Tangkap Dan Penjarakan Kades Cipangeran Kecamatan Saguling..!!

Kab.Bandung Barat-BN,  Harapan Warga Desa Cipangeran Kec. Saguling Kab. Bandung Barat untuk memiliki jembatan penghubung di wilayahnya mungkin hanya sebuah mimpi saja.

Betapa tidak, salah satu proyek utama pembangunan Desa Cipangeran yang didanai dari dana bantuan Pemerintah itu adalah dialokasikan untuk membangun jembatan yang menghubungkan RT.01 dan RT.04, namun sejak tahun 2015 hingga sekarang jembatan tersebut tidak terealisasi.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat sehingga muncul beberapa opini publik bahwa ada ketidakberesan dalam pengelolaan dana bantuan Pemerintah yang diduga disalahgunakan oleh Kades mereka.

Aroma busuk dugaan penyimpangan yang dilakukan Kades Cipangeran semakin terendus dengan banyaknya laporan serta pengaduan dari beberapa warga desa serta tokoh masyarakat yang menyatakan kekecewaannya atas prilaku pemimpinnya tersebut.

Tim Wartawan media BN/binpers.com sempat mengutip pembicaraan ketika Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara RI (Lembaga KPK PANRI) melakukan pertemuan dengan Camat Saguling untuk membahas permasalahan Kades Cipangeran, Rabu (18/10/2017).

Camat Saguling secara tegas mengatakan bahwa persoalan Kades Cipangeran diluar dari kontrol dirinya selaku Camat, dan jika Kades Cipangeran tersebut memang terbukti melakukan kesalahan maka sudah seharusnya dilakukan tindakan, karena dirinya telah berulangkali menyampaikan ke seluruh Pemerintahan Desa untuk melakukan pembangunan Desa kuhususnya Infrastruktur agar dilaksanakan dengan baik sesuai keperuntukkannya.

Sementara itu, Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan Lembaga KPK PANRI, Arie Chandra SH. MH usai melakukan koordinasi dengan Camat Saguling mengatakan kepada Wartawan bahwa persoalan Desa Cipangeran masih tahap konfirmasi dan benar adanya bahwa kepala desa mengakui atas perbuatanya dengan sengaja juga memalsukan Laporan pelaksanaan pertanggung jawaban kepada instansi terkait.

“ Wewenang saya hanya sebatas Koordinasi selanjutnya tetap akan saya sampaikan kepada pihak pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan pihak kejaksaan,”tandasnya

Disinggung tentang adanya informasi bahwa 2 tahun yang silam  kepala Desa tersebut juga pernah berurusan dengan pihak kepolisian yang sampai saat ini masih belum ada kepastian hukumnya, menurut Arie hal itu masih dalam penggalian informasi timnya. ( Ary Nurjali / Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *