkan.
– Stop Pekerja yang merigukan TKBM.
– Pertahankan Eksistensi Koperasi TKBM Se-Indonesia.

Para pemgunjukrasa dalam membacakan pernyataan sikapnya menolak rencana Kementrian Perhubungan RI untuk merubah SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan koperasi TKBM di pelabuhan, dan tetap mempertahankan eksistensi koperasi TKBM di Indonesia.

“Kami menolak rencana Kementrian Perhubungan RI untuk merubah keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Thn 2007 dan tentang pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar Muat dari dan ke Kapal di Pelabuhan. Apabila aspirasi kami ini tidak direalisasi, atau Pemerintah dalam hal ini Kementrian Perhubungan RI tetap merevisi kedua poin, Maka kami akan melakukan aksi mogok kerja Nasional selanjutnya yang lebih besar lagi,” tandasnya.

Sementara itu ratusan buruh dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Dumai melakukan unjuk rasa dengan mogok kerja, Senin (4/12/2017) di depan gerbang masuk Pelabuhan Pelindo Dumai untuk menolak rencana pemerintah merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Dirjen Perhubungan Laut (Kemenhub), Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Kemenakertrans) serta Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) tahun 2011.

Pasalnya menurut mereka, hal itu membuka peluang koperasi lain mengambil lapak pekerjaan mereka. Tak ayal, aksi itu membuat aktivitas pelabuhan terbesar di Kota Dumai menjadi lumpuh total. Massa yang diperkirakan berjumlah 450 orang membentangkan spanduk berukuran besar, berisi tulisan “Tolak revisi SKB TKBM, Perjuangkan hak buruh. Adu domba koperasi melawan konstitusi, membunuh koperasi sama dengan membunuh rakyat kecil atau wong cilik”.

Aksi tersebut dilakukan berdasarkan surat edaran dari Inkop (Induk Koperasi) Pelabuhan dan Tim Eksistensi Koperasi TKBM seluruh Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2017 dan juga berdasarkan pernyataan sikap bersama Inkop TKBM Pelabuhan dengan tim Eksistensi koperasi TKBM pelabuhan bersama Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia ( FSPTI ) dan juga Federasi Serikat Pekerja Maritime Indonesia (FSPMI) yang bertempat di Jakarta pada tanggal 24 November 2017.

“Kami menolak dengan tegas segala ketentuan yang tidak berpihak kepada kaum pekerja, khususnya kepada tenaga kerja bongkar muat yang dikelola oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan,” ujar Ketua TKBM Dumai, Agus Budianto.

Di Sorong Papua, TKBM melakukan aksi mogok atau gantung seling sesuai kesepakatan dilaksanakan tanggall 4 Desember 2017 hingga waktu yang belum ditentukan. Dimana aksi mogok ini disepakati TKBM seluruh Indonesia dari Sabang – Merauke, menyikapi kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementrian Perhubungan yang akan mengeluarkan peraturan menteri pengelolaan bongkar muat oleh perusahaan bukan lagi koperasi TKBM. “Lantas kami yang selama ini bernaung di koperasi TKBM ini nasibnya bagaimana,” ujar salah satu buruh TKBM.

Para Buruh TKBM kecewa dengan kebijakan yang diambil pemerintah untuk meniadakan koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM ) dan mengalihkan pengelolaan bongkar muat ke perusahaan swasta membuat TKBM seluruh Indonesia merasa geram dan melakukan aksi mogok.
Ketua Koperasi TKBM Kota Sorong yang merangkap sebagai Ketua forum komunikasi TKBP Papua dan Papua Barat serta Ketua Forum TKBM wilayah timur, Samuel Korwa yang merasa kecewa TKBM sebagai ” pahlawan tanpa nama” yang selama ini memberikan pelayanan bongkar muat di pelabuhan sebagai buruh kasar akhirnya akan tergusur kehidupannya.

Samuel Korwa

Menurut Korwa, kebijakan menteri itu keluar menyikapi isu monopoli TKBM dan tingginya biaya bongkar muat. Dalam hal ini, kata dia, TKBM sudah memberikan pelayanan bongkar muat sesuai dengan ketentuan dalam hal tarif bongkar muat. Jadi tidak benar jika kami menaikan tarif atau membuat biaya pelabuhan lebih tinggi.

Jika yang dijadikan dasar kebijakan itu pelayanan yang kurang maksimal, seharusnya TKBM akan dibina, bukan dirubah dengan pengelolaan perusahaan swasta tetapi tetap dalam wadah koperasi, terang Korwa. Jadi bukan sekedar wadah koperasi yang menaungi TKBM tetapi nasib para TKBM yang selama ini mengais rejeki sebagai buruh bongkar muat di pelabuhan.

Korwa menambahkan saat ini mencari pekerjaan sangat susah, apalagi TKBM paling banyak yang tidak memiliki pendidikan tinggi, jadi bagaimana nasib mereka jika tidak bekerja lagi.

“Dengan dijadikannya koperasi dikelola perusahaan secara otomatis akan menutup lapangan kerja bagi masyarakat kecil non pendidikan,” tutupnya.

Di Kota Ambon, aksi demo dan mogok kerja ini dilakukan selama 4 jam sebagai bentuk kekecewaan para buruh terhadap sikap Menteri Perhubungan yang memberikan kewenangan kepada PT Pelindo untuk membentuk sebuah koperasi maupun yayasan terhadap jasa bongkar muat barang, Senin (4/12/2017).

Kepala TKBM Ambon, Rawidin Ode mengatakan, persoalan koperasi tandingan yang akan dibentuk PT Pelindo sesuai Permenhub Nomor 60 sudah terjadi sejak tahun 2014. Koperasi ini mengancam kehidupan para buruh Koperasi TKBM yang telah berdiri sejak 50 tahun lalu.

Rawidin Ode

‘’Seluruh Koperasi TKBM di Indonesia menolak secara tegas keputusan Permenuhub. Dan aksi unjuk rasa yang kita lakukan hari ini untuk mempertahankan eksistensi Koperasi TKBM di seluruh Indonesia. Kami menolak keras keputusan tersebut,” tandas Rawidin, kepada awak media, Senin (4/12).

Diakuinya, jika koperasi dibangun PT Pelindo sesuai instruksi pemerintah pusat, maka ratusan TKBM akan mengalami pemotongan hari kerja. Bahkan pemasukan yang akan didapat dari saat ini, akan mengalami penurunan drastis.

“Jika koperasi dari Pelindo dibangun, maka jatah kerja kita yang biasanya 10 sampai 12 hari kerja, akan menjadi 2 sampai 3 hari kerja saja. Terus anak istri kita mau makan apa ? Ini merupakan pembunuhan secara diam-diam yang dilakukan pemerintah lewat Pelindo kepada para TKBM. Dan kami akan terus berjuang. Bila perlu kita akan lakukan aksi mogok dengan waktu yang lama,” pesannya.

Di tempat terpisah, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Tenau, Kupang, Victoria Wewo SH kepada awak media mengatakan dia rela bolak balik Kupang -Jakarta bukan untuk kepentingan pribadi tapi demi eksistensi 97 Koperasi Primer TKBM dengan jumlah buruh sekitar 70.000 di seluruh pelabuhan Indonesia.

Victoria Wewo

TKBM di seluruh pelabuhan rata-rata mendapat kesempatan kerja (mandays) baru antara 12 sampai 14 hari dalam sebulan.

“Kalau badan usaha lain ikut mengelola TKBM kesempatan kerja buruh makin sulit. Kalau pemerintah menilai kinerja TKBM selama ini belum baik kami siap dibina oleh pemerintah tapi jangan dibinasakan, ” tutur ibu yang lulusan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana itu.

Rapat kemarin mengambil putusan dari hasil pertemuan mereka dengan Biro Hukum Kemenhub 21 November lalu. Dalam pertemuan itu pemerintah minta tanggapan Inkop bersama tim eksistensi dan serikat pekerja bila dalam SKB dibuka kesempatan bagi badan koperasi lain selain koperasi sudah ada untuk mengelola TKBM.

Rapat memutuskan menolak tawaran tersebut dan bila dipaksakan peserta rapat sepakat untuk menggelar aksi mogok nasional.: “Mogok senjata kami terakhir kalau pemerintah tidak mau mendengarkan jeritan kami.” Tandas Victoria

Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI – F.SPSI) mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan tema tentang kesejahteraan anggota.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir dalam Rakernas, Jumhur Hidayat mantan Kepala B2NTKI, Surya Bakti Batubara,SH,MM Ketua Umum F.SPTI-F.SPSI, Sugito Ketua TKBM Pelabuhan, Sutrisno Ketua DPP FSPMI, dan Ketua Tim Eksistensi Koperasi TKBM M.Nasir.

Dalam rakernas tersebut akan dibahas sejumlah persoalan yang selama ini menjadi kendala persoalan bagi segenap Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) menjadi bahasan utama. Salah satunya adalah kebijakan Kementerian Perhubungan yang tengah mengutak atik badan hukum Koperasi yang selama ini menjadi naungan TKBM.

Ketua umum F.SPSI-F.SPSI,Surya Bakti Batubara, SH,MM mengatakan keinginan Kementerian merubah koperasi dengan yang lebih dari Koperasi seperti PT dan Badan hukum lain menimbulkan kekhawatiran dan polemik. Selama ini hanya dikenal 1 koperasi saja yang menaungi mereka.

Surya Bakti Batubara

“Satu Koperasi atau lebih? ini yang kita tentang saat ini. Dan jika ini tetap dilakukan maka tanggal 4 Desember kami akan melakukan mogok nasional.Ini jalan terakhir,”ujar Surya Bakti Batubara kepada sejumlah Media di Jakarta, Selasa (27/11/2017).
Materi yang dibahas dalam Rakernas ini merekomendasikan teknis dan strategi untuk melakukan Mogok Nasional yang ke 2.

“Menjadi suatu pegangan kami dan apapun hasilnya itu yang kami laksanakan. Sebab rekomendasi SPPT untuk Kementerian tetap mempertahankan satu-satunya Koperasi Primer sebagai pengelola TKBM Pelabuhan di Indonesia yang sudah berjalan dengan cukup baik selama ini,” terangnya.

Dikatakan Surya dirinya meminta agar koperasi yang selama ini baik sejak 28 Tahun sudah berjalan jangan coba-coba dipertentangkan dengan Koperasi ciptaan-ciptaan pihak tertentu.

“Dan ini akan kami tentang (Lawan),” tegasnya.

“Walau bagaimana pun kalau kami terus dizolimi akan tetap kami lawan, sekecil apapun Semut jika sudah melawan dengan kumpulan Tenaga Kerja 70 ribu kita akan lihat hasilnya di Pelabuhan,” tandasnya.

Dihubungi secara terpisah Muhammad Nasir, Ketua KTKBM Sumber Karya Kab Paser, Kaltim bersama para ketua Forum dan Ketua Koperasi TKBM dari beberapa daerah mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan nasib 70.000 orang Tenaga Buruh Bongkar Muat Pelabuhan se-Indonesia dan mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran yang dilakukan oleh dengan mogok kerja hingga tuntutannya dipenuhi.

“Apabila Pemeri

H. Holik

ntah tidak mencabut Permenhub Nomor 60/2014 Bab II pasal 3 ayat 4 dan Bab VIII pasal 16, serta Permenhub Nomor 53/2015, kami akan terus melakukan perlawanan hingga mogok kerja para buruh bongkar muat pelabuhan se-Indonesia secara besar-besaran,” tegas Nasir.

Sementara itu, H. Holik, Ketua Forum KTKBM sepulau Jawa, mengatakan selalu mendukung dan mengapresiasikan perjuangan rekan rekan dalam menolak Permenhub Nomor 60/2014, dirinya pun berharap Pemerintah dapat mengimplementasikannya serta kembali kepada makna Peraturan Pemerintah Nomor 20/2010 tentang Angkutan di Perairan pada pasal 81 ayat (4) (TIM)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *