BINPERS.COM

Berita Investigasi Nasional

Aroma Tak Sedap Tercium Dalam Pembebasan Lahan Hotel Dan Museum Islam Sumsel

Sumsel-BN, Pada musim haji 2017 asal Sumsel berjumlah 7.035 orang yang terdiri dari 6.988 orang dan 47 orang tim pemandu haji daerah (TPHD). Calon jamaah asal Sumsel tersebut terbagi dalam 17 kloter dari 19 kloter yang akan berangkat dari embarkasi Palembang.

Berkaitan dengan tingginya intensitas jemaah haji di Sumsel, akhirnya pemerintah propinsi Sumatera Selatan berencana membangun hotel Swarna Dwipa II dan Museum Islam diareal Asrama haji, rencana Pemprov Sumsel  di lahan yang berdampingan dengan asrama haji sangatlah tepat mengingat Sumsel salah satu embarkasi haji di pulau Sumatera.

Namun di balik itu semua, Menurut salah seorang pengamat masalah sengketa pertanahan, Rozi, SH tercium dugaan aroma tidak sedap terkait pembebasan lahan yang akan di gunakan.

Dirinya memaparkan sesuai dengan hasil lelang PT. Prambanan Dwipaka memenangkan tender pembangunan Hotel swarna Dwipa II dan Museum Islam yang di biayai APBD sebesar kurang lebih Rp.250 Milyar dan telah melakukan Proses pembangunan penggalian rencana basement dan pengadaan tiang pancang.

Tetapi kini proyek tersebut sudah lima bulan mangkrak atau tidak beroperasi dikarenakan terkendala oleh lahan karena pembebasan lahan bermasalah dengan TNI AU yang mengklaim lahan tersebut miliknya. Lahan tersebut diduga telah diganti rugi oleh Pemprov Sumsel tersebut kepada mantan Gubernur Sumsel “RHB” senilai hampir Rp. 24 milyar.

Diatas lahan tersebut terpasang papan nama status kepemilikan Pemprov Sumsel tahun 2012 berdasarkan sertifikat dengan nomor kepemilikan aset 001.001.11 atau di  catatkan dalam aset di BPKAD tahun 2011.

Rozy pun menegaskan patut diduga Pemprov Sumsel salah dalam pembebasan lahan tersebut, hal ini dapat di analisa pihak pemprov Sumsel langsung mengajukan permohonan hibah ke TNI AU untuk mengantisipasi kerugian negara Rp. 24 milyar, karena pembayaran ganti rugi tersebut namun permohoanan  ini sepertinya di tolak oleh pihak TNI AU karena lahan tersebut untuk komersial.

Hal senada juga di sampaikan oleh pengamat bidang sengketa lahan, Kurnia,  Menjadi tanda tanya bagaimanakah proses ganti rugi tersebut hingga sampai pencairan ke pemilik tanah atas nama “RHB”.  Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel “NU” terancam berurusan dengan hukum bila proses ganti rugi lahan ternyata diduga dimanipulasi.

” Menjadi pertanyaan besar, bila memang status kepemilikan tahun 2011 kenapa harus digantirugi kembali pada tahun 2017 berdasarkan rencana anggaran tahun 2015. Hal ini mengindikasikan terjadi dugaan manipulasi pada proses gantu rugi “, ungkap Kurnia.

Menurut sumber yang tidak ingin di sebutkan namanya nilai ganti rugi lahan mencapai harga Rp. 4 juta/m2 dengan akumulasi ganti rugi mencapai Rp. 24 milyar rupiah lebih. Disinyalir dugaan adanya keterlibatan oknum BPN dalam penentuan status tanah tersebut.

Sementara itu, Nasrun Umar SH MM ketika di konfirmasi melalui telepon Selulernya belum bisa memberikan konfirmasinya secara rinci dikarenakan sedang melakukan kerja luar kantor, ” maaf mas, saya sekarang sedang berada di bandara dan segera berangkat ke Jakarta, nanti setiba kepulangan saya kita bisa bicara”, ujarnya dari balik handphonenya.

Menurut Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Sumsel, Ardani, pihaknya Pernah dilakukan negoisasi di ruang rapat GD.B 2 Lt 7 Mabes Cilangkap Jakarta Timur dengan agenda  rapat penyelesaian pemampaatan barang  milik TNI AU di Lanud Sri Mulyono Lambang antara Pemprov Sumsel H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M. Si Plt. KEPALA BPKAD diwakili BPKAD “Burkian” dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Drs.H.Edward Candra MH, BPN Propinsi dan BPN Kota Palembang.

Ardani menambahkan, Rapat di pimpin langsung Kepala Dinas Hukum TNI AU (Kadiskumau) Marsekal Pertama (Marsma) TNI Syahrudin Damanik, S.H, M.H dan hasilnya akan dilakukan pertemuan kembali pada bulan desember mendatang yang akan di hadiri oleh semua pihak terkait termasuk Kementerian Keuangan.

” Pada prinsipnya pihak TNI AU dan pihak Propinsi Sumatera Selatan akan sesegera mungkin menuntaskan masalah ini sesuai dengan ketentuan dan undang undang yang berlaku, dan pihak pemprov Sumsel segera memetakan lahan sesuai keterangan pihak BPN bahwa ada Sertifikat atas nama Pemerintah Propinsi Sumsel namun belum diketahui letaknya,” jelas Ardani setika di hubungi via telepon selulernya.

Berdasarkan informasi yang dapat di percaya kasus ini telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Noverber 2017 oleh lembaga masyarakat, namun hingga berita ini diturunkan pihak media belum mendapatkan keterangan secara resmi dari Kejaksaan Agung.(Supriyanto/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *