Tim Satgas Saber Pungli Polman Lakukan Solisialisai

POLMAN, SULBAR (BINPERS.COM) – Defenisi Pungli adalah pengenaan biaya atau pungutan ditempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan terebut tidak sesuai ketentuan sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Pungli sudah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diterbitkanlah Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 87 tahun 2016 sebagai rujukan upaya memberantas secara tegas, terpadu, efektif, efesien dan mampu menimbulkan efek jera bagi pelakunya.Hal tersebut terungkap pada kegiatan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan pungutan liar yang dilaksanakan Tim Satgas Saber Kabupaten Polewali Mandar, yang digelar di lantai II kantor Bupati Polewali Mandar, provinsi Sulbar, Selasa (14/11-2017).

Kewenangan Satgas Saber berdasarkan Perpres Nomor 87 tahun 2016, terdiri dari 7 item, yakni (1) membangun system pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. (2). Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/ Lembaga dan pihak yang terkait dengan menggunakan teknologis Informasi. (3). Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan Operasi pemberatntasan pungutan liar. (4). Melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), (5). Memberikanrekomendasi kepada pimpinan Kementerian/ Lembaga serta Kepala Pemeterintahan Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, (6). Memberikan Rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap Instansi penyelenggara public kepada pimpinan Kementerian/ Lembaga dan kepala Pemerintahan Daerah dan (7) Melaksanakan Evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Sementaran tugas Satgas saber, yakni melaksnakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efesien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/ Lembaga maupun pemerintah daerah. Sedang fungsinya terdiri dari, Intelijen, Pencegahan, dan Pendidikan serta Yustisi, dengan sasaran sentra pelayanan public di Kementerian/ Lembaga dan Pemda.

Ketua Satuan Tugas Sau bersih pungutan liar Satgas saber Pungli) Kabupaten Polewali Mandar, yang juga Wakil Kapolres Polewali Mandar, Kompol Askar Mappe usai memimpin sosialisasi Pemberantasan dan Pencegahan pungli di lantai II Kantor Bupati Polewali Mandar, Selasa ( 14/11-2017) kepada Jurnalis BINPERS.COM mengatakan, sejak terbentuknya Sat Gas Saber pungli di Kabupaten Polewali Mandar untuk program sudah mulai berjalan dan kali ini dilaksanakan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan pungutan liar dengan melibatkan instansi pemerintah dalam lingkup pemkab Polewali Mandar maupun instansi vertikal sehingga diharapkan agar peserta delegasi dari instansi yang hadir dalam kegiatan sosiaisasi Pencegahan dan Pemberatasan pungli itu mampu menjadi perpanjangan tangan kepada semua instansi pemerintah khususnya bidang pelananan publik supaya tidak menyimpan dari keetentuan peraturan perundang-Undangan berlaku.

Menurut Kompol Askar Mappe, meski hingga saat ini, pihak Tim Satgas Saber belum menerma laporan dari masyarakat tentang adanya pelaku pungli tetapi khususnya dalam interen Polri sendiri, telah menangani dua kasus yang terindikasi melakukan praktek pungli dilapangan, bahkan pihakya telah memberi sanksi adminitrasi, yakni anggota Polres Polewali Mandar yang bertugas di Satuan Polisi Lalulintas, sudah dikeluarkan dari kesatuan Polantas serta diberi sanksi adminitrasi, tidak diberi izin selama dua tahun untuk mengikuti pendidikan jenjang karir.

Menjawab Jurnalis BINPERS.COM tentang minimnya anggaran, bahkan tidak ada anggaran bagi Satgas Saber pungli untuk proses penindakan. Menurut Askar Mappe, sesungguhnya kalau pendindakan tidak menjadi masalah, apalagi anggaran untuk itu bisa melalui DIPA Polres Polewali Mandar. Yang jelas, bagaimana praktek pungli itu yang sudah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dan lebih dahsat, dan lebih berbahaya serta cakupannya lebih luas ketimbang korupsi sehingga harus diberantas, tegas Kompol Askar Mappe.

“ Tahun 2017, satgas Saber pungli Polman hanya berkonsentrasi pada kegiatan sosialisasi sebagi bentuk edukasi untuk mencegah dan memberantas pungli. Awal tahun 2018, pihaknya sudah mulai melakukan penindakan berdasarkan adanya dari laporan masyarakat”, ujar Kompol Askar Mappe.

Dalam kesempatan itu pula, Kasi Intel Kejasaan negeri Polewali, Subhan, SH dimintai tanggapannya tentang kesiapannya untuk member tuntutan para pelaku pungli. Menurutnya, pihak kejaksaan siap menerima berkas dan memberi penuntutan pelaku kejahatan pungli, hanya saja proses penyidikannya itu berada di penyidik Polri dalam hal ini, Polres Polewali Mandar. Sementara anggaran dalam proses penuntutan, itu tetapi menggunakan Dipa anggaran Kejaksaan Negeri Polewali sendiri. (Andi Rasyid Mordani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *