Pemilik Gedung Rumah Sakit Halidiyah Makkah Menuntut Haknya

Ket. gambar : Gedung Halidiyah Makkah.
Gambar Insert : pemilik gedung Halidiayah Makkah, Adel Ali Radhawan ( Kaos putih) bersama tim Lembaga KPK PANRI

Bandung, binpers.com – Kepala Pusat Kesehatan Haji (Kapuskes Haji) Indonesia Dr. dr. Yusuf Singka, M.Sc diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara puluhan miliar Rupiah serta menghambat kelancaran pelayanan kesehatan para jemaah haji Indonesia .

Hal ini terungkap berdasarkan hasil investigasi Lembaga Koordinasi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (Lembaga KPK – PANRI), menurut nara sumber yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, mengindikasikan dimana Dr. dr. Yusuf Singka, M.Sc sebagai Kapuskes Haji telah menyalahi aturan dalam perjanjian sewa (kontrak) gedung Halidiyah Makkah untuk Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah, Saudi Arabia sebagaimana diatur dalam perjanjian kontrak No. KN 01/01/3/262/2016 serta yang tertuang pada pasal 5 bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak berlaku efektif untuk para pihak pada tanggal 09 Oktober 2017 menyebutkan bahwa gedung tersebut diserahkan kepada pihak pertama yaitu kepada Dr. dr. Ferdiansyah, SP.Kj, M.Ph berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pusat Kesehatan Haji Kementrian Kesehatan Republik Indobesia.

Sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian sewa gedung pasal 4 (2), dibiayai dari APBN DIPA Pusat Kesehatan Haji Sekretariat Jendral Tahun Anggatan 2016 Nomor 024.01.1.258531/2015 pada tanggal 7 Desember 2015, Dr. dr. Yusuf Singka, M.Sc mengatakan dalam rapat  didepan beberapa pejabat Negara RI  dirinya sudah melakukan pembayaran 50% kepada pemilik gedung.

Namun hal ini dibantah oleh pemilik gedung Halidiyah Makkah, Adel Ali Radhawan kepada tim investigasi Lembaga KPK PANRI dirinya sama sekali belum menerima pembayaran sebagaimana disebutkan oleh Yusuf Singka sesuai pernyataannya pada rapat tersebut.

Menurut Adel Ali Radhawan,  dihadapan Ketua Divisi Pencegahan dan Penindakan Lembaga KPK PANRI beserta Ketua Umum Lembaga KPK PANRI Mustami dan Korwil Lembaga KPK PANRI Jawa Barat, mengaku dirugikan karena gedung miliknya tidak dibayar selama satu tahun (tahun 2017) senilai Rp. 21 milyar.

Selain itu dirinya juga merasa kecewa karena diputuskan secara sepihak perihal sewa menyewa gedung yang menurut perjanjian telah diatur bahwa kontrak berlaku selama 5 tahun dan dibayar setiap tahunnya sebesar Rp. 21 Milyar.

Dalam perjanjian kontrak disebutkan, bahwa jika pihak penyewa memutuskan atau membatalkan kontrak harus ada pemberitahuan 6 (enam bulan) sebelumnya dan mengosongkan gedung tersebut seperti keadaan semula.

Namun, dalam permasalahan ini pihak Puskes Haji Indonesia tidak melaksanakan perjanjian tersebut sehingga merugikan pihak pemilik gedung karena sudah pindah ke gedung yang baru. Padahal menurut perjanjian, jika salah satu pihak memutuskan pejanjian atau mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis, tetap harus membayar kewajibannya yaitu pembayaran setahun senilai Rp. 21 Milyar.

Sungguh sangat ironis sekali, karena selama ini berdasarkan keterangan nara sumber yang bisa dipercaya, saat menggunakan gedung Halidiyah Makkah tidak terdapat kendala apapun dalam pelayanan kesehatan terhadap para Jemaah Haji. Dan para Jemaah pun sudah merasa cukup terpenuhi atas fasilitas yang diberikan selama ini.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa harus melakukan relokasi ke tempat lain yang nota bene justru akan menghamburkan anggaran Negara karena harus membeli peralatan baru yang sebenarnya tidak di perlukan, karena peralatan yang ada pun masih layak untuk dipergunakan dan tidak bermasalah.

Justru yang sangat dikhawatirkan adalah mengenai fasilitas yang akan berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan bagi para jemaah haji karena sebagian peralatan masih belum di ambil dari gedung Halidiyah, bahkan ada yang sampai meninggal dunia akibat tidak terlayani oleh tim medis secara prima menurut standar pelayanan kesehatan.

Terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Kapuskes Haji Indonesia Dr. dr. Yusuf Singka, M.Sc, berdasarkan pengaduan yang dilakukan oleh Adel Ali Radhawan selaku pemilik gedung Halidiyah Makkah, pihak Lembaga KPK PANRI telah melayangkan surat pengaduan kepada Peresiden RI, Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) dan BPK, Kementrian Kesehatan serta lembaga terkait untuk menindaklajutinya.

Hingga berita ini diterbitkan, Tim Lembaga KPK PANRI akan terus melakukan upaya Koordinasi kepada Instansi terkait Terutama ke Presiden RI dan KPHI selaku Lembaga Pengawas Haji karena hal tersebut menyangkut keselamatan para jemaah Haji Indonesia di Saudi Arabia. (TIM)

WhatsApp Image 2017-11-04 at 12.13.38
WhatsApp Image 2017-11-04 at 12.13.23
WhatsApp Image 2017-11-04 at 12.07.50

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *