BBWS Bersama BPN Gelar Musyawarah Terkait Ganti Rugi Tanah Sungai Cikijing

Kab. Bandung, BINPERS.COM – Terkait penanganan banjir yang selama ini di beberapa desa yang terlewati sungai Cikijing, Desa Linggar kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jabar, Kementerian PU membentuk tim penanggulangan diantaranya BBWS, BPN serta Tim Terpadu dari Balai Citarum serta muspika dan muspida setempat mengadakan musyawarah dengan masyarakat yang tanahnya terkena peroyek pelebaran sungai Cikijing, bertempat di balai desa linggar, Selasa (5/12/2017).

Menurut Kepala BPN provinsi Jabar, Soni, saat dikonfirmasi oleh wartawan BINPERS.COM perihal proyek peningkatan kapasitas sungai Cikijing menyampaikan, “Terkait program pemerintah dalam penanggulangan banjir di jalan Rancaekek – Garut yang selama ini menjadi permasalahan sehingga perlu penanganan serius yaitu akan dilakukan pengerukan sungai Cikijing Desa Linggar sampai Sungai Citarik Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek,” ujarnya.

Sementara itu, bagaian pembebasan dan perencanaan penyedian tanah dari BPN, Usman Budi.Hkepada awak media menyampaikan, “Terkait ganti rugi tanah yang kena pembebasan sungai Cikijing nantinya bisa dibayar melalui Bank, sehingga ganti rugi dapat diterima oleh para pemilik tanah secara benar,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Linggar Ajat Sudrajat menyampaikan, mengenai kepemilikan tanah warganya yang terkena proyek peningkatan kapasitas sungai Cikijing mengatakan, “Pembebasan lahan tanah masyarakat dalam acara musyawarah yang dilaksanakan ini memang beberapa masyarakat merasa keberatan terkait dengan Harga NJOP pajak,” katanya.

Salah seorang pemilik tanah yang akan kena pengerukan kali Cikijing, Anang menyampaikan kepada awak media bahwa pada dasarnya ia mendukung program dari pemerintah, namun mengenai nilai pembayaran ganti rugi tanah, pihaknya mengharapkan ada kesepakatan sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga tidak merugikan masyarakat.

“Kami meminta kepada BBWS dan BPN supaya dalam memutuskan harga harus sesuai dengan NJOP sehingga kami selaku pemilik tanah tidak merasa rugi dan proyek pemerintah berjalan dengan baik dan cepat,” tandasnya. (yopi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *